MUARA ENIM, DN-II Alokasi anggaran APBD Kabupaten Muara Enim kembali menjadi sorotan. Kali ini, proyek pengadaan pakaian seragam untuk siswa-siswi Sekolah Dasar (SD) Tahun Anggaran 2024 senilai Rp14.667.200.000 diduga kuat mengarah pada indikasi pembengkakan (mark-up) anggaran serta praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
Berdasarkan data yang dihimpun, paket pengadaan tersebut mencakup sekitar 73.336 set seragam sekolah (baju dan celana panjang untuk siswa, serta baju dan rok untuk siswi). Jika dikalkulasikan dari total anggaran, nilai rata-rata per set seragam mencapai sekitar Rp199 ribu lebih angka yang dinilai janggal oleh sejumlah pihak.
Temuan Investigasi Lapangan
Pimpinan Umum Media Rajawali News Grup, Ali Sopyan, mengungkapkan bahwa Tim V Pemburu Fakta Rajawali telah melakukan penelusuran mendalam terkait proyek ini dan menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses pengadaannya.
“Dari hasil penelusuran awal, kami menemukan indikasi mark-up harga satuan seragam yang cukup signifikan, serta pola pengadaan yang kurang transparan,” ujar Ali Sopyan kepada media, Jumat (22/05/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Atas temuan tersebut, Ali Sopyan mendesak aparat penegak hukum, khususnya Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, untuk mengusut tuntas realisasi anggaran belanja baju seragam bernilai belasan miliar rupiah ini. Langkah tegas diperlukan mengingat rekam jejak birokrasi di Muara Enim yang sebelumnya berulang kali tersandung kasus hukum oleh KPK maupun Tipikor.
Pejabat Terkait Enggan Berkomentar
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim selaku instansi pengelola anggaran masih memilih bungkam dan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penyimpangan tersebut.
Upaya konfirmasi dan klarifikasi juga telah dilakukan langsung kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muara Enim. Namun, tim investigasi yang mendatangi ruang kerja Sekda hingga tiga kali mendapati ruangan dalam kondisi tertutup rapat.
Sesuai dengan prinsip keberimbangan berita (cover both sides), media ini masih terus berupaya menghubungi pihak-pihak terkait guna mendapatkan klarifikasi lebih lanjut atas dugaan kasus ini.
Tim Redaksi
BALI, DN-II Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., melaksanakan rangkaian kegiatan peninjauan dan koordinasi terkait pengelolaan sampah terpadu dan pengembangan energi baru terbarukan di Provinsi Bali, Jumat (22/5/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan TNI AD terhadap program pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan sampah menjadi sumber energi alternatif.
Dalam kunjungannya, Kasad melaksanakan pertemuan dengan Gubernur Bali I Wayan Koster guna membahas sinergi pemerintah daerah bersama berbagai pihak dalam mempercepat penanganan persoalan sampah di Bali.
Kasad bersama Gubernur Bali juga meninjau calon lokasi pengembangan teknologi pirolisis, yaitu teknologi pengolahan sampah menjadi energi berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) terbarukan. Peninjauan tersebut dilakukan sebagai langkah awal mendukung pemanfaatan teknologi ramah lingkungan yang mampu mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan energi bernilai ekonomis. 
Pengembangan fasilitas tersebut diharapkan mampu membantu mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penyediaan energi alternatif bagi masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Bali, Kasad juga melaksanakan pertemuan dengan para stakeholder untuk membahas langkah strategis pengembangan energi berbasis pengolahan sampah serta peluang kolaborasi lintas sektor dalam mendukung ketahanan energi nasional yang juga dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Dr. Ir. Nani Hendiarti, M.Sc.
