PADANG, DN-II Pakar Hukum Internasional dan Ekonom Nasional, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk menindaklanjuti secara serius dan menyeluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM) di PT Bank Nagari.
Prof. Sutan Nasomal menegaskan bahwa temuan BPK merupakan instrumen penting dalam pengawasan keuangan negara yang tidak boleh hanya berhenti pada ranah administratif. Menurutnya, manajemen bank wajib menindaklanjuti rekomendasi tersebut, dan aparat penegak hukum harus segera bertindak apabila ditemukan indikasi tindak pidana dengan alat bukti yang cukup.
”Temuan ini tidak boleh sekadar menjadi arsip. Jika ditemukan indikasi pidana, proses secara profesional, transparan, objektif, dan tanpa tebang pilih,” tegas Prof. Sutan Nasomal dalam pernyataannya, Jumat (17/7/2026).
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa meski proses penegakan hukum harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, pendalaman kasus ini tidak boleh dilakukan setengah hati. Prof. Sutan meminta agar audit dilakukan di seluruh cabang yang bermasalah tanpa memandang posisi maupun relasi pihak-pihak yang terlibat.
”Prinsip persamaan di mata hukum (equality before the law) harus nyata. Jangan ada pihak yang terabaikan hanya karena kedudukan atau hubungan tertentu,” imbuhnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batubara, turut mendukung agar dilakukan pendalaman menyeluruh terhadap unsur-unsur yang berpotensi melanggar hukum.
Inti Temuan BPK
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 78 debitur di 16 kantor cabang dan kantor pembantu Bank Nagari, BPK menemukan sejumlah kelemahan serius, di antaranya:
Analisis kredit yang belum sesuai pedoman;
Verifikasi dokumen yang tidak memadai;
Penyalahgunaan dana oleh pihak lain yang tidak sesuai tujuan kredit;
Keterlambatan dalam penilaian ulang agunan;
Lemahnya fungsi pengawasan kredit;
Baki debet kredit bermasalah mencapai Rp17.897.027.339.
BPK sendiri telah merekomendasikan penguatan pengendalian internal, perbaikan proses analisis kredit, serta percepatan penyelesaian kredit bermasalah. Menanggapi temuan tersebut, manajemen Direksi Bank Nagari menyatakan telah menerima hasil pemeriksaan BPK dan berkomitmen untuk menyusun rencana perbaikan serta meningkatkan kapasitas petugas di lapangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mengakhiri pernyataannya, Prof. Sutan Nasomal menekankan pentingnya keseimbangan antara perbaikan tata kelola dan penegakan keadilan.
”Perbaikan tata kelola harus berjalan beriringan dengan keadilan. Selesaikan sisi administratif lewat aturan yang berlaku, namun jika ditemukan unsur pidana, proses tanpa pandang bulu. Inilah kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap bank daerah maupun aparat hukum,” pungkasnya.
Profil Narasumber: Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H. adalah Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Jenderal Kompii, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, Ketua Umum YPLBH, serta Pengasuh Ponpes ASS SAQWA Plus.
SRAGEN, DN-II Pembentukan karakter pelajar menjadi perhatian serius Kodim 0725/Sragen di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi. Melalui kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), ratusan siswa baru MTsN 4 Sragen dibekali wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara sebagai fondasi membangun generasi yang berkarakter.
Materi disampaikan Batituud Koramil 20/Plupuh Peltu Sukardi kepada 316 siswa baru di Masjid MTsN 4 Sragen Desa Karangwaru Kecamatan Plupuh, Jum’at (17/7/2026).
Kegiatan dihadiri Kepala MTsN 4 Sragen Sardi, Babinsa Serka Suramto, dewan guru, serta seluruh peserta didik baru.
Dalam pemaparannya, Peltu Sukardi menekankan bahwa bela negara bukan hanya tugas aparat keamanan, melainkan menjadi tanggung jawab setiap warga negara, termasuk para pelajar.
“Pelajar adalah aset bangsa. Karena itu sejak dini harus memiliki karakter disiplin, cinta tanah air, menghargai perbedaan, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, serta memiliki semangat belajar untuk meraih prestasi. Itulah bentuk nyata bela negara di lingkungan sekolah,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, wawasan kebangsaan harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap menghormati guru dan orang tua, menjaga persatuan, menggunakan media sosial secara bijak, menjauhi perundungan, narkoba, dan berbagai perilaku yang dapat merusak masa depan.
