BREBES DN-II Momentum refleksi akhir tahun dalam acara silaturahmi bersama insan media di King’s Royal Restaurant, Senin (29/12/2025), menjadi panggung terbuka bagi evaluasi Pemerintah Kabupaten Brebes. Di balik apresiasi warga atas aksi cepat Bupati Paramitha Widya Kusuma, kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) justru mendapat sorotan tajam dan kritik pedas.
Aksi Cepat Bupati yang “Menampar” Birokrasi
Langkah taktis Bupati Paramitha dalam merespons kerusakan infrastruktur di Desa Perwatan, Bumiayu, menuai pujian luas. Tokoh masyarakat setempat, Tangguh Bahari, mengungkapkan kekagumannya atas respons kilat bupati yang hanya membutuhkan waktu kurang dari 24 jam untuk mendatangkan material setelah keluhan diunggah di media sosial.
”Saya merasakan sendiri betapa cepatnya respons Ibu Bupati. Belum sampai 24 jam material sudah tiba, dan tiga hari kemudian jalan sudah dikerjakan. Ini luar biasa,” ujar Tangguh.
Namun, pujian tersebut dibarengi nada miring terhadap kinerja perangkat di bawahnya. Tangguh menyayangkan mengapa persoalan teknis dengan anggaran relatif kecil—sekitar Rp200 juta—harus sampai ditangani langsung oleh kepala daerah.
”Sebenarnya saya malu, kenapa hal ‘sepele’ harus Ibu Bupati yang turun tangan? Ke mana para kepala OPD dan UPTD? Padahal kami sudah melapor ke UPTD lebih dari 10 kali tapi nihil hasil,” tegasnya sembari mendesak evaluasi total bagi kepala dinas yang lambat merespons keluhan publik.
Kritik Transparansi dan Data “Copy-Paste”
Sorotan tajam juga datang dari aktivis Slamet Abdul Dhafir. Ia mengeluhkan sikap tertutup sejumlah OPD terkait informasi publik, di antaranya Dinas Sosial serta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora).
Dhafir menyoroti dua isu krusial: akurasi data kemiskinan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menduga Bapperinda Brebes melakukan praktik copy-paste data kemiskinan tahunan tanpa verifikasi faktual di lapangan. Akibatnya, bantuan sosial seperti PKH seringkali salah sasaran dan memicu kegaduhan di tingkat desa.
Terkait program MBG, Dhafir menekankan tiga poin penting sebagai bahan evaluasi:
Transparansi Anggaran: Mendesak Dindikpora membuka data penerima secara publik.
Ekonomi Lokal: Adanya indikasi program ini menekan supplier lokal dan berisiko mematikan pedagang kantin sekolah.
Pemerataan: Distribusi titik dapur umum yang dianggap belum menyentuh wilayah pelosok, seperti Kecamatan Salem.
Jawaban Bupati: ASN Penerima PKH dan Evaluasi Total
Menanggapi gelombang kritik tersebut, Bupati Paramitha Widya Kusuma menunjukkan sikap terbuka. Ia bahkan membeberkan temuan mengejutkan mengenai adanya oknum ASN yang terdaftar sebagai penerima bantuan PKH.
”Kami sudah alokasikan anggaran tambahan di seluruh desa untuk menggelar Musrenbangdes Khusus. Tujuannya satu: verifikasi dan validasi ulang agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” ungkap Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma
Mengenai program MBG, Bupati mengakui adanya ketidaksinkronan data kondisi sekolah di lapangan. Ia mengklaim telah menginstruksikan Kepala Dindikpora yang baru untuk melakukan pendataan ulang secara menyeluruh terkait sarana dan prasarana.
”Kritik bukan untuk menjatuhkan, melainkan bahan evaluasi. Saya pastikan pemerintah daerah akan terus berbenah demi kemajuan Brebes,” pungkasnya di hadapan para awak media.
Reporter: Teguh
About the Author
Eksplorasi konten lain dari Detik Nasional.Com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
