OPINI, DN-II Kabar mengenai pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) setiap bulan awalnya disambut sebagai angin segar. Kebijakan ini disebut-sebut sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dan reformasi sistem birokrasi demi kesejahteraan tenaga pendidik. Namun, di balik narasi “cair bulanan” tersebut, terselip satu syarat sakral yang menguras energi: Validasi data setiap bulan.
Logika Sistem vs. Realitas Lapangan
Secara logika sederhana, profil seorang guru cenderung tetap: orang yang sama, sekolah yang sama, beban mengajar yang sama, dengan sertifikat pendidik yang juga sama. Namun, sistem saat ini menuntut pembuktian ulang secara berkala. Hal ini memicu pertanyaan kritis: mengapa konsistensi data tidak dianggap cukup oleh sistem?
Kondisi ini memaksa guru untuk terus membuktikan eksistensi mereka setiap bulan. Seolah-olah, tanpa validasi digital yang rumit, hak atas profesionalisme mereka bisa menguap begitu saja. Guru harus memastikan status mereka tetap “hijau” di sistem demi memastikan mereka:
Masih aktif menjalankan tugas di satuan pendidikan.
Memenuhi beban jam mengajar sesuai regulasi.
Tervalidasi secara administratif sebagai penerima hak yang sah.
Operator Sekolah: Penjaga Gerbang Rezeki
Dalam kerumitan birokrasi ini, peran Operator Sekolah (Ops) bertransformasi secara drastis. Mereka bukan lagi sekadar staf administrasi, melainkan “Penjaga Gerbang Rezeki Guru”. Beban mental dan teknis ada di pundak mereka.
Setiap siklus pencairan, para operator harus berjibaku dengan rutinitas yang melelahkan:
Sinkronisasi Dapodik yang harus presisi.
Pemantauan intensif Info GTK guna memastikan status validitas.
Mitigasi eror server yang kerap terjadi di saat-saat kritis.
Satu kesalahan data atau keterlambatan sinkronisasi dapat menyebabkan TPG satu sekolah tertunda. Di tengah tuntutan agar guru fokus mencerdaskan bangsa, ironisnya mereka tetap dihantui kecemasan administratif: “Pak, Bu, apakah Info GTK saya sudah valid?”
Menanti Simplifikasi Birokrasi
Fenomena validasi bulanan ini seolah menjadi cara negara “Menyapa” guru untuk memastikan keberadaan mereka. Namun, frekuensi yang terlalu sering tanpa adanya penyederhanaan sistem justru berisiko menjadi beban tambahan yang kontraproduktif.
Besar harapan para pendidik agar mekanisme pencairan TPG di masa depan dapat berjalan seefisien institusi negara lainnya. Digitalisasi seharusnya mempermudah, bukan memperumit. Guru membutuhkan kepastian sistem yang otomatis dan lancar, sehingga energi mereka bisa sepenuhnya dicurahkan untuk mendidik, bukan untuk terus-menerus mengkhawatirkan status validasi.
Hidup Guru! Hidup PGRI! Solidaritas!
Reporter: Teguh
About the Author
Eksplorasi konten lain dari Detik Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