Melalui kegiatan tersebut, TNI AD menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program-program strategis pemerintah, khususnya di bidang pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah terpadu, dan pengembangan energi baru terbarukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan nasional yang berkelanjutan. Red
Ambon, DN-II Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Ambon kembali menggelar razia gabungan bersama TNI/Polri sebagai upaya memperkuat keamanan dan memberantas peredaran narkoba di lingkungan pemasyarakatan, Jumat malam (22/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 20.00 WIT tersebut dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Rutan Kelas IIA Ambon, Jefry R. Persulessy, bersama Kabag Umum Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Maluku, Sarwono, serta melibatkan unsur TNI/Polri, pejabat struktural, dan pegawai Rutan Ambon.
Penggeledahan menyasar Blok Dahlia kamar 1 hingga kamar 9 dengan pemeriksaan menyeluruh pada kamar hunian maupun warga binaan. Razia dilakukan sebagai tindak lanjut Program 15 Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya poin 6 terkait pemberantasan narkoba dan penipuan di dalam lapas maupun rutan.
Plt. Kepala Rutan Kelas IIA Ambon, Jefry R. Persulessy, menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen nyata jajaran pemasyarakatan dalam menciptakan lingkungan rutan yang aman dan bersih dari barang-barang terlarang.
“Kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban di Rutan Ambon tetap kondusif. Kami juga ingin memastikan tidak ada peredaran narkoba maupun penggunaan handphone ilegal di dalam rutan,” ujar Jefry R. Persulessy.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam razia tersebut, petugas menemukan sejumlah barang terlarang berupa 2 gunting, 10 silet, 5 korek gas, 5 isi cutter, 4 sendok, 1 charger handphone, 8 paku, 1 flashdisk, 2 jarum, 1 pinset, 1 alat cukur, serta 3 potong besi.
Meski demikian, petugas memastikan tidak ditemukan narkoba maupun handphone dalam penggeledahan tersebut. 
“Alhamdulillah, dari hasil penggeledahan tidak ditemukan narkoba dan handphone. Ini menunjukkan pengawasan yang terus kami lakukan berjalan efektif, namun pengawasan tetap akan diperketat,” tambah Jefry.
Usai penggeledahan, kegiatan dilanjutkan dengan tes urine terhadap 30 warga binaan kasus narkoba yang didampingi langsung oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku serta tenaga medis Klinik Pratama Rutan Ambon.
Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh warga binaan yang menjalani tes urine dinyatakan negatif narkoba.
Sementara itu, Kabag Umum Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Maluku, Sarwono, menyampaikan bahwa kegiatan razia gabungan dan tes urine akan terus dilakukan secara rutin sebagai bagian dari penguatan pengawasan di seluruh satuan kerja pemasyarakatan di Maluku.
Seluruh barang hasil temuan telah diamankan untuk didata dan selanjutnya dimusnahkan sesuai prosedur. Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan tanpa kendala menonjol. (Red/C).
Pasokan Pusat Tersendat, Bulog Tegal Buka Suara Terkait Keterlambatan Bantuan di 11 Kecamatan Brebes
Brebes, DN-II Sebanyak 11 kecamatan di Kabupaten Brebes hingga kini belum menerima penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng untuk alokasi bulan Mei 2026. Sejauh ini, baru 6 kecamatan yang telah tercover oleh program bantuan tersebut.
Kepala Cabang Bulog Tegal, Agung Rahman, melalui Wakil Kepala Cabang Bulog Tegal, Wahyu Utomo, membenarkan adanya keterlambatan distribusi di sejumlah wilayah pada Jumat (22/5/2026).
Menurut Wahyu, enam kecamatan yang sudah menerima alokasi bantuan secara penuh adalah:
Kecamatan Brebes
Kecamatan Bulakamba
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kecamatan Songgom
Kecamatan Paguyangan
Kecamatan Salem
Kecamatan Jatibarang
Sementara itu, 11 kecamatan lainnya yang masih harus mengantre alokasi bantuan meliputi Wanasari, Larangan, Ketanggungan, Banjarharjo, Losari, Tanjung, Kersana, Bumiayu, Tonjong, Sirampog, dan Bantarkawung.
Kendala Logistik Pusat Jadi Penyebab
Wahyu Utomo menjelaskan bahwa keterlambatan pemberian alokasi kepada warga yang berhak ini dipicu oleh hambatan logistik dari tingkat pusat, terutama untuk komoditas minyak goreng.
