Sumatera Utara, DN-II Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polresta Deli Serdang berhasil membekuk seorang terduga pengedar narkotika jenis sabu di Dusun II, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang. (30/7/2026).
Pelaku berinisial AKD (49), warga Jalan Sidomulyo Pasar 9, Kabupaten Deli Serdang. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan sejumlah barang bukti yang memperkuat dugaan keterlibatannya dalam jaringan peredaran gelap narkotika.
Barang Bukti yang Disita:
1 plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,28 gram
5 blok plastik klip kosong
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
1 buah sekop plastik
2 buah timbangan digital
2 unit telepon genggam (handphone)
Kronologi Penangkapan
Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Dr. Fery Kusnadi, S.H., M.H., menjelaskan bahwa penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas pelaku di lingkungan sekitar.
”AKD berhasil kita tangkap setelah anggota mendapatkan informasi dari masyarakat yang merasa resah karena pelaku sering mengedarkan narkoba di sekitaran Dusun II Desa Bakaran Batu,” ujar Kompol Fery.
Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Satres Narkoba Polresta Deli Serdang langsung bergerak cepat menuju lokasi. Pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan di dalam rumahnya, disusul dengan penggeledahan yang menemukan barang bukti narkoba beserta perangkat timbangannya.
Proses Hukum dan Pengembangan
Usai penangkapan, pelaku beserta seluruh barang bukti langsung digelandang ke Markas Komando (Mako) Polresta Deli Serdang guna menjalani pemeriksaan intensif dan proses penyidikan lebih lanjut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menutup konfirmasinya, Kasat Narkoba menegaskan komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika hingga ke akar-akarnya.
”Kami terus berupaya untuk menelusuri dan memburu pelaku-pelaku lainnya, baik yang berperan sebagai pemakai maupun pengedar narkoba,” tegasnya. Tim
LEBAK, DN-II Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) yang masif di Desa Citorek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten, memicu keresahan mendalam di tengah masyarakat. (31/7/2026).
Selain merusak kawasan hutan lindung dan cagar alam, aktivitas ilegal ini kian mengkhawatirkan karena menyebabkan infrastruktur vital, yakni jalan poros provinsi yang menghubungkan Citorek Tengah dan Citorek Kidul, mengalami ambrol dan longsor akibat galian tambang di bawah badan jalan.
Berdasarkan investigasi dan keterangan sejumlah narasumber di lapangan, aktivitas pertambangan liar ini diduga dikoordinir oleh sejumlah oknum dan melibatkan pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan celah pengawasan. Warga setempat berinisial AT dan AM mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah nama pengelola dan pemilik tambang di wilayah Citorek Tengah hingga Citorek Kidul, di antaranya berinisial JK, JS, BE, H, JUK, BT, HC, BR, dan PT.
Lebih ironis lagi, para pekerja tambang mengaku sering melihat oknum aparat penegak hukum (APH) serta Satpol PP mendatangi lokasi tambang. Kunjungan tersebut diduga tidak berujung pada penindakan hukum, melainkan sebatas koordinasi dan permintaan “jatah” pengamanan kepada pihak pengelola tambang. Warga menilai pembiaran ini telah mencederai rasa keadilan hukum di masyarakat.
Dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan ini sangat nyata. Jika tidak segera ditindak, ancaman putusnya total akses jalan provinsi menuju kawasan wisata “negeri di atas awan” Gunung Luhur dan pemukiman warga dikhawatirkan akan melumpuhkan roda perekonomian serta aktivitas mobilitas harian warga.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Landasan Hukum dan Jerat Pasal Perundang-Undangan
Aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan hutan lindung serta perusakan fasilitas umum di Citorek ini jelas menabrak berbagai ketentuan hukum positif yang berlaku di Republik Indonesia, antara lain:
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba):
Pasal 158: Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:
Pasal 50 ayat (3) huruf a dan g jo. Pasal 78: Melarang setiap orang untuk mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, serta melakukan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan). Pelanggaran ini diancam pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal miliaran rupiah.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ):
Pasal 274 ayat (1): Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Jika mengakibatkan matinya orang atau kerusakan berat, ancaman pidana diperberat sesuai ayat (2) dan (3).
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor):
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pasal 3: Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. (Pasal ini dapat menjerat penyelenggara negara atau oknum APH yang terbukti melakukan pembiaran, suap, atau membekingi tambang ilegal).
