JAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat yang diselenggarakan di Indonesia Arena, Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah dinamika perbedaan pilihan politik. Kepala Negara menegaskan bahwa ruang demokrasi harus senantiasa dirawat sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi, kritik, serta koreksi secara konstruktif demi kepentingan nasional yang lebih luas.
Pada kesempatan yang sama, Presiden turut menyampaikan apresiasi atas rekam jejak dan kontribusi Partai Demokrat dalam mengawal perjalanan demokrasi di Indonesia. Pihaknya juga memberikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-77 kepada Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.
Mengusung semangat dan tema HUT ke-25 Partai Demokrat, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersinergi memajukan perekonomian rakyat, menegakkan keadilan hukum, menjaga kualitas demokrasi, serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan. Red
JAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi melepas kontingen Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games ke-20 di Aichi-Nagoya, Jepang. Pelepasan yang berlangsung pada Rabu, (9/9/2026), ini memberangkatkan 432 atlet terbaik bangsa yang terpilih untuk mengemban misi kehormatan membawa nama Merah Putih di kancah Asia.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan pesan agar para atlet bertanding dengan penuh keberanian, memberikan penampilan terbaik, dan tidak pernah menyerah menghadapi persaingan ketat tingkat benua. Kepala Negara menegaskan bahwa pencapaian prestasi tertinggi tidak dapat diraih melalui jalan instan, melainkan melalui kerja keras yang konsisten.
”Tidak ada jalan pintas menuju prestasi. Latihan, latihan, latihan,” pesan Presiden kepada para atlet.
Lebih lanjut, Presiden mengingatkan bahwa di balik setiap medali yang diperjuangkan terdapat keringat, disiplin, pengorbanan panjang, serta doa dari keluarga dan jutaan rakyat Indonesia. Dukungan penuh dari seluruh penjuru tanah air mengiringi langkah para atlet untuk mengibarkan bendera Merah Putih setinggi-tingginya di negeri orang.
Dengan semangat juang yang tinggi, kontingen Indonesia diharapkan mampu membuktikan ketangguhan mental dan fisik, serta membuat lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang, memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia datang dengan tekad kuat untuk menjadi yang terbaik. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jakarta, DN-II Kepala Pusat Pembinaan Mental (Kapusbintal) TNI Brigadir Jenderal TNI Chandra Adibrata membuka Lomba Musabaqah Hifzil Quran (MHQ) Piala Panglima TNI yang diikuti 43 peserta dari unsur TNI dan masyarakat umum. Kegiatan yang merupakan rangkaian HUT ke-81 TNI Tahun 2026 tersebut berlangsung di Masjid Panglima Soedirman, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (9/9/2026).
Dalam sambutannya, Kapusbintal TNI menyampaikan bahwa Lomba MHQ Piala Panglima TNI untuk pertama kalinya dilaksanakan di lingkungan Mabes TNI.
Kegiatan tersebut diharapkan menjadi wadah untuk menjaring dan mengembangkan potensi para penghafal Al-Qur’an, baik dari lingkungan TNI maupun masyarakat umum. “MHQ pertama kali dilaksanakan di lingkungan Mabes TNI, harapannya kita bisa mendapatkan kader baik dari dalam TNI sendiri maupun luar,” jelasnya.
Kapusbintal TNI berharap penyelenggaraan perdana ini dapat melahirkan kader-kader potensial sekaligus memperkuat pembinaan mental dan spiritual di lingkungan TNI.
Selain itu, keikutsertaan masyarakat umum menjadi bagian dari upaya memperluas semangat kecintaan terhadap Al-Qur’an melalui kegiatan yang positif dan membangun.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Melalui Lomba MHQ Piala Panglima TNI, TNI berkomitmen untuk terus menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Qur’an serta memperkuat nilai keimanan, ketakwaan, dan karakter. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi prajurit TNI dan masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya generasi yang berakhlak dan berkarakter. Red/Casroni
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
Jakarta, DN-II Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (Ketum PBTI) Letjen TNI Richard Tampubolon menghadiri pelepasan Kontingen Indonesia ke Asian Games Aichi-Nagoya 2026 oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Asian Games Aichi-Nagoya 2026 dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirim 432 atlet untuk berlaga di 35 cabang olahraga. Ajang ini menjadi pembuktian bagi atlet-atlet terbaik tanah air untuk bersaing dengan kekuatan olahraga dari seluruh penjuru Asia
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa mencapai level untuk mewakili Indonesia di ajang olahraga tingkat Asia bukanlah perkara mudah. Menurutnya, para atlet telah melewati fase latihan yang sangat keras dan mengorbankan banyak waktu pribadi untuk mencapai titik ini. “Kunci utama untuk meraih prestasi tertinggi adalah konsistensi dalam berlatih dan semangat pantang menyerah. Ia berharap para atlet dapat menunjukkan karakter bangsa Indonesia yang tangguh saat bertanding di Jepang nanti,” tegasnya.