“Pasokan minyak goreng dari pusat mengalami hambatan pengiriman, sehingga mengganggu lini masa pembagian yang seharusnya dilakukan secara serentak,” ujar Wahyu.
Strategi Percepatan Distribusi
Guna mengantisipasi waktu tunggu warga yang semakin lama, pihak Bulog Tegal telah menyiapkan strategi percepatan distribusi. Begitu komoditas minyak goreng tiba di gudang regional, pihak Bulog akan langsung menerapkan sistem dropping tanpa menunda.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Mekanisme distribusi akan kami lakukan secara langsung ke titik-titik desa begitu komoditas tiba di gudang regional. Ini dilakukan untuk memangkas birokrasi dan waktu tunggu warga,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
Boven Digoel, DN-II Panglima Komando Operasi (Pangkoops) TNI Habema, Mayjen TNI Yudha Airlangga, memimpin langsung kesiapan pelaksanaan evakuasi terhadap korban meninggal dunia akibat aksi kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok separatis bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Kodap XVI Yahukimo, di wilayah Korowai, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, Jumat (22/5/2026).
Kegiatan diawali dengan Pangkoops TNI Habema beserta rombongan langsung meninjau sejumlah pos personel satuan tugas (Satgas), guna memastikan kesiapan personel, perlengkapan, serta dukungan operasional yang akan digunakan dalam proses evakuasi korban di wilayah pedalaman Korowai.
Dalam peninjauan tersebut, Pangkoops TNI Habema melakukan pengecekan terhadap kondisi personel, kesiapan pos, alat komunikasi, serta materiil pendukung lainnya. Selain itu, Pangkoops juga memberikan arahan kepada seluruh personel yang terlibat agar tetap mengutamakan profesionalisme, kewaspadaan, dan keselamatan selama pelaksanaan tugas. “Saya bangga atas kesiapan dan semangat seluruh personel. Jangan lengah, tetap laksanakan tugas secara profesional, terukur, dan utamakan faktor keamanan serta keselamatan dalam setiap pergerakan di lapangan,” ujar Mayjen TNI Yudha Airlangga.
Persiapan evakuasi dilakukan melalui koordinasi intensif bersama satuan jajaran TNI, unsur pendukung penerbangan, serta personel gabungan yang akan diterjunkan ke lokasi kejadian. Mengingat kondisi geografis Korowai yang berada di wilayah pedalaman dengan akses terbatas, medan yang berat serta cuaca yang ekstrem.
Pangkoops TNI Habema menegaskan bahwa proses evakuasi korban menjadi prioritas utama sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan penanganan kemanusiaan terhadap masyarakat di Papua Pegunungan. “Kami memastikan seluruh personel dan alutsista pendukung berada dalam kondisi siap untuk melaksanakan evakuasi secara maksimal dengan tetap mempertimbangkan faktor keamanan, kondisi medan, dan keselamatan seluruh pihak di lapangan,” jelas Pangkoops TNI Habema.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain memastikan kesiapan evakuasi, personel gabungan TNI juga meningkatkan patroli dan pemantauan situasi di sejumlah titik rawan di wilayah Yahukimo guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan lanjutan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat sekitar. Hingga saat ini aparat masih melakukan pendalaman terkait kronologi kejadian dan proses identifikasi korban. Koops TNI Habema menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan sekaligus mendukung upaya kemanusiaan bagi seluruh masyarakat di wilayah Papua. (Koops TNI Habema) Red
SIDOARJO, DN-II Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dana hibah yang menyeret pengurus Pondok Pesantren (PP) Al-Ibrohimi kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pada Kamis, (21/5/2026).
Persidangan dengan nomor perkara 41/Pid.Sus-TPK/2026/PN Surabaya ini menghadirkan agenda krusial, yakni mendengarkan keterangan saksi ahli dan saksi fakta yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Gresik.
