Kejar Target 10.000 Ha, Wamenrans Minta Pemda Malut Maksimalkan Lahan Transmigrasi Belum Produktif
TERNATE, DN-II Pemerintah Pusat menargetkan pembukaan lahan cetak sawah seluas 10.000 hektare (Ha) di Provinsi Maluku Utara (Malut). Dari target tersebut, baru sekitar 1.900 Ha yang berhasil dipenuhi.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamenrans) Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa peluang untuk memenuhi sisa target tersebut masih sangat terbuka lebar, terutama dengan mengoptimalkan lahan transmigrasi yang ada namun belum produktif.
”Peluang cetak sawah baru masih sangat besar jika dapat memaksimalkan lahan-lahan transmigrasi yang sudah ada dan masih belum produktif,” ujar Viva Yoga saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) antara Kementerian Transmigrasi dan Pemprov Malut di Kota Ternate, Jumat (21/8/2026).
Rakor strategis ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Malut Samsuddin Abdul Kadir, para kepala dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi (dinaskertrans), serta para sekretaris daerah dari Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Timur, dan Pulau Morotai.
”Bila pemerintah daerah sepakat membuka lahan cetak sawah baru, selanjutnya akan kita koordinasikan dengan Kementerian Pertanian,” kata Viva Yoga.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Solusi Atasi Ketergantungan Pasokan Beras Luar Daerah
Dalam rakor tersebut, jajaran Pemprov Malut dan kabupaten/kota menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi petani, mulai dari masalah irigasi, dampak limbah pertambangan, hingga ancaman banjir.
Meskipun kawasan transmigrasi di Malut telah menghasilkan produksi beras, jumlahnya belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat lokal. Akibatnya, kebutuhan beras dan bahan pokok utama lainnya khususnya di Kota Ternate masih harus didatangkan dari provinsi lain.
”Dari rakor inilah kita serap dan dengar apa saja keluhan dari kawasan transmigrasi di Malut,” ujar mantan anggota Komisi IV DPR RI dua periode tersebut.
Lebih lanjut, Viva Yoga menjelaskan bahwa program cetak sawah baru di Malut tidak hanya bertujuan meningkatkan produktivitas dan mendukung swasembada beras nasional, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.
Urgensi Cetak Sawah di Luar Jawa dan Dukungan Infrastruktur
Pembukaan lahan sawah baru di luar Pulau Jawa dinilai sangat krusial di tengah laju alih fungsi lahan di Jawa yang mencapai 100.000 Ha setiap tahunnya akibat pembangunan perumahan, pabrik, jalan, dan fasilitas umum.

Kendati demikian, ia mengingatkan agar program cetak sawah wajib dibarengi dengan ketersediaan infrastruktur pendukung yang memadai, terutama sumber air, bendungan, dan jaringan irigasi.
”Jangan sampai cetak sawah lalu tidak ada saluran irigasi dan bendungan. Jadi saat cetak sawah, juga akan dibangun saluran irigasi dan bendungan untuk menyediakan air,” tegasnya.
Dalam mewujudkan hal ini, Kementrans berkomitmen untuk bersinergi lintas kementerian, di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Kesehatan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Apresiasi Pemprov Malut
Sementara itu, Sekda Pemprov Malut Samsuddin Abdul Kadir mengapresiasi kehadiran Wamenrans dalam rakor yang dinilai sangat efektif dan solutif bagi daerah.
Ia mengungkapkan bahwa kehadiran program transmigrasi telah memberikan dampak positif yang besar bagi Malut, salah satunya kemampuan daerah untuk memproduksi beras secara mandiri serta menularkan keahlian bertani kepada masyarakat lokal.
”Malut sangat bersyukur dengan adanya transmigrasi sebab dengan program itu provinsi ini bisa menghasilkan beras sendiri. Adanya transmigran yang bercocok padi di sawah, kebiasaan itu juga menular ke masyarakat lokal,” ungkap Samsuddin.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara, imbuhnya, berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan produksi beras guna mencukupi kebutuhan pangan lokal sekaligus berkontribusi nyata pada swasembada beras nasional. Red
Eksplorasi konten lain dari Detik Nasional com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