Ketum PBTI Letjen TNI Richard Tampubolon, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa diharapkan seluruh atlet Pelatnas Taekwondo Indonesia dapat memberikan hasil terbaik pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026 serta memenuhi target prestasi. Dengan persiapan dan evaluasi yang berkesinambungan, Ketum PBTI yakin para atlet Taekwondo dapat memberikan kontribusi maksimal untuk kejayaan Indonesia,” katanya. Red/Casroni
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jakarta, DN-II Selepas mengikuti Tanwir XXXIV Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Dewan Pengurus Daerah IMM Jawa Timur yang dipimpin oleh Devi Kurniawan bersilaturahmi kepada Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi. Kehadiran mereka di Gedung Makarti, kantor Kementerian Transmigrasi (Kementrans), Kalibata, Jakarta, (8/8/2026),
Untuk menyampaikan rencana kegiatan Akademi Politik Daerah 2026. Dalam kegiatan bertema ‘Meneguhkan Demokrasi Substantif di Tengah Tantangan politik Nasional: Pemuda Sebagai Pengawal Kebijakan’, IMM mengundang Viva Yoga sebagai pembicara dalam kegiatan itu.
Menurut Devi akademi itu digelar pada Oktober. “Tempatnya di Universitas Muhammadiyah Surabaya”, ujar pria alumni Universitas Airlangga itu.
Kehadiran delegasi organisasi mahasiswa di bawah naungan Muhammadiyah itu disambut dengan terbuka oleh Viva Yoga. Dikatakan organisasi yang didirikan oleh Ahmad Dahlan itu sebagai lembaga yang besar. “Besarnya organisasi ini karena semua dijalankan secara amanah”, ujarnya. Amanah disebut sebagai hal penting dalam beroganisasi. Lebih lanjut diungkapkan, banyak titik temu organisasi ini dengan berbagai lembaga dan institusi kemasyarakatan dan politik yang diaktivi oleh Viva Yoga.
Kepada IMM, Viva Yoga menyebut organisasi ini seperti organisasi-organisasi mahasiswa lainnya merupakan lembaga yang menghasilkan kader untuk umat dan bangsa. “IMM sebagai sumber perkaderan”, ujar. Sebagai organisasi yang menghasilkan banyak kader, didorong anggota dan pengurus yang ada mampu menempati berbagai posisi, menjadi politisi, pengusaha, dosen, dan profesi lainnya, “jangan hanya pada satu posisi”, tutur mantan Presidium MN KAHMI itu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dengan menempatkan kader pada berbagai posisi maka IMM akan menjadi lembaga perjuangan, pengabdian, dan pemberdayaan masyarakat.
Viva Yoga mengingatkan agar organisasi mahasiswa tidak tabu pada kekuasaan. Kekuasaan yang ada menurutnya perlu dijadikan mitra atau kolaborasi dalam merealisasikan program-program organisasi. “Program kerja organisasi bisa disinergikan dengan program-program kerja pemerintah”, ucapnya. Disebut banyak program pemerintah yang berada di berbagai kementerian dan lembaga lainnya bisa disinergikan dengan organisasi-organisasi di masyarakat termasuk organisasi mahasiswa. Red
BANDAR LAMPUNG, DN-II Sebanyak 1.196 mahasiswa baru Universitas Malahayati mendapat pembekalan Wawasan Kebangsaan dari Pangdam XXI/Radin Inten, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si.(Han), dalam rangkaian Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun Akademik 2026/2027, Selasa (8/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Graha Bintang (GB) Universitas Malahayati tersebut diikuti mahasiswa dari 5 fakultas dan 15 program studi dengan mengusung tema “Menjadi Mahasiswa Berprestasi, Unggul, Beretika dan Religius.”