Kepala MTsN 4 Sragen, Sardi, mengapresiasi keterlibatan Kodim 0725/Sragen dalam kegiatan MPLS. Menurutnya, materi wawasan kebangsaan menjadi bekal penting bagi siswa baru untuk membentuk karakter yang kuat sejak awal memasuki lingkungan sekolah.
“Kami ingin peserta didik tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga memiliki akhlak, disiplin, tanggung jawab, dan rasa cinta kepada bangsa. Kehadiran TNI memberikan motivasi sekaligus inspirasi bagi anak-anak kami,” katanya. Red/Ak
Wonogiri, DN-II Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai program dan materi kegiatan bagi siswa baru. Seperti yang dilakukan SMK Pancasila 5 Wonogiri, Jumat (17/7/2026).
Materi MPLS berkaitan dengan tata tertib siswa, program ekstrakurikuler dan cara belajar, wawasan kebangsaan, kepramukaan, pengenalan bahaya narkoba disampaikan oleh guru-guru di sekolah serta personil dari TNI AD.
Materi peraturan baris berbaris (PBB), panitia bekerja sama dengan Koramil 01/Wonogiri Kodim 0728/Wonogiri. Babinsa Serma Jaka didampingi Serma Marso, memberikan materi teori tentang PBB, Karakter Kedisiplinan dan Wawasan Kebangsaan.
Kemudian dilanjutkan praktik lapangan untuk membekali siswa baru dengan keterampilan tentang baris-berbaris dan membentuk sikap mental disiplin. Peserta didik baru SMK Pancasila 5 Wonogiri tampak mengikuti materi dan latihan PBB tersebut dengan serius. Red/Ak
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Banjarmasin, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu mengoptimalkan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan berorientasi pada capaian hasil, bukan sekadar administratif. Menurutnya, pengawasan yang efektif menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata dan menjawab kebutuhan masyarakat.
“DPRD tidak cukup hanya menilai apakah anggaran telah terserap, tetapi DPRD harus menilai apakah anggaran tersebut memberikan hasil,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Wilayah Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) se-Pulau Kalimantan Tahun 2026 di Tree Park Hotel, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (16/7/2026).
Lebih lanjut, Wiyagus menyoroti masih rendahnya realisasi belanja modal pemerintah daerah (Pemda). Berdasarkan data yang ia paparkan, hingga Juni 2026 realisasi belanja modal baru mencapai 12,64 persen. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian serius DPRD melalui fungsi pengawasan agar Pemda segera mempercepat pelaksanaan program pembangunan, khususnya belanja infrastruktur. Dengan demikian, anggaran tidak hanya tersimpan di kas daerah maupun perbankan.
Ia juga mendorong agar setiap proses pembahasan dan pengawasan anggaran dilakukan secara lebih substantif dengan mengedepankan indikator kinerja yang terukur. Menurutnya, setiap kebijakan anggaran harus mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata.
“Setiap pembahasan anggaran harus berani menjawab empat pertanyaan, persoalan apa yang hendak diselesaikan, siapa masyarakat yang akan menerima manfaat, hasil apa yang harus dicapai, dan kapan hasil tersebut dapat dirasakan,” tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Wiyagus berharap forum koordinasi tersebut menghasilkan langkah-langkah tindak lanjut yang konkret dan terukur, bukan sekadar rekomendasi normatif. Ia meminta setiap rencana aksi disusun secara jelas, lengkap dengan target waktu pelaksanaan, penanggung jawab, serta indikator keberhasilannya.
“Susunlah agenda tindak lanjut yang jelas, apa yang akan dilakukan selama 30 hari, apa yang akan dilakukan selama 60 hari, 90 hari, siapa yang bertanggung jawab, kemudian juga apa indikator keberhasilan,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam, Ketua Umum ADKASI Siswanto, Plt. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Imam Turmudhi, Direktur Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Polri Brigjen Pol. Bhakti Eri Nurmansyah, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Tiyas Widiarto, Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda, jajaran Forkopimda, serta para pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota se-Kalimantan. Red
Intan Jaya, DN-II Papua Tengah – Dalam upaya menjaga keamanan masyarakat dari ancaman kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Tim Patroli Komando Operasi (Koops) TNI Habema melaksanakan operasi penguasaan terhadap sebuah honai yang menjadi lokasi transit kelompok bersenjata OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya di sekitar Kampung Abundoga, Kabupaten Intan Jaya, Kamis (16/7/2026)..