Di hadapan Majelis Hakim, dinamika persidangan berlangsung memanas saat satu per satu kesaksian mulai menguliti akar persoalan yang sebenarnya.
Kepala Desa Penganden, Mustain, yang hadir sebagai salah satu saksi fakta, memberikan keterangan terkait riwayat transaksi tiga bidang tanah di RT 17 Desa Penganden yang kini menjadi objek sengketa dan disita oleh pihak kejaksaan. Mustain membeberkan bahwa peralihan hak berupa Letter C tanah seluas masing-masing 120 M2 tersebut tercatat dilakukan dalam rentang waktu November 2019 hingga Februari 2020, dan dibalik nama menjadi atas nama Zainur Rosid. Namun, Mustain mengaku baru mengetahui tanah tersebut terseret pusaran kasus dana hibah setelah adanya panggilan pemeriksaan dari pihak Kejaksaan.
Kesaksian Kades Penganden ini langsung memicu reaksi keras dan bantahan telak dari kubu terdakwa maupun tim penasihat hukumnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Terdakwa Zainur Rosid dengan tegas mengklarifikasi di ruang sidang bahwa pembelian tanah di Desa Penganden tersebut murni untuk keperluan pengembangan pondok pesantren, bukan untuk kepentingan pribadi. Dokumen balik nama pun mencantumkan nama dirinya selaku perwakilan dari PP Al-Ibrohimi. Lebih lanjut, Zainur Rosid menegaskan bahwa aset tersebut dibeli menggunakan dana internal pondok pada tahun 2019 melalui proses yang panjang, dan sama sekali tidak memiliki kaitan dengan dana hibah yang dipersoalkan.
Fakta mengejutkan pun diungkap oleh Tim Kuasa Hukum Terdakwa, Markacung Cs. Berdasarkan alat bukti dan kronologi pencairan, dana hibah tersebut baru cair pada tanggal 20 November 2019, sedangkan transaksi pengadaan tanah sudah dilakukan sebelum dana tersebut turun. Hal ini dinilai mematahkan dakwaan yang dipaksakan terhadap kliennya.
Pengadaan tanah yang bersumber dari dana pondok tersebut meliputi pembelian lahan untuk pembangunan Toko Koperasi PP Al-Ibrohimi senilai Rp 200 juta dari Rofiatul Masruroh di Desa Manyar Rejo, uang muka lahan pembangunan kantor senilai Rp 150 juta kepada M. Sadad, serta pembangunan gazebo dan fasilitas paving senilai Rp 50 juta.
Temuan Fakta Investigasi Media: Penyidik Kejari Minta Maaf Salah Sita Objek di Depan Hakim!
Berdasarkan pengamatan mendalam dan ketelitian Tim Investigasi Awak Media yang mengawal langsung jalannya persidangan di ruang sidang, terungkap sebuah fakta yang sangat mencengangkan sekaligus memalukan bagi penegakan hukum.
Di hadapan Majelis Hakim yang Mulia, Pak J selaku tim Penyidik dari Kejari Gresik akhirnya tidak berkutik dan secara terbuka memohon maaf. Pengakuan mengejutkan ini terlontar setelah penyidik mengakui adanya blunder fatal berupa salah sita objek yang sama sekali tidak ada korelasinya dengan sengketa hukum bab dana hibah tersebut. Kekeliruan mendasar ini menjadi bukti kuat adanya pemaksaan berkas perkara sejak awal.
Usai persidangan, Tim Kuasa Hukum Terdakwa, Markacung Cs, memberikan pernyataan menohok kepada awak media. Mereka menilai ada kejanggalan besar dan kerancuan hukum yang dilakukan oleh Kejari Gresik terkait penetapan objek sita jaminan yang kini terbukti salah sasaran setelah diakui sendiri oleh penyidik di dalam ruang sidang.
Kuasa hukum menyoroti adanya salah objek yang fatal, di mana legalitas Letter C berada di Desa Penganden, sementara surat hak milik yang menjadi substansi perkara terletak di Desa Manyar Rejo. Perbedaan wilayah dan desa ini memicu pertanyaan besar atas dasar apa Kejari Gresik melakukan penyitaan serampangan sejak awal.