Dalam materinya, Pangdam menekankan bahwa memasuki perguruan tinggi bukan hanya tentang meraih gelar akademik, tetapi juga kesempatan untuk membentuk karakter, memperluas wawasan, dan meneguhkan jati diri sebagai generasi penerus bangsa.
Di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, mahasiswa didorong untuk mampu berpikir kritis dan bijak tanpa meninggalkan nilai-nilai kebangsaan. Persatuan, toleransi, etika, disiplin, cinta tanah air, serta semangat berkontribusi di tengah masyarakat menjadi fondasi penting bagi generasi muda.
Pembekalan ini diberikan sebagai bagian dari upaya mempersiapkan mahasiswa menghadapi kehidupan kampus sekaligus membangun generasi yang unggul secara intelektual dan kuat secara karakter.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Melalui PKKMB, 1.196 mahasiswa baru Universitas Malahayati diharapkan menjadikan masa kuliah sebagai momentum untuk mengembangkan potensi, meraih prestasi, membangun jejaring, serta tumbuh menjadi generasi muda yang berintegritas dan bertanggung jawab bagi bangsa dan negara. Red
Brebes, DN-II Dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI dan HUT ke-76 Kodam IV/Diponegoro, Kodim 0713/Brebes menggelar kegiatan Penanaman Sejuta Pohon secara serentak, Rabu (9/9/2026).
Kegiatan yang dipusatkan di Lapangan Sepak Bola Desa Tegalglagah, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Hal tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya penghijauan.
Kegiatan dihadiri Kasdim 0713/Brebes Mayor Arm Aris Khaerudin, S.Ag., Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes Sodiq, S.STP., M.Si., Kasi Trantib Kecamatan Bulakamba Bahrun, Kapolsek Bulakamba AKP Muh. Afandi, S.Si., S.H., M.H., Danpos AL Kuwut Lettu Laut (P) Dwi Budi Christianto, Danki Ban Yonif TP 434/SAS Letda Kav Pandi Pulan Dewa, anggota Kodim 0713/Brebes, Kepala Desa Tegalglagah Wahyono, S.T., serta masyarakat dan para pelajar.
Dalam arahannya, Kasdim 0713/Brebes Mayor Arm Aris Khaerudin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan penanaman pohon serentak tersebut.
“Penanaman pohon ini dilaksanakan secara serentak di wilayah Jawa Tengah dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI dan HUT ke-76 Kodam IV/Diponegoro. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kita bersama dalam menjaga kelestarian alam dan menyelamatkan bumi,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, penghijauan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta menjadi salah satu langkah nyata dalam mencegah berbagai potensi bencana alam yang dapat terjadi akibat kerusakan lingkungan.
“Marilah kita bersama-sama menjaga kelestarian alam. Salah satunya melalui penanaman pohon yang kita laksanakan hari ini. Jangan hanya menanam, tetapi juga harus kita rawat agar dapat tumbuh dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang,” tambahnya.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah jenis pohon ditanam, di antaranya mahoni, beringin putih, ketapang kencana, dan rabu buya. Penanaman melibatkan unsur TNI, pemerintah daerah, TNI AL, Yonif TP 434/SAS, pemerintah desa, masyarakat serta pelajar.
Kegiatan Penanaman Sejuta Pohon ini diharapkan tidak hanya menjadi momentum peringatan HUT TNI dan Kodam IV/Diponegoro, tetapi juga mampu menumbuhkan kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan secara berkelanjutan.
Melalui kegiatan tersebut, Kodim 0713/Brebes menegaskan bahwa pengabdian TNI kepada masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui tugas pertahanan dan keamanan, tetapi juga melalui aksi nyata dalam menjaga lingkungan dan kelestarian alam demi kehidupan yang lebih baik. Red
Jakarta, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menagih komitmen dan keseriusan pemerintah daerah (Pemda) di enam provinsi se-Tanah Papua dalam mengelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahap II Tahun Anggaran 2026. Hingga awal September 2026, tercatat sebanyak 26 daerah belum juga melengkapi berkas administrasi pencairan, sehingga penyaluran dana pembangunan untuk masyarakat terancam tertunda.