Desakan Tindakan Tegas
Menyikapi situasi darurat lingkungan dan infrastruktur ini, warga bersama para pemerhati lingkungan mendesak secara tegas kepada instansi terkait, yakni:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
Polda Banten dan Polres Lebak
Kejaksaan Tinggi Banten
Pemerintah Provinsi Banten
Agar segera menerjunkan tim gabungan untuk menutup total seluruh aktivitas tambang ilegal di Citorek, memproses hukum para pelaku penambangan tanpa pandang bulu, menindak oknum aparat yang terlibat (backing), serta segera melakukan langkah tanggap darurat pemulihan lingkungan dan perbaikan jalan poros provinsi yang ambrol.
Catatan Redaksi: Redaksi senantiasa menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nama-nama pihak yang disebutkan dalam berita ini bersumber dari pengakuan narasumber di lapangan. Redaksi membuka ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi seluas-luasnya selama 1×24 jam bagi pihak manapun yang merasa dirugikan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Tim Redaksi / Kopitv.id
BEKASI, DN-II Ketua DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO Indonesia) Kabupaten Bekasi, Afifudin, mengapresiasi langkah profesional Polres Metro Bekasi dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi yang telah menuntaskan proses hukum hingga penahanan terhadap anggota DPRD Kabupaten Bekasi berinisial NY bersama dua tersangka lainnya dalam perkara dugaan tindak pidana pengeroyokan.
Menurut Afifudin, pelimpahan tahap II sekaligus penahanan para tersangka menjadi bukti bahwa aparat penegak hukum tetap menjalankan tugasnya secara profesional tanpa membedakan latar belakang, jabatan maupun status sosial seseorang.
“Kami mengapresiasi Polres Metro Bekasi yang telah bekerja secara profesional sejak tahap penyelidikan, penyidikan hingga berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21). Demikian pula Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi yang melaksanakan kewenangannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Afifudin, Kamis (30/7/2026).
Ia menegaskan bahwa penegakan hukum yang berkeadilan merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
“Jangan sampai penegakan hukum di Kabupaten Bekasi mandek hanya karena seseorang memiliki jabatan, kekuasaan, atau kekayaan. Di hadapan hukum, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Prinsip equality before the law harus benar-benar diwujudkan, bukan sekadar menjadi slogan,” tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Afifudin berharap proses hukum terhadap perkara tersebut dapat terus berjalan secara transparan hingga memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.
Ia juga mengingatkan bahwa keberanian aparat dalam menangani perkara yang melibatkan pejabat publik harus menjadi semangat untuk menuntaskan berbagai perkara lain yang menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Bekasi.
“Ke depan kami berharap tidak ada lagi keraguan dalam menindak siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Masyarakat menunggu keberanian aparat untuk menegakkan hukum secara konsisten tanpa intervensi dan tanpa pandang bulu. Hukum harus menjadi panglima, bukan tunduk pada kekuasaan ataupun kekuatan ekonomi,” ujarnya.
Sebagai organisasi profesi pers, DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi menyatakan akan terus mengawal proses penegakan hukum melalui fungsi kontrol sosial dan pemberitaan yang berimbang, profesional, serta menghormati asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
“Penegakan hukum yang tegas, profesional, dan tidak diskriminatif merupakan harapan seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi. Kepercayaan publik hanya akan terjaga apabila hukum ditegakkan tanpa melihat siapa orangnya, melainkan berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah,” pungkas Afifudin. Red
Jakarta, DN-II Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), media sosial, dan derasnya arus informasi telah mengubah cara masyarakat menerima sekaligus menyebarkan informasi. Di balik kemudahan tersebut, tantangan berupa disinformasi dan misinformasi juga semakin kompleks. Kondisi ini menuntut pemerintah menghadirkan komunikasi yang semakin cepat, akurat, adaptif, dan mampu membangun kepercayaan publik. (30/7/2026).
Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Strategi Komunikasi bagi Pejabat Fungsional Pranata Humas di Lingkungan Kemendagri. Kegiatan yang berlangsung pada 29–31 Juli 2026 di Hotel Grand Mercure Jakarta Pusat itu menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas aparatur Humas dalam menyusun strategi komunikasi yang efektif di era digital.
Saat membuka kegiatan tersebut, Kamis (30/7/2026), Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri Anwar Harun Damanik menegaskan pentingnya peran Pranata Humas dalam mendukung keberhasilan komunikasi pemerintahan.