Operasi tersebut merupakan tindak lanjut dari rangkaian informasi intelijen yang mengindikasikan adanya rencana aksi bersenjata terhadap aparat keamanan, serta kegiatan konsolidasi kelompok bersenjata di wilayah tersebut. Setelah melalui proses pengintaian, verifikasi, dan perencanaan yang matang, pasukan bergerak menuju lokasi untuk mengamankan sasaran dengan tetap mengedepankan keselamatan masyarakat.
Dalam pelaksanaan operasi keamanan, personel Satgas berhasil menguasai honai yang digunakan sebagai tempat transit kelompok bersenjata OPM. Dari lokasi tersebut diamankan satu pucuk senjata api organik jenis Lee Enfield kaliber 7,62 mm, dua pucuk senjata api rakitan kaliber 5,56 mm, satu pucuk senapan angin dalam kondisi terbongkar, sejumlah munisi, serta berbagai perlengkapan lain yang berkaitan dengan aktivitas kelompok tersebut.
Keberhasilan ini menjadi langkah penting dalam mengurangi potensi ancaman terhadap masyarakat sipil sekaligus mencegah penggunaan senjata untuk melakukan aksi kekerasan di wilayah Intan Jaya. Kehadiran personel TNI bertujuan untuk memastikan warga dapat menjalankan kehidupan sehari-hari dengan aman dan damai.
Di tengah pelaksanaan operasi, empat warga yang berada di sekitar lokasi secara sukarela menyampaikan harapan agar kampung mereka tetap damai, aman, dan terbebas dari kekerasan. Mereka menyatakan komitmen untuk bersama-sama menjaga ketenangan lingkungan serta mendukung terciptanya kehidupan yang harmonis demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa upaya mewujudkan Papua yang damai memerlukan keseimbangan antara menjaga keamanan dan membangun kepercayaan melalui pendekatan yang humanis, dengan mengedepankan dialog, kepedulian, dan penghormatan terhadap masyarakat.
Keberhasilan operasi ini juga menjadi bukti dedikasi dan profesionalisme prajurit TNI yang menjalankan tugas dengan penuh keberanian, disiplin, dan pengorbanan demi menjaga kedaulatan negara sekaligus melindungi masyarakat Papua dari ancaman kelompok bersenjata.
Kapen Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, menegaskan bahwa setiap operasi keamanan yang dilaksanakan Koops TNI Habema selalu berlandaskan prinsip selektif, terukur, profesional, dan mengutamakan keselamatan masyarakat.
“Tugas utama kami adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat Papua. Setiap tindakan dilakukan secara terukur berdasarkan informasi yang valid, dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap warga sipil serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Keamanan yang terjaga merupakan fondasi bagi berlangsungnya pembangunan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Koops TNI Habema kembali mengajak seluruh anggota kelompok bersenjata OPM yang hingga kini masih berada di hutan agar menghentikan kekerasan dan memilih jalan damai. Negara tetap membuka ruang dialog dan kesempatan bagi siapa pun yang ingin kembali melalui jalur damai, bermartabat, dan sesuai ketentuan hukum. Bersama masyarakat, pemerintah, dan seluruh elemen bangsa, Papua yang aman, damai, dan sejahtera merupakan cita-cita yang harus diwujudkan bersama. (Koops TNI Habema) Red
*Mendagri Tito Ungkap Strategi Pencegahan Korupsi di Daerah melalui Sistem dan Sikap Integritas*
Jakarta, www.detik-nasional.com // Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang kerap melibatkan kepala daerah tidak hanya dapat dilakukan dengan mengandalkan fungsi pengawasan. Menurutnya, penguatan sistem tata kelola pemerintahan dan sikap integritas kepala daerah menjadi kunci agar praktik korupsi dapat dicegah.
“Yang kita bisa lakukan kepada kepala daerah ini adalah, satu, kita melakukan retret. Tujuannya untuk menguatkan nasionalismenya, integritasnya, ya. Kemudian juga memberikan pembekalan-pembekalan awal, termasuk KPK juga hadir di sana. BPKP juga hadir memberikan masukan,” ujar Mendagri kepada awak media usai Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Namun demikian, Mendagri menegaskan bahwa posisi kepala daerah berbeda dengan pejabat dalam sistem komando karena mereka dipilih langsung oleh rakyat. Oleh sebab itu, pembinaan lebih mengedepankan penguatan sistem.