“Pemerintah pusat sudah siap untuk melayani, tinggal sekarang tergantung kepada pemerintah daerah. Cepat dan lambatnya penyaluran atau realisasi Dana Otsus, semua kembali kepada pemerintah daerah,” tegas Ribka saat ditemui di ruangannya, Jakarta, Selasa (8/9/2026) siang.
Ribka menjelaskan, pemerintah pusat telah mempermudah syarat penyaluran Tahap II. Pemda tidak dituntut mempertanggungjawabkan 100 persen penggunaan anggaran Tahap I, melainkan cukup minimal 50 persen realisasi yang disertai laporan kinerja, capaian keluaran, serta laporan penggunaan SiLPA dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tahun anggaran sebelumnya.
“Minimal 50 persen. Tidak diminta 100 persen, 50 persen saja pertanggungjawaban atau SPJ, itu syarat agar tahap dua segera disalurkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, penyusunan laporan pertanggungjawaban tersebut sebetulnya tidak rumit apabila program kegiatan benar-benar dijalankan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sejak awal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kalau kegiatan itu benar-benar dilaksanakan di daerah sesuai dengan perencanaan, sebenarnya tidak terlalu susah. Apa yang sudah dikerjakan, tinggal dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Adapun 26 Pemda yang belum memenuhi persyaratan tersebut tersebar di enam provinsi, meliputi tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Ribka mendesak para gubernur, bupati, dan wali kota di wilayah-wilayah tersebut untuk mengambil langkah cepat agar manfaat dana tidak tertunda.
“Dana Otonomi Khusus adalah untuk kepentingan masyarakat. Kami harapkan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, segera memerintahkan staf teknis untuk melakukan permintaan penyaluran Dana Otsus Tahap II,” tegasnya.
Selain aspek kecepatan administrasi, Ribka menekankan pentingnya transparansi dan penggunaan data Orang Asli Papua (OAP) yang akurat berbasis by name by address. Tata kelola Dana Otsus harus berpegang teguh pada prinsip 5T (tepat waktu, tepat sasaran, tepat uang, tepat pertanggungjawaban, dan berorientasi hasil) sebagai komitmen pembenahan bersama setelah 25 tahun perjalanan Otonomi Khusus Papua.
“Sebagai akuntabilitas publik, silakan menyampaikan kepada publik terkait dengan kondisi realisasi dan penggunaan Dana Otonomi Khusus,” kata Ribka.
Ia menegaskan bahwa pembenahan tata kelola ini menjadi tanggung jawab bersama antara pusat dan daerah tanpa saling menyalahkan, sehingga Dana Otsus benar-benar memberikan dampak nyata bagi pembangunan masyarakat Papua.
“Mulai tahun 2025, kita sudah menyatakan itu tonggak kebaikan kita semua untuk memperbaiki tata kelola Dana Otonomi Khusus,” ujarnya.
Terakhir, Ribka memastikan bahwa pemerintah pusat selalu terbuka untuk memberikan pendampingan dan asistensi bagi Pemda yang mengalami kendala teknis dalam proses pengurusan dokumen penyaluran.
“Kalau teman-teman di daerah merasa ada kesulitan, silakan berkoordinasi. Kami selalu siap untuk membantu teman-teman daerah,” tandasnya. Red
Jakarta, DN-II Pemerintah menindaklanjuti Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) dalam rangka mewujudkan data terpadu bagi semua. Penerapan SDI bertujuan memastikan setiap warga negara terdata, terlayani, dan terlindungi secara proporsional dalam kebijakan publik.
Sebagai upaya menindaklanjuti RUU tersebut, dilakukan Penandatanganan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Satu Data Indonesia di Menara Bappenas, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan sejumlah perhatian, terutama terkait penggunaan istilah “data terpadu” dan bukan “data terpusat”. Menurutnya, istilah “data terpusat” dapat dimaknai sebagai upaya untuk melakukan sentralisasi dan penguasaan terhadap data.
Selain itu, penggunaan istilah tersebut penting untuk menegaskan bahwa integrasi data tidak berarti mengambil alih kewenangan pihak yang selama ini memproduksi dan mengelola data. Peran walidata tetap penting dalam memastikan data yang dihasilkan dapat digunakan dan diintegrasikan secara optimal.
