BREBES, DN-II Guratan kesedihan di wajah Nur Jamal (40), warga RT 02/RW 02 Desa Cigambir, Kecamatan Brebes, kini berganti dengan senyum lega. Istrinya, Siti Julaeha, yang menjadi korban kecelakaan kerja tragis, akhirnya diperbolehkan pulang dari RSUD Brebes pada Senin (2/3/2026) tanpa dibebani biaya pengobatan sepeser pun.
Tragedi di Lapak Jualan
Peristiwa memilukan tersebut terjadi saat Siti Julaeha sedang membantu suaminya mengoperasikan mesin penggiling tebu. Dalam sekejap, kecelakaan kerja tak terelakkan; tangan Siti masuk ke dalam mesin penggilingan yang mengakibatkan empat jari tangannya terputus.
Di tengah rasa sakit yang mendalam, Nur Jamal sempat didera kecemasan luar biasa. Kondisi ekonomi yang terbatas membuatnya kebingungan memikirkan biaya rumah sakit dan operasi yang dipastikan tidak sedikit.
Respons Cepat dan Jaring Pengaman Sosial
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Beruntung, penderitaan keluarga ini segera mendapat respons cepat dari Pemerintah Kabupaten Brebes dan lembaga terkait. Melalui koordinasi yang taktis, seluruh biaya pengobatan Siti Julaeha ditanggung sepenuhnya melalui skema bantuan sosial.
Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, bersama Direktur RSUD Brebes, drg. Adi Supriadi, M.Kes, serta Dewan Pengawas RSUD, Azmi Madjid, secara langsung mengawal proses pembebasan biaya tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap warga kurang mampu.
Ungkapan Syukur Nur Jamal
Saat ditemui di selasar RSUD sebelum kepulangan, Nur Jamal tidak dapat membendung rasa harunya. Dengan suara bergetar, ia mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan yang diterima di masa sulit ini.
“Alhamdulillah, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Bupati Brebes yang telah membantu kami rakyat kecil. Terima kasih juga kepada Direktur RSUD, pihak BAZNAS, dan jajaran Dewas. Maturnuwun, hari ini kami bisa pulang tanpa biaya sama sekali,” tutur Nur Jamal.
Sinergi untuk Kemanusiaan
Kini, Siti Julaeha dapat melanjutkan masa pemulihan di kediamannya. Kasus ini menjadi bukti nyata hadirnya sinergi antara Pemerintah Daerah, RSUD Brebes, dan BAZNAS dalam memberikan jaring pengaman sosial yang tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan darurat.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Brebes kembali memicu kritik tajam. Meski pemerintah daerah gencar mengampanyekan program pengentasan, temuan di lapangan menunjukkan realitas yang kontras, bahkan di wilayah perkotaan yang notabene dekat dengan akses pendidikan. (2/3/2026).
Mantan Ketua RT 05/RW 01 Kelurahan Pasar Batang, Imron Adami Adji, mengungkapkan bahwa di lingkungannya saja terdapat sedikitnya 11 anak yang putus sekolah. Mirisnya, fenomena ini terjadi tepat di jantung kota, di mana lokasi tempat tinggal mereka bertetangga langsung dengan institusi pendidikan ternama.
Ironi di Balik Tembok Sekolah
Data tersebut mencakup anak-anak dari berbagai jenjang, mulai dari SD, SMP, hingga SMA/SMK. Beberapa kasus dialami oleh siswa yang sebelumnya menempuh pendidikan di SMK Pusponogoro—yang lokasinya bersebelahan dengan rumah mereka—serta SMP Negeri 1 Brebes.
“Masalah ekonomi memang faktor mendasar, namun ketidakharmonisan keluarga dan kurangnya motivasi dari lingkungan sekitar membuat anak-anak ini akhirnya memilih berhenti di tengah jalan,” ujar Imron saat memberikan keterangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
GKS Dinilai Kurang Menyentuh Akar Rumput
Kondisi ini memicu pertanyaan besar terkait efektivitas Gerakan Kembali Sekolah (GKS). Program yang disebut-sebut menyerap anggaran APBD hingga miliaran rupiah tersebut dinilai belum mampu memberikan solusi jangka panjang bagi anak-anak yang rentan putus sekolah.