Lebih jauh, Markacung Cs membeberkan bahwa dari 18 saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), mayoritas tidak memberikan keterangan yang kuat. Hanya satu saksi fakta bernama Agung Prasetya yang keterangannya dinilai sangat jelas, tegas, dan membuka kotak pandora kasus ini pada persidangan 7 Mei lalu.
Dalam kesaksiannya di bawah sumpah, Agung Prasetya mengungkap bahwa sengkarut hukum ini bermula pasca-wafatnya KH. Ali Wafa pada tahun 2019. Diduga terjadi upaya “kudeta” kepengurusan dari anak almarhum terhadap pengurus sah PP Al-Ibrohimi yang saat ini dipimpin oleh Zainur Rosid dan Choirul Athok yang tak lain adalah paman dan saudara kandung dari pihak pelapor sendiri. Saat dicecar JPU mengenai duduk perkara dana hibah, saksi Agung bahkan dengan lantang menjawab agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak pelapor, bukan kepada dirinya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tim Kuasa Hukum menyimpulkan bahwa perkara dugaan korupsi dana hibah ini sarat akan muatan sentimen pribadi dan kekecewaan internal keluarga besar pasca-perubahan kepengurusan. Kasus dana hibah ini diduga kuat sengaja dijadikan “batu sandungan” untuk menjatuhkan para terdakwa yang sah secara hukum memimpin pondok.
Melihat banyaknya kejanggalan, pengakuan salah sita oleh penyidik, serta fakta yang mulai berbalik di persidangan, tim penasihat hukum menegaskan komitmennya untuk terus mengawal ketat persidangan ini demi memastikan para terdakwa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya di hadapan hukum.
Tim Investigasi/ Redaksi
JAKARTA, DN-II Kondisi kesejahteraan guru honorer di Indonesia dinilai masih jauh dari harapan dan semakin memperihatinkan. Di tengah situasi ekonomi nasional dan melemahnya nilai tukar rupiah, nasib para pendidik paruh waktu ini justru dinilai kian terhimpit.
Hal tersebut ditegaskan oleh Pakar Hukum Internasional sekaligus Ekonom Nasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., kepada awak media di Jakarta, Kamis (21/5/2026). According to him, ironi besar masih terjadi di Indonesia yang dikenal sebagai negara kaya raya, namun belum mampu memberikan kesejahteraan yang layak bagi guru honorer sejak puluhan tahun pasca-kemerdekaan.
“Puluhan ribu guru honorer saat ini mengalami persoalan berat. Untuk memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari diri sendiri saja sudah tidak tercukupi,” ujar Prof. Sutan Nasomal.
Krisis Minat Menjadi Pendidik
Ia menambahkan bahwa mencari penghasilan yang layak sebagai guru honorer di Indonesia sangatlah sulit. Pendapatan yang minim dinilai tidak sebanding dengan status Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya. Jika kondisi ini terus dibiarkan, Indonesia dikhawatirkan akan menghadapi krisis ketersediaan masyarakat yang mau mendedikasikan diri menjadi guru.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Prof. Sutan Nasomal sangat mengharapkan agar nasib guru honorer mendapatkan perhatian khusus dari Presiden RI. Bagaimanapun, kemajuan dan kecanggihan dunia saat ini tidak lepas dari peran besar seorang guru.
“Ada pameo, dari zaman kuda gigit besi hingga kini zaman gigit keju dan roti bahkan teknologi bisa terbang, nasib guru yang mengajar dari tidak bisa baca hingga melahirkan pejabat pemerintah bahkan Presiden, nyatanya penghasilan mereka masih jauh panggang dari api,” tuturnya.
Ia menilai, rata-rata gaji guru honorer saat ini bahkan masih berada di bawah upah buruh. “Meskipun saat ini ada peningkatan status melalui program PPPK atas perhatian pemerintah, hal tersebut masih sangat perlu ditingkatkan lagi efektivitasnya,” tambah Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia tersebut.