“Bimtek yang dilaksanakan ini menjadi ruang untuk memperkuat kapasitas seluruh Pranata Humas dalam menyusun strategi komunikasi yang tepat, efektif, dan mampu mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi masing-masing,” kata Anwar.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara signifikan. Kemajuan AI dan media sosial memungkinkan informasi menyebar dalam hitungan detik, tetapi pada saat yang sama juga mempercepat penyebaran disinformasi maupun misinformasi. Karena itu, aparatur pemerintah, khususnya Pranata Humas, dituntut mampu menghadirkan informasi yang cepat, akurat, transparan, mudah dipahami, dan dapat dipercaya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Anwar menekankan, komunikasi pemerintah tidak lagi cukup berhenti pada penyampaian informasi. Lebih dari itu, komunikasi harus mampu membangun pemahaman publik mengenai tujuan dan manfaat setiap kebijakan sehingga dapat meminimalkan kesalahpahaman maupun perbedaan persepsi di tengah masyarakat.
“Kecepatan tidak boleh mengorbankan ketepatan, kreativitas tidak boleh mengabaikan kebenaran. Pemanfaatan teknologi harus tetap dilakukan secara bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia menjelaskan, tantangan komunikasi pemerintah semakin besar seiring meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang digital. Berdasarkan laporan Digital 2026 yang diterbitkan DataReportal, Indonesia memiliki sekitar 230 juta pengguna internet atau 80,5 persen dari total populasi, serta sekitar 180 juta pengguna media sosial. Besarnya ruang digital tersebut menuntut pemerintah menyusun strategi komunikasi yang adaptif, berbasis data, serta mampu menjangkau masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi secara efektif.
Dalam konteks tersebut, lanjut Anwar, peran Pranata Humas semakin strategis. Mereka tidak hanya bertugas mempublikasikan kegiatan pemerintah, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mengomunikasikan berbagai kebijakan kepada masyarakat. Karena itu, Pranata Humas perlu mampu mengenali dinamika isu, memahami kebutuhan informasi publik, menyusun pesan yang tepat, memilih media yang kredibel, serta memanfaatkan perkembangan teknologi secara bijaksana agar komunikasi pemerintah berlangsung secara terencana, konsisten, dan antisipatif.
Menutup arahannya, Anwar mengajak seluruh Pranata Humas di lingkungan Kemendagri untuk terus meningkatkan profesionalisme, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta memperkuat koordinasi dan sinergi antarunit kerja. Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah perlu didukung strategi komunikasi yang terencana, berbasis data, konsisten, dan mudah dipahami masyarakat sehingga mampu membangun kepercayaan publik sekaligus mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Red
SANGGAU, DN-II Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 19/Bogani kembali menunjukkan keberhasilan dalam membangun kepercayaan masyarakat di wilayah perbatasan. Melalui pendekatan komunikasi sosial (Komsos) yang humanis dan berkelanjutan, seorang warga secara sukarela menyerahkan satu pucuk senjata rakitan jenis Bowman kepada personel Pos Guna Banir.
Penyerahan senjata dilakukan pada Selasa, (28/7/2026), pukul 18.00 WIB di Dusun Guna Banir RT 02, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Senjata tersebut diserahkan oleh JW (66) seorang pekebun kepada personel Pos Guna Banir yang dipimpin Danpos Letda Cpl Abdul Ghani Fardhiansyah, S.Tr.(Han).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan komunikasi sosial yang dilakukan personel Pos Guna Banir pada 27 Juli 2026. Dari hasil pendekatan tersebut, personel memperoleh informasi mengenai kepemilikan senjata rakitan oleh salah seorang warga. Keesokan harinya, personel kembali mendatangi kediaman JW untuk memberikan pemahaman tentang larangan kepemilikan senjata api ilegal serta mengajak masyarakat berperan aktif dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan.
Setelah mendapatkan penjelasan secara persuasif, JW dengan kesadaran sendiri menyerahkan satu pucuk senjata rakitan jenis Bowman kepada personel Satgas. Berdasarkan keterangannya, senjata tersebut selama ini digunakan untuk berburu dan tidak terkait dengan aktivitas kriminal.
Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 19/Bogani menyampaikan bahwa penyerahan senjata secara sukarela ini merupakan hasil nyata dari pendekatan humanis yang terus dilakukan kepada masyarakat perbatasan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama dalam menjaga keamanan perbatasan. Kami akan terus mengedepankan komunikasi, pembinaan teritorial, dan pendekatan persuasif agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman serta bebas dari kepemilikan senjata ilegal,” ujarnya.