Imron mengkritik implementasi program yang terkesan seremonial. Ia mengaku sempat merekomendasikan anak-anak tersebut ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sigambir agar bisa sekolah gratis, namun banyak dari mereka yang kembali putus sekolah karena kurangnya pendampingan berkelanjutan.
“Perlu langkah konkret, bukan sekadar seremonial. Masalah ATS ini adalah persoalan serius yang berdampak langsung pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Brebes,” tegas Imron.
Tuntutan Evaluasi Total
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Brebes tidak hanya terpaku pada angka serapan anggaran, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola pendampingan anak-anak ATS. Tanpa intervensi sosial yang kuat dan pengawasan ketat, program miliaran rupiah dikhawatirkan hanya akan menjadi serapan anggaran tanpa dampak nyata bagi masa depan generasi muda di Brebes.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Isu kesejahteraan dan profesionalisme guru di Indonesia kembali menjadi sorotan tajam. Drs. Budi Anjar Pranoto, S.Pd., M.Pd., anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes yang membidangi Analisis Anggaran, mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap tata kelola guru yang dinilai belum memanusiakan tenaga pendidik. (2/3/2026).
Ia menekankan bahwa dunia pendidikan nasional sedang menghadapi tantangan sistemik, mulai dari ketidakpastian sumber pendanaan gaji hingga penurunan marwah lembaga pencetak calon guru.
Simalakama Pembiayaan Guru Honorer
Hingga saat ini, sumber pendanaan gaji guru honorer masih menjadi “bola panas” antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Budi menyoroti dilema klasik antara penggunaan APBD dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak kunjung menemui solusi konkret.
Keterbatasan APBD: Pemerintah daerah kerap berdalih anggaran tidak mencukupi untuk menanggung seluruh beban gaji guru honorer secara layak.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Minimnya Dana BOS: Jika beban gaji dialihkan ke dana BOS, nominal yang diterima guru menjadi sangat tidak manusiawi karena terbatasnya pagu anggaran sekolah.
“Jika anggaran 15 juta rupiah harus dibagi untuk sembilan orang, setiap guru hanya mendapat sekitar 1,6 juta rupiah. Bahkan, fakta di lapangan menunjukkan banyak guru yang masih menerima honor di kisaran 300 ribu hingga 400 ribu rupiah per bulan,” ungkap Drs. Budi Anjar Pranoto.
Kesejahteraan: Syarat Mutlak Profesionalisme
Sebagai pakar analisis anggaran, Budi menegaskan bahwa guru adalah jabatan profesional yang menuntut keahlian khusus. Sangat ironis ketika sosok yang memikul tanggung jawab mencerdaskan bangsa justru menerima upah yang jauh lebih rendah dibandingkan pekerja sektor informal atau buruh swasta.
“Bagaimana kita bisa menuntut guru bekerja profesional jika kebutuhan dasarnya saja tidak terpenuhi? Jika sistem ini dibiarkan, kualitas pendidikan anak cucu kita yang menjadi taruhannya,” tegasnya.
Ia mendesak adanya sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak ada lagi pihak yang saling lempar tanggung jawab terkait standarisasi gaji guru. 
Revolusi LPTK: Usul Kembali ke Sistem Kedinasan
Di sisi hulu, Budi mengusulkan reformasi total pada Lembaga Penghasil Tenaga Kependidikan (LPTK). Ia merujuk pada keberhasilan model Sekolah Pendidikan Guru (SPG) di masa lalu yang menerapkan sistem asrama.