Ia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah membangun berbagai instrumen pengawasan, di antaranya melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), penyusunan pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hingga sistem pengawasan keuangan daerah. Selain itu, pemerintah bersama KPK dan Kejaksaan Agung juga mengembangkan sistem pencegahan korupsi melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP). Meski demikian, ia mengingatkan bahwa sebaik apa pun sistem yang dibangun tetap memerlukan integritas dari setiap kepala daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Tapi semua sistem ini kan bisa saja nanti diakali di lapangan. Ada gratifikasi dan lain-lain. Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah,” sambung Mendagri.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menyoroti tingginya biaya politik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah yang kerap menjadi isu krusial. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diatasi dengan terobosan, salah satunya usulan penambahan biaya operasional kepala daerah dari persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, kepala daerah memiliki dorongan untuk meningkatkan kinerja fiskal daerah tanpa membebani masyarakat.
“Tapi ini perlu, perlu adanya studi dulu ya. Perlu adanya pembicaraan antar-kementerian, lembaga di pemerintahan, bila perlu juga berbicara dengan DPR. Karena ini keputusan penting,” tandasnya.
Puspen Kemendagri
REDAKSI
Jakarta, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto didampingi Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kasau Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono memimpin Upacara Penutupan Pendidikan Pertama Akademi TNI Tahun 2026 di Lapangan Prima Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (16/7/2026).
Sebanyak 898 Taruna telah menyelesaikan pendidikan pertamanya, yang terdiri dari 507 lulusan Akademi Militer (Akmil), 227 Akademi Angkatan Laut (AAL), dan 153 Akademi Angkatan Udara (AAU). Upacara ini juga diikuti tujuh perwira remaja lulusan akademi militer luar negeri serta empat taruna asal Timor Leste yang menyelesaikan pendidikan di Akademi TNI.
Dalam suasana khidmat, Panglima TNI secara resmi menutup Pendidikan Pertama Akademi TNI Tahun 2026 sebagai penanda berakhirnya seluruh rangkaian pembentukan perwira remaja, “Pada hari ini, Kamis 16 Juli 2026 pukul 09.10 WIB, Pendidikan Pertama Akademi TNI Tahun 2026 saya nyatakan dengan resmi ditutup.” Ucap Panglima TNI.
Upacara kemudian dilanjutkan dengan pengambilan Sumpah Prajurit serta penyerahan Tanda Penghargaan Adhi Makayasa dan ijazah kepada para lulusan terbaik. Upacara ini menjadi tonggak penting dalam menyiapkan perwira-perwira muda yang tangguh, profesional, berjiwa kepemimpinan, dan memiliki semangat integrasi antarmatra guna mengemban tugas pengabdian kepada bangsa dan negara serta menjaga kedaulatan NKRI di tengah dinamika geopolitik global. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
Wonogiri, DN-II Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan teknis dalam menghadapi bencana kebakaran hutan lahan (Karhutla) di musim kemarau, Kodim 0728/Winogiri bersama dinas instansi Kabupaten Wonogiri menggelar latihan gabungan penanganan Karhutla di alas kethu komplek Kamis (16/7/2026).
Diketahui, latihan ini merupakan bagian dari strategi TNI dalam menghadapi potensi bencana Karhutla dan kebakaran di pemukiman, menyusul tingginya cuaca panas dalam wilayah setempat sejak sebulan terakhir.
Latihan gabungan ini menitik beratkan pada aspek sinergi lintas sektor dengan melibatkan unsur TNI POLRI, BPBD, SAR, Dinas Kesehatan, pemadam kebakaran, perangkat Desa, dan masyarakat setempat.
Materi latihan yang diterapkan dengan motede teori dan praktek simulasi ini mencakup penyuluhan pencegahan Karhutla kepada warga, simulasi penyiapan posko darurat, pemadaman Karhutla, evakuasi cepat korban, serta upaya pemulihan pasca bencana yakni kegiatan penghijauan kembali di lokasi yang terdampak Karhutla.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dari pantauan di lapangan, salah satu simulasi yang paling menarik bagi peserta latihan adalah praktek pemadaman api dan evakuasi penyelamatan korban Karhutla dengan medan yang sulit dijangkau kendaraan.