Selain menerima penyerahan senjata, personel Satgas juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar segera melaporkan kepada Pos Guna Banir apabila mengetahui atau masih menyimpan senjata maupun barang ilegal lainnya. Kegiatan komunikasi sosial dan patroli keamanan akan terus ditingkatkan guna mewujudkan situasi yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah perbatasan RI-Malaysia. Red
Yogyakarta, DN-II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) mendorong pemerintah daerah (Pemda) mengoptimalkan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui koordinasi yang intensif. Langkah tersebut penting agar persoalan pertanahan dapat diselesaikan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan dan tidak berlarut-larut.
Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Kemendagri Amran mengatakan, konflik pertanahan di berbagai daerah memiliki karakteristik yang beragam. Hal itu mulai dari persoalan perkebunan, hak guna usaha (HGU), eks-HGU, tanah ulayat, kawasan hutan, hingga aset pemerintah.
“Penyelesaian konflik pertanahan menjadi hal yang sangat prioritas, sehingga pertemuan hari ini, ini sangat penting sekali,” ujar Amran saat membuka Rapat Diseminasi dan Asistensi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Sengketa Konflik Pertanahan di Hotel Grand Zuri, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (29/7/2026).
Menurut Amran, penyelesaian konflik pertanahan membutuhkan tahapan yang jelas hingga tercapai kesepakatan di antara para pihak. Setiap kesepakatan juga perlu dituangkan secara tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban dan kepastian hukum.
Dalam konteks itu, Pemda berperan penting dalam menangani persoalan pertanahan di wilayahnya. Persoalan yang masih dapat ditangani pemerintah kabupaten/kota semestinya diselesaikan pada tingkat tersebut. Apabila tidak dapat dituntaskan dan berdampak lebih luas, pemerintah provinsi dapat mengambil peran, sedangkan pemerintah pusat menangani persoalan yang memang tidak dapat diselesaikan di daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Bahwa pembagian kewenangan ke pemerintah daerah ini harus diperkuat, urusan kewenangan telah dilimpahkan,” katanya.
Amran juga mengingatkan pentingnya memperkuat peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pemerintah provinsi diharapkan mampu memfasilitasi penyelesaian persoalan lintas kabupaten/kota maupun permasalahan yang membutuhkan penguatan koordinasi sebelum dibawa ke tingkat pusat.
Ia menegaskan, Kemendagri terus memfasilitasi penyelesaian berbagai konflik pertanahan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, terutama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Fasilitasi dilakukan melalui pertemuan langsung maupun rapat secara daring untuk mempercepat penanganan pengaduan dari daerah.
Amran menyebutkan sejumlah langkah yang perlu diperkuat dalam penyelesaian masalah pertanahan. Di antaranya memastikan kepastian hukum dan tertib administrasi sebagai fondasi penyelesaian sengketa, memastikan data pertanahan dan aset terintegrasi serta terus diperbarui, hingga memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor.
Selain itu, setiap kebijakan pertanahan perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan, pelindungan hak masyarakat, serta pengamanan aset negara maupun daerah. Pendekatan tersebut diperlukan agar penyelesaian konflik tidak memunculkan persoalan baru di kemudian hari.
“Ketika semua permasalahan-permasalahan konflik pertanahan ini kita bisa selesaikan, tentunya akan memperkuat bagaimana tata kelola administrasi pertanahan, meningkatkan kepastian hukum untuk mempercepat pembangunan,” tandasnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DIY Adi Bayu Kristanto, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tapanuli Tengah Binsar Sitanggang, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara Akhmad Taufik Hidayat, Analis Kebijakan Ahli Madya Subdit Fasilitasi Masalah Pertanahan Direktorat Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Kemendagri Nurbowo Edy Subagio, perwakilan pejabat Kementerian ATR/BPN, serta pihak terkait lainnya. Red
Rilis Berita: Warga Desak APH Usut Tuntas Dugaan Galian C Ilegal yang Hancurkan Jalan Pemda Kampar
KAMPAR — Aktivitas penambangan tanpa izin atau dugaan galian C ilegal di Kabupaten Kampar kembali menuai sorotan tajam dari publik. Kegiatan tersebut disinyalir menjadi penyebab utama rusaknya infrastruktur jalan milik pemerintah daerah sepanjang kurang lebih 2,5 kilometer yang menghubungkan kawasan Stanum menuju Sport Center.