Menurutnya, untuk menghasilkan pendidik berkarakter, pendidikan guru sebaiknya dikembalikan ke model Sekolah Kedinasan (seperti STAN, IPDN, atau Akpol) dengan poin utama:
Seleksi Ketat: Hanya lulusan terbaik yang diperbolehkan masuk ke profesi guru.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pendidikan Karakter: Menerapkan sistem asrama 24 jam untuk membentuk jiwa pendidik yang tangguh.
Spesialisasi Lembaga: Guru harus dicetak oleh lembaga khusus seperti IKIP atau FKIP, bukan sekadar lulusan universitas umum tanpa penempaan karakter pedagogis yang mendalam.
Kesimpulan: Evaluasi Total dari Hulu ke Hilir
Masa depan bangsa sangat bergantung pada kualitas sarjana yang dihasilkan, dan hal itu mustahil tercapai tanpa guru yang kompeten dan sejahtera. Budi menyimpulkan bahwa evaluasi total harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses perekrutan calon guru hingga kepastian status dan kesejahteraan mereka di lapangan.
Tanpa langkah konkret, visi Indonesia Emas untuk bersaing di kancah global akan terus terganjal oleh rapuhnya fondasi kesejahteraan para pahlawan tanpa tanda jasa.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Semangat gotong royong warga Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, terpancar jelas dalam acara peresmian Pos Patrol Tingkat di wilayah RT 12 RW 01, Minggu malam (1/3/2026). Fasilitas keamanan ini diresmikan langsung oleh Kepala Desa Siasem sebagai simbol kekompakan warga dalam menjaga lingkungan.
Momen Peresmian yang Meriah
Acara yang berlangsung khidmat sekaligus meriah ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat dan tokoh penting desa. Prosesi peresmian ditandai dengan pemotongan pita secara simbolis oleh Kepala Dusun (Kadus) Sugiarto, didampingi oleh Kepala Desa Siasem, Bapak Wahyudi, beserta jajaran perangkat desa.
Kehadiran tokoh masyarakat seperti Bapak RT Abdul Rosid dan Haji Rapingi menambah kehangatan suasana. Acara kemudian ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ustad Asnawi, sebagai harapan agar fasilitas ini membawa berkah bagi seluruh warga.
Sinergi dan Swadaya Masyarakat
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di balik megahnya bangunan Pos Patrol Tingkat ini, terdapat sosok Bapak Haji Rahmat yang bertindak sebagai donatur utama sekaligus penggagas pembangunan. Langkah beliau mendapat apresiasi tinggi dari warga karena telah memfasilitasi kebutuhan sarana keamanan yang representatif.
“Hadirnya warga dari RT 08 hingga RT 16 Ciasem Pulo dalam acara ini menunjukkan solidaritas yang luar biasa. Ini bukan sekadar bangunan, tapi simbol kerukunan kita,” ujar salah satu warga yang hadir.
Lebih dari Sekadar Pos Keamanan
Selain berfungsi sebagai pusat pengamanan lingkungan, acara peresmian ini juga diisi dengan sarasehan warga. Forum ini menjadi wadah silaturahmi untuk mempererat hubungan antar tetangga di lingkungan Ciasem Pulo.
Kepala Desa Siasem, Bapak Wahyudi, berharap agar keberadaan Pos Patrol Tingkat ini dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selain menjaga keamanan (Kamtibmas), diharapkan tempat ini menjadi ruang diskusi positif yang membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Siasem ke depannya.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Satuan Tugas (Satgas) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler Ke-127 Kodim 0713/Brebes terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program air bersih.
Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Lukman Hakim, S.I.P., M.Han, didampingi Dandim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int dan Kepala Desa Cikuya Sekod turun langsung untuk melaksanakan pengecekan serta peninjauan lokasi pembangunan bak penampungan air dan pipanisasi di Desa Cikuya Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. Minggu (1/3/2026)
Pembangunan sarana air bersih tersebut merupakan bagian dari program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat bertajuk “TNI Manunggal Air,” yang bertujuan memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di daerah yang mengalami kesulitan akses air. Melalui pembangunan bak penampungan dan jaringan pipanisasi ini, warga diharapkan dapat memperoleh air bersih secara lebih mudah, sehat, dan berkelanjutan.
Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Lukman Hakim menjelaskan bahwa peninjauan lokasi dilakukan untuk memastikan progres pengerjaan bangunan yang sudah berjalan 19 hari dan memastikan titik strategis bagi warga penerima manfaat.
“Kami berupaya semaksimal mungkin agar pembangunan bak penampungan air dan pipanisasi ini berjalan optimal sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Desa Cikuya,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kepala Desa Cikuya Sekod menyampaikan apresiasi atas kepedulian TNI dalam membantu penyediaan air bersih bagi warganya. Menurutnya, selama ini masyarakat kerap mengalami kesulitan air, terutama saat musim kemarau.
“Kami sangat berterima kasih atas bantuan ini. Semoga dengan adanya bak penampungan dan pipanisasi, kebutuhan air bersih warga dapat terpenuhi,” tuturnya.
Sementara itu, Dansatgas TMMD Ke-127, Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int menegaskan bahwa pembangunan sarana air bersih ini merupakan wujud nyata komitmen TNI dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
“Kami berharap fasilitas ini dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Adapun tema TMMD Ke-127 Tahun 2026 adalah “TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri dari Desa.” Program ini menjadi bukti nyata kepedulian TNI dalam membantu percepatan pembangunan serta peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan. (Rio/Pradista)
BREBES, DN-II Komandan Korem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Lukman Hakim, S.I.P., M.Han, meninjau langsung hasil program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Kodim 0713/Brebes berupa pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Cikuya, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Minggu (01/03/2026).
Dalam kunjungannya, Danrem 071/Wijayakusuma didampingi Dandim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo, M.Han. Kegiatan peninjauan ini merupakan bagian dari rangkaian evaluasi hasil kerja hari Satgas TMMD Ke-127 selama 19 hari, yang telah menyelesaikan sejumlah sasaran fisik, termasuk program perbaikan RTLH.
Kolonel Inf Lukman Hakim mengungkapkan apresiasinya terhadap hasil kerja Satgas TMMD dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program ini.
“Saya sangat bangga melihat hasil RTLH ini. Program TMMD bukan hanya memperbaiki rumah warga, tapi juga memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kerja sama seperti ini harus terus dijaga,” ujar Danrem.
Sementara itu, Pak Tarsoni salah satu penerima manfaat RTLH, mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan yang diberikan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Terima kasih banyak kepada TNI dan semua pihak yang telah membantu memperbaiki rumah saya. Sekarang rumah saya jauh lebih layak dan nyaman,” ucapnya penuh haru.
Program TMMD ke-127 Kodim 0713/Brebes tidak hanya menyentuh pembangunan fisik seperti rabat beton, Manunggal Air Bersih, dan RTLH, tetapi juga kegiatan nonfisik seperti penyuluhan dan pembinaan masyarakat. Semua itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan mempererat hubungan antara TNI dan warga. (Rio/Pradista)
BREBES, DN-II Komitmen Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengakselerasi pembangunan di wilayah pelosok kembali ditegaskan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-127 Kodim 0713/Brebes. Pada Minggu (1/3/2026), Komandan Korem (Danrem) 071/Wijayakusuma, Kolonel Inf Lukman Hakim, S.I.P., M.Han., turun langsung ke Desa Cikuya, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes.
Selaku Penanggung Jawab Keberhasilan Pelaksanaan (PKP), Kolonel Inf Lukman Hakim melakukan inspeksi mendalam untuk memastikan seluruh sasaran fisik program TMMD berjalan sesuai target dan memberikan dampak instan bagi masyarakat.
Salah satu momen paling berkesan dalam peninjauan tersebut adalah saat Danrem mengunjungi kediaman Ibu Castem, salah satu warga kurang mampu yang menjadi penerima manfaat bantuan pemasangan KWH listrik. Selama ini, akses listrik yang stabil menjadi dambaan warga di wilayah tersebut untuk menunjang aktivitas rumah tangga dan pendidikan anak-anak.