Dalam simulasi ini, prajurit TNI bersama personel gabungan menunjukkan kekompakannya melakukan koordinasi dan reaksi cepat dalam penanganan bencana serta evakuasi korban. Simulasi ini di-skenariokan dengan dinamika situasi dan kondisi hutan lahan yang ada dalam lahan Perhutani.
Dandim 0728/Wonogiri Letkol Inf Rodricho Ivan Pattihahuan melalui Pasiops Kapten Inf Suraji, menyampaikan, kegiatan ini digelar pihaknya untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan teknis prajurit serta personel gabungan dalam menghadapi potensi Karhutla di musim kemarau.
“Latihan gabungan ini kita gelar orientasinya tidak hanya meningkatkan kemampuan teori semata, namun lebih kepada penguasaan teknik penanggulangan bencana, serta memperkuat soliditas koordinasi lintas sektor,” ujarnya.
Pasiops menandaskan, kegiatan latihan gabungan ini juga sekaligus mempertegas peran aktif TNI dalam mendukung upaya mitigasi bencana untuk keselamatan masyarakat dalam teritorial Kabupaten Wonogiri. Red/Ak
PAPUA BARAT, DN-II Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 410/ALG Pos Dataran Beimes melaksanakan kegiatan Yankes Di Kampung Menci Distrik Dataran Beimes Kab. Teluk Bintuni, Prov Papua Barat. Pada Hari Kamis, (16/7/2026).
Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 410/Alugoro kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat di wilayah Papua Barat Khususnya Di Distrik Dataran Beimes dengan melaksanakan pelayanan kesehatan (Yankes) gratis bagi warga yang membutuhkan. Kegiatan ini dilaksanakan memberikan pelayanan sepenuhnya untuk warga yang kesusahan membutuhkan pelayanan kesehatan.
Kegiatan Yankes ( Pelayanan Kesehatan) yang dilakukan personel Pos Dataran Beimes ini merupakan bentuk nyata kemanunggalan TNI bersama rakyat, sekaligus membantu meringankan kesulitan masyarakat yang seringkali mengalami keterbatasan akses menuju fasilitas kesehatan.
Dalam kegiatan tersebut, tim kesehatan dari pos Dataran Beimes Satgas Yonif 410/Alugoro memberikan pemeriksaan umum, pengobatan ringan, serta penyuluhan tentang pola hidup bersih dan sehat. Masyarakat pun menyambut antusias kegiatan ini, karena merasa terbantu dan lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus menempuh jarak jauh. Red
JAKARTA, DN-II Pemerintah terus melakukan langkah akselerasi untuk menyempurnakan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh tengah dilakukan guna memastikan program strategis ini berjalan tepat sasaran, efektif, dan transparan.
Pernyataan tersebut disampaikan Zulkifli usai mengikuti rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/07/2026). Ia menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan kajian mendalam terkait berbagai dinamika di lapangan untuk kemudian dirumuskan sebagai langkah perbaikan.
”Kami sedang melakukan pemetaan terhadap kendala yang ada. Hasil kajian ini nantinya akan kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk mendapatkan arahan dan keputusan lebih lanjut,” ujar Zulkifli.
Dalam proses evaluasi tersebut, pemerintah telah mengidentifikasi beberapa poin krusial yang memerlukan perbaikan, di antaranya:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penguatan Pengawasan: Upaya mitigasi terhadap potensi penyalahgunaan program.
Akurasi Data: Pemetaan kembali titik distribusi agar tepat sasaran bagi penerima manfaat.
Penguatan Infrastruktur: Pemenuhan ketersediaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna menjamin kelancaran penyaluran di berbagai daerah.
Menko Bidang Pangan memberikan target waktu selama satu bulan untuk menuntaskan hambatan-hambatan tersebut. Langkah ini dilakukan agar program MBG tidak hanya sekadar berjalan, tetapi mampu memberikan dampak optimal sesuai dengan tujuan pembangunan sumber daya manusia yang dicanangkan pemerintah.
”Kami berkomitmen menuntaskan persoalan ini dalam waktu satu bulan. Harapannya, pelaksanaan ke depan menjadi jauh lebih efektif, transparan, dan mampu menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata,” pungkasnya.
Rrd/BPMI Setpres
Tag: #KemensetnegRI #RilisPresiden #MakanBergiziGratis #KebijakanPemerintah
You cannot copy content of this page