Ruas jalan strategis ini sebelumnya dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar pada tahun 2012 melalui pelaksana CV Putra Bata, dengan tujuan utama melancarkan mobilitas serta perekonomian masyarakat setempat. Namun, saat ini kondisinya mengalami kerusakan parah yang diduga akibat lalu lalang kendaraan berat pengangkut material tambang melebihi kapasitas kemampuan jalan (overload).
Tokoh masyarakat setempat, Juhardi, mendesak Pemerintah Kabupaten Kampar agar segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur tersebut, sekaligus melakukan investigasi menyeluruh terhadap legalitas aktivitas pertambangan di sekitar lokasi.
”Jalan ini dibangun menggunakan uang rakyat. Jangan sampai rusak akibat aktivitas yang diduga melanggar aturan, sementara masyarakat yang harus menanggung dampaknya setiap hari,” tegas Juhardi, Rabu (29/7/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Landasan Hukum dan Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan
Kasus kerusakan fasilitas umum akibat dugaan penambangan ilegal ini melibatkan beberapa instansi dan regulasi hukum yang berlaku di Indonesia, antara lain:
1. Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin (Galian C Ilegal)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba):
Pasal 158 dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
Aktivitas penambangan golongan C (batuan, tanah, pasir, dan material sejenis) wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dari instansi berwenang agar operasionalnya memenuhi standar lingkungan dan tata ruang daerah.
2. Perusakan Fasilitas Umum dan Infrastruktur Jalan
Merujuk pada ketentuan hukum terkait perlindungan prasarana jalan:
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan: Mengatur kewajiban setiap pengguna dan pelaku usaha agar tidak merusak fungsi jalan umum.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ): Mengatur pembatasan tonase kendaraan bermuatan berat. Pelanggaran terhadap ketentuan daya angkut yang menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan dapat dikenakan sanksi pidana maupun denda administratif bagi pengusaha angkutan atau pengelola tambang yang tidak mematuhi aturan kelas jalan.
3. Tanggung jawab Pemulihan Lingkungan dan Kerusakan Aset Negara
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), setiap kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup serta dapat dijatuhi sanksi administratif hingga pidana berat apabila terbukti melanggar AMDAL atau UKL-UPL.
Desakan Penegakan Hukum yang Profesional
Selain mendesak perbaikan fisik jalan, Juhardi meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH), baik pihak kepolisian maupun instansi terkait, untuk bersikap proaktif dan melakukan penyelidikan secara profesional. Penegakan hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu demi menjaga wibawa hukum serta melindungi hak-hak masyarakat luas.
Kerusakan jalan raya akibat kendaraan bermuatan berat ini tidak hanya merugikan keuangan negara dari segi aset infrastruktur, tetapi juga membahayakan keselamatan jiwa para pengguna jalan serta menghambat roda perekonomian warga sehari-log.
Masyarakat Kampar berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera mengambil tindakan nyata berupa penertiban aktivitas yang melanggar aturan, penegakan sanksi pidana maupun perdata, serta percepatan perbaikan infrastruktur jalan yang rusak.
Catatan Redaksi: Istilah “diduga galian C ilegal” digunakan karena status hukum kegiatan tersebut memerlukan pembuktian, penyelidikan, dan penetapan resmi dari instansi yang berwenang. Pihak-pihak terkait yang namanya disebut dalam pemberitaan memiliki hak jawab, sanggahan, atau klarifikasi sesuai dengan prinsip keberimbangan pemberitaan dan Kode Etik Jurnalistik. Tim Red
Laporan: Suara Masyarakat Kampar
PATI, DN-II Aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati, Rabu (29/7/2026).
kembali berlangsung panas pada hari ketiga. Massa tidak hanya menyampaikan orasi bernada keras, tetapi juga menggelar aksi teatrikal dengan membakar replika keranda mayat yang di dalamnya terdapat boneka menyerupai jenazah.
Menurut koordinator aksi, Teguh Istiyanto, pembakaran replika tersebut merupakan simbol dibakarnya keangkaramurkaan, ketidakadilan, serta praktik-praktik yang mereka anggap mencederai penegakan hukum. Aksi itu sontak menyedot perhatian warga dan pengguna jalan yang melintas di depan Kantor Kejari Pati.