Dalam dialog hangat tersebut, Kolonel Inf Lukman Hakim menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya atas kelancaran program ini. Beliau menegaskan bahwa TMMD bukan sekadar membangun jalan atau gedung, melainkan tentang menghadirkan negara dan TNI di tengah kesulitan rakyat. “Melihat senyum warga seperti Ibu Castem saat rumahnya kini terang benderang adalah indikator keberhasilan yang sesungguhnya dari kemanunggalan TNI-Rakyat,” ujarnya.
Keberhasilan program di Desa Cikuya ini tidak lepas dari kuatnya jalinan sinergi antara TNI dan pemerintah daerah. Dalam peninjauannya, Danrem didampingi langsung oleh Dandim 0713/Brebes, Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int., yang menjelaskan secara teknis perkembangan pembangunan di lapangan, mulai dari rabat beton hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH). 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Brebes juga terlihat jelas dengan hadirnya Kepala Dinas Permades Kabupaten Brebes yang diwakili oleh Kabid Ibu Sri Harjani, serta Kasiter Korem 071/Wijayakusuma, Letkol Cba (K) Roro Sri Harjani. Kolaborasi ini semakin lengkap dengan keterlibatan aktif unsur Forkopimcam Banjarharjo di bawah pimpinan Camat Nanang Raharjo, S.P., S.I.P., M.H., serta koordinasi intensif dengan Pemerintah Desa Cikuya yang dipimpin langsung oleh Bapak Sekod.
Kepala Desa Cikuya, Bapak Sekod, mengungkapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran yang terlibat. Menurutnya, kehadiran program TMMD telah mengubah wajah desa yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses menjadi lebih terbuka, baik secara transportasi maupun fasilitas dasar. Sinergi yang apik antara prajurit TNI, perangkat dinas, dan warga lokal inilah yang menjadi mesin penggerak utama dalam mengejar target penyelesaian program tepat waktu.
Peninjauan diakhiri dengan evaluasi lapangan guna memastikan kualitas bangunan fisik tetap terjaga sesuai standar teknis, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Banjarharjo dalam jangka panjang.(Rio/Pradista)
JAKARTA, DN-II Hasil pemeriksaan uji petik terhadap ketepatan sasaran penggunaan Jenis BBM Tertentu (JBT) mengungkapkan adanya penyimpangan serius dalam distribusi Minyak Solar oleh PT PPN. Ditemukan bahwa penyaluran kepada sektor transportasi air dan nelayan melampaui batas rekomendasi serta kebutuhan riil di lapangan.
Total penyaluran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai 652.382,79 liter. Angka fantastis ini merupakan akumulasi dari kelebihan kuota rekomendasi, pelampauan kebutuhan teknis, serta ketidaksesuaian data pada sistem Business Intelligence (BI) My SAP.
Penyaluran Melebihi Rekomendasi SKPD
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, sebanyak 18 lembaga penyalur kedapatan menyalurkan Solar subsidi kepada kapal nelayan dan transportasi air melebihi volume yang ditetapkan dalam surat rekomendasi. Total kelebihan tersebut mencapai 196.199,03 liter.
Padahal, sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, penyaluran JBT wajib melalui proses verifikasi dan melampirkan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau SKPD terkait. Surat tersebut seharusnya menjadi instrumen kendali yang mencantumkan alokasi volume, nama kapal/pemilik, kapasitas mesin (GT), serta masa berlaku.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pemborosan di Sektor Transportasi Laut
Selain masalah administratif rekomendasi, ditemukan juga penyaluran yang melebihi kebutuhan teknis operasional kapal sebanyak 115.121,76 liter. Dari jumlah tersebut, sebanyak 39.847,76 liter berasal dari penyaluran melalui TBBM (Terminal BBM) atau Depot.