Kritik Terhadap Realitas Sosial
Lebih lanjut, Prof. Sutan menyentil bahwa sebutan “Negara Kaya Raya” seolah hanya menjadi slogan di dalam buku pelajaran dan majalah, karena dampaknya belum dirasakan secara luas oleh masyarakat. Ketimpangan keadilan sosial ini dikhawatirkan dapat memicu jurang konflik sosial.
“Kekayaan negara jangan hanya menjadi wacana dan tulisan yang tidak bisa dinikmati masyarakat. Faktanya, untuk bisa makan dua kali sehari saja sudah syukur bagi sebagian besar masyarakat kita,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sektor pendidikan dan ekonomi yang dinilai gagal mencetak semangat berwirausaha, sehingga masyarakat luas cenderung hanya diarahkan menjadi buruh. Selain itu, masalah papan juga menjadi sorotan, di mana sebagian masyarakat masih bergantung pada rumah kontrakan karena tidak mampu memiliki hunian sendiri.
“Bahkan ada catatan perih, tahun lalu ditemukan kasus guru yang terpaksa menjadi pemulung setelah selesai mengajar demi menyambung hidup. Ini adalah potret pilu dari mereka yang kita sebut sebagai pejuang tanpa tanda jasa,” ungkapnya miris. Padahal, sejarah mencatat bahwa majunya sebuah bangsa dan peradaban lahir dari pikiran serta kerja keras para guru.
Momentum Harkitnas untuk Kesejahteraan Guru
Menutup pernyataannya, Prof. Dr. Sutan Nasomal mengimbau para pakar keilmuan dan ekonom di Indonesia untuk menjadikan momentum Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) sebagai gerakan satu komando. Gerakan ini bertujuan untuk mewujudkan pemuliaan guru honorer dan pemenuhan kebutuhan hidup mereka secara layak.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Langkah konkret ini dinilai mendesak agar masyarakat luas bisa segera lepas dari jerat kemiskinan, sekaligus memastikan Indonesia tidak terjebak menjadi salah satu negara pencetak kemiskinan.
Red
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H. Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional, Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus, Call Center 087719021960
JAKARTA, DN-II Gerakan menyuarakan aspirasi rakyat kini tidak lagi hanya terjadi di ruang sidang, melainkan telah bergeser ke media sosial dan jalanan. Sebuah aksi berbasis narasi media sosial yang dimotori oleh para penggiat akun TikTok berhasil menyedot perhatian besar dari para pengguna jalan yang melintas di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (21/5/2026).
Aksi yang berlangsung panas namun tertib ini dimulai tepat pukul 13.00 WIB. Ironisnya, meski para anggota dewan yang terhormat terlihat keluar masuk gerbang gedung parlemen, mereka dilaporkan hanya sebatas menoleh tanpa memberikan respons konkret atau bersedia menemui massa aksi.
Soroti Tanah Adat Hingga Program MBG
Di bawah pengawalan ketat aparat dan perhatian publik, para kreator konten TikTok bersama para aktivis turun ke jalan untuk menyuarakan jeritan hati masyarakat sipil. Ada dua poin krusial yang dibahas secara tajam dalam aksi tersebut:
Konflik Agraria: Menyoroti masalah tanah adat yang kian terpinggirkan oleh kepentingan luar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Evaluasi Program MBG: Memberikan catatan kritis terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini sedang berjalan.
Aksi ini mendapat dorongan kuat dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Gentar. Dipimpin langsung oleh ketuanya yang berinisial PG, bersama sang Penasehat, Edi Uban, organisasi ini dengan tegas meminta pemerintah tidak menutup mata dan telinga terhadap realitas di lapangan.
“Kami meminta dengan tegas agar Presiden Prabowo Subianto segera memikirkan dan mendengarkan suara-suara rakyat di bawah. Jangan sampai kebijakan di atas kertas mengabaikan hak-hak dasar masyarakat yang ada di bumi pertiwi,” ujar pimpinan aksi dalam orasinya.