Dalam prolog orasinya, Teguh melontarkan kritik keras terhadap penanganan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Pati. Ia mempertanyakan proses hukum terhadap tersangka perkara korupsi yang menurutnya belum ditahan selama berbulan-bulan.
Atas dasar itu, AMPB menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Kejaksaan Negeri Pati. Massa meminta Kepala Kejaksaan Negeri Pati bertanggung jawab atas penanganan perkara yang dipersoalkan. Selain itu, mereka juga mendesak agar pejabat pada bidang Pidana Umum, Pidana Khusus, Intelijen, serta seorang jaksa yang disebut dalam orasi turut dimintai pertanggungjawaban.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam orasinya, Teguh juga menyampaikan berbagai tuduhan terkait dugaan penyimpangan dalam proses penegakan hukum. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bagian dari tuntutan demonstrasi dan hingga berita ini diterbitkan masih merupakan klaim dari pihak AMPB yang belum dapat diverifikasi kebenarannya.
Meski diwarnai orasi bernada keras dan aksi teatrikal pembakaran replika keranda, jalannya demonstrasi berlangsung dalam pengamanan aparat kepolisian. Api dari pembakaran replika keranda berhasil dikendalikan sehingga tidak mengganggu aktivitas di sekitar lokasi.
AMPB menegaskan aksi yang mereka lakukan merupakan bentuk desakan agar penegakan hukum, khususnya dalam penanganan perkara dugaan korupsi, dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa diskriminasi.
Hingga berita ini diturunkan, Jursid Nusantara masih berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari Kepala Kejaksaan Negeri Pati maupun pihak Kejari Pati terkait seluruh tuntutan dan tuduhan yang disampaikan massa aksi. Tanggapan resmi akan dimuat pada pemberitaan berikutnya sebagai bentuk penerapan asas keberimbangan sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Red
BANGKINANG, DN-II Praktik dugaan pengarahan pembelian buku pendamping atau Lembar Kerja Siswa (LKS) yang membebani wali murid di SDN 001 Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, resmi bergulir ke ranah hukum. Redaksi media siber Metroterkini.id secara resmi menyerahkan berkas Laporan Informasi dan Pengaduan Masyarakat ke Kepolisian Resor (Polres) Kampar, Senin (27/7/2026).
Laporan tersebut diterima langsung oleh jajaran Polres Kampar di Bangkinang sebagai langkah tegas mendorong penegakan hukum, akuntabilitas, serta transparansi di sektor pendidikan publik.
Dalam penyerahan berkas tersebut, jajaran pimpinan Metroterkini.id turut melampirkan dokumen komprehensif berisi bukti-bukti awal, mulai dari rekaman investigasi lapangan hingga salinan konfirmasi dari pihak-pihak terkait.
Kronologi dan Modus Dugaan Pelanggaran
Pengaduan ini bermula dari keluhan para wali murid SDN 001 Kasikan yang mengaku diarahkan oleh oknum pihak sekolah untuk membeli buku pendamping bermerek siMASTER (terbitan Erlangga) di satu toko fotokopi spesifik, yakni “TB 2000” yang berlokasi di kawasan Tapung Hulu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penelusuran tim investigasi menemukan adanya rantai distribusi yang tidak transparan. Pihak toko mengaku hanya menerima pasokan tanpa bisa menunjukkan kejelasan dokumen penyaluran resmi. Kondisi ini mengindikasikan adanya praktik monopoli terselubung serta dugaan komersialisasi lembaga pendidikan negeri yang merugikan orang tua siswa.
Landasan Hukum dan Pasal yang Dilanggar
Secara regulasi, tindakan mengarahkan atau memperjualbelikan buku pelajaran di lingkungan satuan pendidikan negeri jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, antara lain:
Pasal 181 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang secara tegas melarang pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.
Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, di mana Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di sekolah.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aparat Penegak Hukum (APH) diminta untuk menguji ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang (abuse of power) serta indikasi gratifikasi dalam rantai distribusi tersebut.
Komitmen Pers dan Asas Praduga Tak Bersalah
Menanggapi langkah pelaporan ini, Pimpinan Umum Metroterkini.id, Pajar Saragih, menegaskan bahwa pers memiliki tanggung jawab moral dan fungsi kontrol sosial dalam mengawal hak-hak masyarakat, khususnya wali murid yang merasa terbebani.