Modus kelebihan ini ditemukan pada kapal penumpang yang mendapatkan fasilitas harga subsidi. Secara aturan, pemberian BBM JBT seharusnya dibatasi berdasarkan:
Daya mesin (Horse Power).
Estimasi jam berlayar dan jam bersandar.
Kebutuhan one trip (pelabuhan ke pelabuhan) atau return trip jika di tujuan tidak tersedia TBBM.
Namun, hasil perhitungan ulang menunjukkan adanya empat sarana transportasi laut yang menerima pasokan jauh di atas kebutuhan bunker seharusnya.
Ketidaksesuaian Data Digital
Ketimpangan juga ditemukan pada integrasi data. Jumlah solar yang diterima di lapangan diketahui tidak sinkron dengan data yang tercatat dalam sistem Business Intelligence (BI) My SAP. Hal ini mengindikasikan adanya celah dalam sistem pengawasan digital yang selama ini digunakan untuk memantau distribusi BBM bersubsidi secara real-time.
Kondisi ini mempertegas perlunya pengawasan ketat terhadap lembaga penyalur seperti SPBUN dan SPBB agar kuota subsidi negara tepat sasaran dan tidak merugikan keuangan negara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tim Redaksi
BREBES, DN-II Praktik mafia tanah berskala besar yang diduga melibatkan sindikat oknum pejabat agraria, notaris, hingga korporasi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Brebes, Senin (24/11/2025). Kasus ini mencuat menyusul adanya dugaan manipulasi program negara dan pelanggaran kepemilikan tanah yang merugikan masyarakat kecil.
Laporan tersebut dilayangkan oleh Jumar Hardiansyah, warga Jatibarang Kidul, didampingi kuasa hukumnya, Cokro Kusumo, S.H., M.H. Dalam laporannya, tim hukum membedah indikasi konspirasi sistematis yang melanggar berbagai peraturan perundang-undangan.
Modus Alih Fungsi Lahan dan Ekspansi Masif
Cokro Kusumo memaparkan bahwa modus operandi bermula pada tahun 2022 saat PT Berkat Putih Abadi (BPA) membebaskan lahan seluas ±150 hektar di Kecamatan Larangan untuk perkebunan pisang Cavendish. Namun, proyek tersebut diduga hanya “pintu masuk” untuk penguasaan lahan yang lebih luas.
“Pada 2024, luas lahan melonjak menjadi 800 hektar dan diproyeksikan mencapai 3.000 hektar. Ironisnya, lahan ini dialihkan menjadi kawasan industri tanpa sosialisasi transparan,” ujar Cokro.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tindakan ini diduga melanggar UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), khususnya Pasal 44, yang melarang alih fungsi lahan pertanian pangan kecuali untuk kepentingan umum yang sangat terbatas dan wajib memenuhi syarat ketat.
Penyalahgunaan PTSL: Program Rakyat Dicuri Korporasi?
Poin paling krusial dalam laporan ini adalah dugaan penyalahgunaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program yang seharusnya membantu rakyat kecil mendapatkan kepastian hukum diduga “ditumpangi” demi kepentingan korporasi.
“Kami menemukan indikasi sertifikat warga yang terbit melalui PTSL tidak diserahkan ke pemilik sah, melainkan langsung dialihkan ke meja notaris untuk transaksi korporasi,” tegas Cokro.
Secara hukum, tindakan ini dapat dijerat dengan:
Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat.
Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.
UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jika terbukti ada penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Warga seperti Tobian, Walem, dan Dulrohim mengaku terkejut karena lahan mereka tiba-tiba pecah bidang atau beralih nama tanpa persetujuan, yang mengarah pada dugaan pelanggaran Pasal 266 KUHP terkait menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik.
Pelanggaran Aturan Kepemilikan Lahan ‘Absentee’
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Laporan ini juga menyoroti pelanggaran telak terhadap larangan kepemilikan tanah secara Absentee (pemilikan tanah oleh orang/badan yang berdomisili di luar kecamatan letak tanah).
