BREBES, DN-II Skema pemberdayaan masyarakat lokal dalam proyek pembangunan pabrik PT SHT mulai menuai sorotan tajam. Meski melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Karang Taruna, kerja sama ini menyisakan persoalan serius terkait dugaan keterlambatan pembayaran kepada vendor material yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.
Proyek yang berlokasi di perbatasan Desa Ketanggungan dan Desa Dukuhturi ini awalnya digadang-gadang sebagai motor penggerak ekonomi desa. Namun, realitanya sejumlah mitra pemasok justru merasa dirugikan oleh sistem manajemen keuangan pengelola.
Pembagian Wilayah Kerja
Lurah Ketanggungan, Fatoni, memberikan klarifikasi terkait pembagian porsi kerja di area tersebut. Ia menjelaskan bahwa keterlibatan lembaga desa telah dibagi berdasarkan kesepakatan wilayah guna menjaga kondusivitas antarwarga.
“Posisi pabrik ini berada di dua wilayah desa. Untuk menjaga keseimbangan, kegiatan di wilayah Desa Ketanggungan dikelola melalui BUMDes, sementara untuk wilayah Desa Dukuhturi dikelola oleh Karang Taruna,” ujar Fatoni saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Sabtu (20/12/2025).
Sejauh ini, kontribusi kedua lembaga tersebut mencakup pembangunan infrastruktur dasar. BUMDes Ketanggungan diketahui sedang mengerjakan proyek irigasi tersier, sedangkan Karang Taruna Desa Dukuhturi bertanggung jawab atas pembangunan talud di area pabrik.
Vendor Menjerit: Piutang Mengendap 6 Bulan
Di balik progres fisik yang terlihat berjalan, tersimpan keluhan dari para pemasok material. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah vendor mulai mengeluhkan ketidakpastian sistem pelunasan yang melenceng jauh dari perjanjian awal.
Salah satu vendor penyedia batu belah dan pasir melaporkan bahwa tagihan mereka belum dibayarkan selama 5 hingga 6 bulan. Padahal, dalam komitmen awal, pihak pengelola menjanjikan pembayaran cair dalam waktu dua minggu setelah barang dikirim.
Kondisi ini mulai mengganggu arus kas (cash flow) para pengusaha lokal yang menjadi mitra penyedia bahan bangunan.
Tanggapan Pihak Kelurahan
Menanggapi isu kemacetan pembayaran tersebut, Fatoni mengaku tidak mengetahui secara mendetail urusan dapur atau teknis keuangan internal pengelola proyek di lapangan.
“Kami memantau sejauh pengerjaan masih berjalan, tentu kami mendukung BUMDes kami. Namun, terkait detail teknis di dalamnya, termasuk masalah pembayaran kepada vendor, kami tidak mengetahui secara persis,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola BUMDes maupun Karang Taruna terkait belum memberikan pernyataan resmi mengenai penyebab mandeknya aliran dana kepada para vendor tersebut.
Reporter: Teguh
About the Author
Eksplorasi konten lain dari Detik Nasional.Com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