Manfaatkan Kekuatan Digital di Dunia Nyata
Strategi massa kali ini terbilang unik. Mereka memanfaatkan kekuatan narasi media sosial (TikTok) untuk dibawa langsung ke dunia nyata. Langkah ini terbukti efektif menarik simpati publik dan pengguna jalan, di tengah sikap dingin para anggota DPR RI yang hanya menyaksikan aksi tanpa ada tindakan nyata untuk menyerap aspirasi tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, arus lalu lintas di depan Gedung DPR RI sempat mengalami perlambatan akibat antusiasme pengendara yang memperlambat laju kendaraan untuk menyaksikan jalannya aksi.
Massa menegaskan bahwa ini barulah awal. Mereka berjanji akan terus mengawal kedua isu nasional ini melalui pembuatan konten digital yang lebih masif jika pemerintah pusat tidak kunjung memberikan jawaban dan solusi yang konkret.
Tim Redaksi
JAKARTA, DN-II Dunia pers dan kemanusiaan Indonesia saat ini tengah diselimuti ketegangan. Hal ini menyusul kabar penangkapan sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) oleh pasukan militer Israel saat mengikuti misi kemanusiaan global, Global Sumud Flotilla. (22/5/2026).
Menanggapi situasi darurat tersebut, Pakar Hukum, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., meminta Pemerintah Indonesia, khususnya Presiden RI dan Departemen Luar Negeri (Kementerian Luar Negeri/Kemlu RI), untuk mengambil langkah serius dan cepat guna mendesak Israel membebaskan para WNI tersebut.
Menurut informasi yang dihimpun, kesembilan WNI yang ditahan terdiri dari aktivis kemanusiaan dan jurnalis senior yang tersebar di beberapa kapal logistik.
Daftar 9 WNI dalam Misi Global Sumud Flotilla:
Herman Budianto Sudarsono (GPCI – Dompet Dhuafa) – Kapal Zapyro
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ronggo Wirasanu (GPCI – Dompet Dhuafa) – Kapal Zapyro
Andi Angga Prasadewa (GPCI – Rumah Zakat) – Kapal Josef
Asad Aras Muhammad (GPCI – Spirit of Aqso) – Kapal Kasr-1
Hendro Prasetyo (GPCI – SMART 171) – Kapal Kasr-1
Bambang Noroyono (Jurnalis Republika) – Kapal BoraLize
Thoudy Badai Rifan Billah (Jurnalis Republika) – Kapal Ozgurluk
Andre Prasetyo Nugroho (Jurnalis Tempo) – Kapal Ozgurluk
Rahendro Herubowo (GPCI – iNewsTV) – Kapal Ozgurluk
Soroti Prosedur Keamanan Jurnalis di Wilayah Konflik
Prof. Sutan Nasomal menjelaskan bahwa ketegangan yang meningkat antara Israel dan Iran memicu pengetatan patroli pengawasan oleh militer di wilayah konflik. Dalam situasi hukum perang, penangkapan terhadap warga asing kerap terjadi atas alasan keamanan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Oleh karena itu, ia memberikan catatan kritis kepada perusahaan media di Indonesia terkait keselamatan jurnalis yang ditugaskan ke zona berbahaya.
”Seharusnya perusahaan media di Indonesia memberikan dokumen resmi kepada pemerintah pusat jika ada jurnalis atau wartawan yang ditugaskan memasuki wilayah perang. Dengan begitu, Deplu (Kemlu) RI bisa bersurat kepada pemerintah negara yang sedang berperang untuk memastikan perlindungan terhadap WNI di wilayah konflik,” ujar Prof. Sutan kepada tim media.
Dorong Jalur Diplomasi Internasional
Lebih lanjut, Prof. Sutan mengimbau Presiden RI untuk segera menginstruksikan jajaran Kemlu RI agar bergerak taktis melalui negara-negara tetangga yang berada di dekat wilayah Israel guna melakukan upaya diplomatik langsung.
