JAKARTA, DN-II Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan bahwa gejolak tajam di pasar saham Indonesia merupakan sinyal waspada bagi perekonomian nasional. Fenomena ini, yang diperparah dengan pengunduran diri pimpinan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), harus dibaca sebagai early warning bagi negara.
Anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sekitar 16 persen yang dibarengi aksi jual investor asing (net sell) hingga lebih dari US$80 miliar, menunjukkan sensitivitas tinggi pasar keuangan domestik terhadap sentimen global. Bamsoet menyoroti peringatan dari MSCI terkait transparansi dan struktur pasar yang kini diterjemahkan investor sebagai risiko sistemik.
“Apa yang terjadi di bursa dalam beberapa hari terakhir adalah alarm serius. Stabilitas pasar keuangan kita sangat rentan terhadap persepsi global. Negara harus hadir menjamin kepastian hukum dan stabilitas birokrasi di BEI serta OJK guna menutup ruang spekulasi,” ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (1/2/26).
Tanggung Jawab Moral dan Ujian Institusional
Ketua DPR RI ke-20 ini menilai pengunduran diri Direktur Utama BEI Iman Rachman, yang disusul Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar serta jajaran pengawas pasar modal, sebagai bentuk tanggung jawab moral yang patut dihormati. Namun, ia mengingatkan bahwa transisi ini adalah ujian bagi ketangguhan institusi ekonomi Indonesia.
“Dalam situasi volatile, pasar membutuhkan kepastian, bukan kekosongan. Proses suksesi kepemimpinan di BEI dan OJK harus berjalan cepat, transparan, dan kredibel. Jangan sampai jeda kepemimpinan ini dianggap pasar sebagai pelemahan kontrol negara,” tegas Bamsoet.
Ancaman Sektor Riil dan Stabilitas Nasional
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini memperingatkan bahwa capital outflow yang masif berpotensi menekan nilai tukar rupiah dan memicu inflasi. Jika tidak segera dimitigasi, dampak ini akan merembet ke sektor riil, mengancam daya beli masyarakat, hingga meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur.
Bamsoet menggarisbawahi bahwa dalam iklim ekonomi modern, faktor politik dan ekonomi tidak dapat dipisahkan. Independensi otoritas keuangan serta arah kebijakan fiskal menjadi variabel penentu bagi kepercayaan investor. 
“Investor global kini memantau ketat independensi bank sentral dan otoritas keuangan kita. Begitu ada keraguan terhadap arah kebijakan atau integritas sistem, pasar akan bereaksi keras,” jelas Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Unpad tersebut.
Langkah Strategis ke Depan
Sebagai solusi, Bamsoet mendorong pemerintah untuk melakukan tiga langkah taktis:
Koordinasi Komunikasi Publik: Narasi pemerintah harus solid dan meyakinkan bahwa sistem keuangan nasional tetap terkendali.
Akselerasi Reformasi Tata Kelola: Meningkatkan transparansi, memperbaiki struktur kepemilikan, dan memperkuat basis investor domestik agar pasar tidak terlalu bergantung pada sentimen asing.
Penguatan Fondasi Pasar: Menjadikan krisis ini sebagai momentum perbaikan free float saham dan pengawasan pasar yang lebih ketat.
“Negara harus bergerak cepat dan tegas. Jika dikelola dengan tepat, krisis kepercayaan ini bisa menjadi titik balik penguatan tata kelola pasar modal kita. Namun jika abai, risikonya akan berkembang menjadi tekanan strategis yang jauh lebih luas,” pungkas Bamsoet. (*)
Red/Casroni
About the Author
Eksplorasi konten lain dari Detik Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