“Dan ini membuat kemudian, para walidata yang membuat [data], yang memproduksi data itu merasa nanti tidak terpakai atau dipikirkan, padahal mereka bekerja keras, dan mereka masih menggunakan data itu,” katanya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain penggunaan istilah, Mendagri memberikan perhatian terhadap aspek pelindungan data pribadi dan keamanan data. Pemerintah perlu mengacu pada Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi, terutama dalam menentukan data yang perlu dilindungi dan data yang dapat dibuka untuk kepentingan publik.
“Juga perlu kita waspadai, data-data yang berdasarkan undang-undang itu perlu untuk dijaga,” katanya.
Di sisi lain, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menjelaskan bahwa peran walidata diserahkan kepada kementerian dan lembaga yang paling berwenang serta berkepentingan terhadap data tersebut. Data kependudukan, misalnya, tetap menjadi kewenangan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menata dan menjaga data tersebut.
Lebih lanjut, Rachmat menegaskan bahwa aspek pengamanan data pribadi juga telah memiliki landasan hukum, termasuk ketentuan mengenai sanksi bagi pihak yang melanggar.
“Saya juga mencoba melihat kembali soal sanksi, dan biasanya undang-undangnya ada sanksinya. Sanksinya pun kita mengikuti undang-undang yang sudah ada,” jelasnya.
Dia menegaskan, tujuan penerapan SDI adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik serta memberdayakan kemandirian dan daya saing bangsa. Selain itu, SDI bertujuan menghasilkan data dasar nasional sebagai rujukan dalam perencanaan pembangunan nasional agar pembangunan dapat terus berjalan semakin baik.
“RUU ini sebenarnya adalah RUU untuk kepentingan semua Kementerian/Lembaga dan semua kepentingan negara, dan pada akhirnya semua kepentingan warga negara, dan dengan demikian maka kemudahan-kemudahan akhirnya bisa kita rumuskan, karena rujukan kita adalah sama,” tandasnya.
Di akhir pembahasan, dilakukan penandatanganan DIM RUU tentang Satu Data Indonesia. Penandatanganan tersebut turut melibatkan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy; Mendagri Muhammad Tito Karnavian; Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra; Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid; serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi. Red
Kota Tegal, DN-II Direktur CV Curtina Prasara, Indra Romansyah resmi dilaporkan oleh Ketua Umum Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI), Basri Budi Utomo ke Kejaksaan Negeri Kota Tegal atas dugaan tindak pidana penggelapan, pada Selasa (8/9/2026).
Kepada media, Ketua Umum GNPK-RI menyampaikan bahwa Indra Romansyah selaku Direktur CV Curtina Prasara diduga kuat telah melakukan tindak pidana penggelapan uang setoran parkir di RSUD Kardinah sejak Maret 2025 hingga September 2026.
“Sudah sekitar 19 bulan yang bersangkutan tidak menyetorkan uang parkir ke pihak RSUD Kardinah. Dan ini jelas sudah merugikan keuangan BLUD RSUD Kardinah,” ujar Basri.
Basri menegaskan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) disebutkan bahwa uang hasil pungutan retribusi atau pajak parkir resmi menjadi hak daerah, tetapi pada kenyataannya dikuasai atau tidak disetorkan oleh yang bersangkutan, dan ini merugikan keuangan daerah.
“Kalau di total sejak Maret 2025 hingga September 2026, kerugian yang tidak disetorkan sebesar Rp678.300.000,” tegas Basri.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Basri juga menyampaikan sebelumnya pihak RSUD Kardinah sudah melayangkan surat hingga dua kali kepada Direktur CV Curtina Prasara, namun yang bersangkutan memberi jawaban akan bersedia membayar uang setoran parkir bulanan asalkan kontrak diperpanjang selama 5 tahun kedepan (2027-2032).
Menurut Basri ini sangat aneh. Padahal sudah jelas bahwa perpanjangan kontrak itu nanti Februari 2027 setelah kontrak berakhir, dan itupun melalui mekanisme yang ada. Tapi, kalau pembayaran uang setoran bulanan itu kan sudah kewajiban yang harus di laksanakan dan dipatuhi oleh yang bersangkutan kepada RSUD Kardinah. Sapto
You cannot copy content of this page