Tidak hanya itu, mengingat Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel, ia berharap Presiden bisa memaksimalkan jaringan internasional dengan negara-negara sekutu.
”Melalui negara-negara sahabat, baik di Eropa maupun Amerika Serikat, Presiden RI diharapkan bisa meminta bantuan (intervensi diplomatik) agar seluruh WNI yang saat ini berada di dalam tahanan Israel dapat segera diselamatkan dan dibebaskan,” pungkasnya.
Red
Narasumber : Prof Dr Sutan Nasomal SH,MH
BREBES, DN-II Pihak sekolah menegaskan bahwa seluruh urusan dan pengelolaan dana terkait acara perpisahan serta kelulusan siswa diserahkan sepenuhnya kepada Komite Sekolah. Hal tersebut dilakukan guna menjaga transparansi dan menghindari keterlibatan langsung pihak tenaga pendidik dalam urusan finansial. (21/5/2026).
Hal ini disampaikan oleh salah satu guru kelas 3 , Bu Puji, saat dikonfirmasi hari kamis 21 mei 2026 oleh awak media setelah pelaksanaan ujian selesai. Menurutnya, iuran yang disepakati oleh komite untuk acara perpisahan tergolong sangat meringankan beban orang tua murid.
“Untuk perpisahan itu diurus semuanya sama komite, yaitu Pak Sukiman. Biayanya cuma Rp 40.000 per siswa,” ungkap Bu Puji.
Ia menjelaskan, demi menekan biaya agar tidak membengkak, acara perpisahan rencananya akan dialokasikan di Balai Desa Gandasuli , bukan menyewa gedung atau tenda (tarub) luar yang biayanya jauh lebih mahal. Tercatat ada sekitar 150 siswa yang akan mengikuti prosesi kelulusan tersebut.
“Jadi semuanya guru tidak ikut campur, semua diserahkan ke komite,” tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Semua kegiatan perpisahan di kelas sekolah yaitu Sukiman
Potret Kesejahteraan Guru dan Fasilitas Ruang Kelas
Di sisi lain, wawancara tersebut juga mengungkap potret ketimpangan kesejahteraan tenaga pendidik di sekolah tersebut. Dari total guru yang mengajar, saat ini hanya ada sekitar 4 orang yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Kepala Sekolah, Ibu Endang rayati, yang saat ini juga sedang membagi tugas mengampu di wilayah Banjaranyar . Sisanya, sekolah ditopang oleh 9 guru P3K dan 1 guru paruh waktu.
Mirisnya, salah satu guru paruh waktu yang mengajar kelas 2, Yuriawan, diketahui hanya menerima honor berkisar Rp 300.000 hingga Rp 400.000 per bulan yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Padahal, yang bersangkutan sudah mengabdi selama hampir 3 tahun dan mengantongi gelar sarjana (S1).
“Gajinya sekitar Rp300.000 atau Rp400.000 karena diambil dari dana BOS, sedangkan muridnya hanya sekitar 150 anak jadi BOS-nya kecil. Sudah hampir 3 tahun mengajar, kasihan sekali,” tutur Bu Puji prihatin.
Selain masalah kesejahteraan guru honorer, sekolah ini juga tengah mengajukan usulan rehabilitasi gedung. Pasalnya, fasilitas ruang kelas dinilai masih terlalu kecil dan belum memiliki ruang komite khusus maupun ruang multimedia. Guna menyiasati keterbatasan tempat, pihak sekolah terpaksa membagi area perppustakaan untuk dua fungsi sekaligus.
Kendati menghadapi keterbatasan fasilitas dan anggaran, pihak sekolah bersyukur karena pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) dan ujian sekolah tahun ini dapat berjalan dengan aman dan lancar tanpa kendala berarti.
Namun dia juga mengakui bahwasanya di sekolah ini tidak ada ruhan komite sekolah, Puji berasal bahwa pihak sekolah sudah mengpusulkan tapi belum turun anggaran , ujarnya
Reporter: Teguh
You cannot copy content of this page