”Langkah yang kami tempuh adalah bentuk komitmen nyata dalam menjalankan fungsi kontrol sosial sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pendidikan dasar negeri harus bersih dari segala bentuk praktik komersialisasi terselubung. Kami menyerahkan sepenuhnya proses hukum ini kepada jajaran Polres Kampar untuk diusut secara profesional, transparan, dan berkeadilan,” tegas Pajar Saragih.
Senada dengan hal tersebut, Pimpinan Redaksi Metroterkini.id, Suwandi Erikson Nababan, S.H., M.H., menekankan bahwa penyampaian laporan ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan asas kehati-hatian yang berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Setiap pemberitaan dan aduan yang kami sampaikan berlandaskan pada data, fakta lapangan, serta pemenuhan hak konfirmasi (cover both sides). Kami meminta APH, khususnya Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Kampar, untuk segera memanggil dan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait baik oknum pihak sekolah, pemilik toko, maupun perwakilan penerbit. Hal ini penting guna memastikan apakah ada unsur pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang,” ujar Suwandi Nababan, S.H., M.H.
Melalui pengaduan ini, pihak pelapor berharap Unit Tipidkor Polres Kampar dapat segera menindaklanjuti laporan masyarakat secara terukur demi mewujudkan iklim pendidikan yang bersih, bersih dari pungutan liar, serta akuntabel di Kabupaten Kampar.
Seluruh proses pelaporan dan penanganan perkara ini juga dipastikan berjalan dalam koridor hukum yang melindungi masyarakat dan pelapor, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Tim Redaksi
JAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga anggota Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, (28/7/2026).
Rapat ini digelar khusus untuk memastikan kesiapan pemerintah dalam menghadapi ancaman musim kemarau yang diperkirakan beriringan dengan fenomena El Nino yang kuat pada tahun ini.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan, Presiden Prabowo memberikan arahan tegas agar seluruh jajaran kementerian dan lembaga meningkatkan kesiapsiagaan secara menyeluruh guna mengantisipasi potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta dampak buruknya terhadap ketahanan pangan dan ketersediaan air nasional.
“Bapak Presiden menekankan bahwa pemerintah harus siap menghadapi potensi El Nino yang diprediksi cukup kuat. Seluruh langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini, mulai dari penguatan cadangan pangan, percepatan pompanisasi, optimalisasi operasi modifikasi cuaca, hingga penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menjaga ketersediaan air serta mencegah kebakaran hutan dan lahan,” ujar Seskab.
Langkah Strategis dan Teknologi Ketahanan Air
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam ratas tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan pemanfaatan teknologi untuk mendukung ketahanan air nasional, yang mencakup identifikasi kebutuhan, penentuan lokasi prioritas, hingga penyediaan sarana dan dukungan anggaran secara terintegrasi.
Secara khusus, Kepala Negara memerintahkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk berkoordinasi erat dengan Kementerian Pertanian, TNI, dan Polri. Koordinasi ini difokuskan pada:
Pemetaan kebutuhan teknologi desalinasi air laut dan air payau.
Penentuan lokasi strategis, jumlah peralatan, serta alokasi anggaran yang dibutuhkan.
Peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui optimalisasi lahan tanam, termasuk di wilayah-wilayah dataran tinggi.
Mitigasi Karhutla dan Penguatan Teknologi Udara
Guna mengantisipasi ancaman karhutla secara efektif, Presiden Prabowo mengeluarkan sejumlah instruksi operasional kepada instansi terkait, antara lain:
Kesiapsiagaan Udara: Menyiagakan helikopter water bombing di wilayah-wilayah rawan serta mempercepat pengadaan pesawat angkut strategis.
Personel dan Logistik: Memastikan kesiapan personel dan peralatan yang memadai di lapangan untuk penanganan titik api (hotspot).
Teknologi Modern: Memperkuat pemanfaatan teknologi udara, mengoperasikan drone pemadam kebakaran, serta mengembangkan sistem pemantauan titik api secara real-time agar potensi kebakaran dapat dideteksi dan dipadamkan sejak dini.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kolaborasi Lintas Sektor dan Pemda
Sebagai langkah pamungkas, Seskab menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kolaborasi dan pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.
Pemerintah daerah, pemegang izin usaha perkebunan, serta pengelola hutan tanaman industri diwajibkan untuk mematuhi standar operasional pencegahan karhutla. Setiap pelaku usaha juga diminta untuk membangun sarana penunjang seperti menara air serta memperkuat upaya mitigasi secara mandiri di wilayah operasional masing-masing. Red
You cannot copy content of this page