Hal ini bertentangan dengan:
UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
PP No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
“Ada keterlibatan oknum BPN Kabupaten Brebes periode 2023-2025 dan oknum notaris berinisial I yang memuluskan transaksi ini meskipun melanggar aturan domisili pemilik lahan,” tambah Cokro.
Desakan Kepada Jaksa
Pihak pelapor mendesak Kejaksaan Negeri Brebes untuk segera:
Melakukan penyelidikan menyeluruh berdasarkan Instruksi Jaksa Agung No. 7 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Mafia Tanah.
Menindak tegas oknum BPN, notaris, dan pihak perusahaan yang terlibat.
Memulihkan hak-hak tanah masyarakat yang dicatut.
“Jika dibiarkan, ini bukan hanya soal sengketa tanah, tapi perampasan kedaulatan petani. Kami meminta Jaksa menggunakan wewenangnya untuk membongkar gurita mafia ini hingga ke akarnya,” tutup Jumar Hardiansyah.
Hingga berita ini diunggah, pihak Kejaksaan Negeri Brebes melalui Seksi Intelijen menyatakan telah menerima berkas laporan dan sedang dalam tahap penelaahan awal.
Reporter: Teguh
Cilacap, Detik Nasional – Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Elis Siti Soelistyaningsih, SH., S.Pd., M.Hum., menyampaikan apresiasi atas realisasi rekonstruksi Jalan Kabupaten ruas Tenjolaut–Tambaksari pada awal tahun anggaran 2026. Politisi dari Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan (Dapil) 4 itu menilai percepatan pembangunan tersebut menjadi langkah strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah Cilacap Barat.
Elis mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Cilacap, DPRD khususnya Komisi C, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang telah merealisasikan usulan masyarakat terkait perbaikan infrastruktur jalan tersebut.
“Realisasi di awal tahun anggaran ini merupakan gebrakan luar biasa, terutama bagi masyarakat wilayah pegunungan di Cilacap Barat. Akses jalan yang selama ini mereka harapkan akhirnya bisa terwujud,” ujar Elis saat meninjau lokasi pekerjaan pada Minggu, 01 Maret 2026.
Menurutnya, keberadaan jalan yang layak akan berdampak langsung pada kelancaran aktivitas masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, perekonomian, hingga kegiatan sosial. Ia menegaskan, infrastruktur jalan menjadi faktor penting dalam mendorong pemerataan pembangunan di daerah.
Elis menjelaskan, pada tahap pertama di Kecamatan Wanareja, terdapat beberapa ruas jalan yang masuk dalam program rekonstruksi. Selain Tenjolaut–Tambaksari, pekerjaan juga dilaksanakan di Desa Madusari, Desa Malabar, dan sejumlah desa lainnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Untuk ruas Tenjolaut–Tambaksari yang saat ini dikerjakan, panjang penanganan mencapai 585 meter dengan lebar 3 meter dan ketebalan 6 sentimeter. Sementara total panjang ruas jalan tersebut sekitar 2 kilometer.
“Kita masih memiliki pekerjaan rumah. Insya Allah tahun depan kita lanjutkan agar pembangunan ruas ini tuntas. Sesuai visi Bupati, pembangunan jalan harus diselesaikan secara bertahap hingga rampung, tidak berpindah-pindah lokasi sebelum selesai,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Elis juga mengingatkan pihak penyedia jasa dan kontraktor agar menjaga kualitas pekerjaan. Ia menekankan bahwa anggaran rekonstruksi jalan bukanlah nilai yang kecil sehingga pelaksanaannya harus mengedepankan mutu.
“Saya mewajibkan kualitas pekerjaan dijaga dengan baik. Kepercayaan dari Pemerintah Kabupaten Cilacap harus dijawab dengan hasil terbaik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dalam jangka panjang,” pungkasnya.
Reporter: Dani
You cannot copy content of this page