BANDUNG, DN-II – Persoalan klasifikasi status jalan di Indonesia seringkali menjadi kendala dalam percepatan perbaikan infrastruktur. Selama ini, pembagian kewenangan yang kaku—di mana Jalan Nasional dikelola Kementerian PUPR, Jalan Provinsi oleh Dinas PU Provinsi, hingga Jalan Desa oleh swadaya masyarakat—sering membuat penanganan jalan rusak di jantung kota menjadi lamban.
Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Internasional sekaligus Ekonom Nasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH., memberikan apresiasi tinggi terhadap terobosan yang diambil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM). KDM mengusulkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) agar pengelolaan beberapa ruas jalan nasional diserahkan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota.
Respons Cepat untuk Jalan Protokol
Upaya ini bertujuan memberikan respons cepat terhadap kerusakan jalan nasional yang lokasinya berada di pusat kota atau wilayah vital. Selama ini, pemerintah daerah sering kali terbentur kewenangan meskipun kerusakan jalan terjadi tepat di depan mata dan memicu kecelakaan.
“Langkah Gubernur KDM sudah sangat tepat. Saya mengharapkan Bapak Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri PU untuk bersinergi dengan KDM maupun gubernur lainnya di Indonesia. Tujuannya agar jalan-jalan nasional vital ke depannya terpelihara dengan elok dan baik,” ujar Prof. Sutan Nasomal saat memberikan pernyataan di markas pusat Partai Oposisi Merdeka, Jakarta (4/2/2026).
Rekonstruksi Jalan Pasteur hingga Pantura
KDM menegaskan bahwa dirinya tidak ingin tinggal diam melihat infrastruktur yang rusak namun terhambat status administratif. Salah satu fokus utamanya adalah akses utama masuk ke Ibu Kota Jawa Barat.
“Jalan dari Pasteur ke Kota Bandung itu statusnya jalan nasional. Namun pada 2026 ini, kami akan melakukan rekonstruksi menggunakan dana APBD Provinsi melalui MoU dengan KemenPU,” ujar KDM di Gedung Sate, Selasa (3/2/2026).
Selain Pasteur, KDM berencana menyentuh jalur Pantai Utara (Pantura) Jabar yang selama ini dikeluhkan bergelombang dan berlubang. Meskipun langkah ini menambah beban anggaran daerah, KDM menilai hal tersebut bukan beban demi keselamatan dan kenyamanan warga.
Menjadi Role Model Nasional
Menurut Prof. Sutan Nasomal, keberanian KDM dalam mengambil alih tanggung jawab ini semestinya diikuti oleh para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh Indonesia.
“Debut KDM ini adalah solusi nyata. Sinergi antara pusat dan daerah dalam pemeliharaan jalan nasional yang berada di wilayah perkotaan harus menjadi standar baru di seluruh Indonesia,” tutup Prof. Sutan yang juga merupakan Pimpinan Ponpes Ass Saqwa Plus tersebut. (*)
About the Author
Eksplorasi konten lain dari Detik Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
