Padang Pariaman, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah di VIP Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar, Rabu (17/12/2025). Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap masyarakat Sumbar yang terdampak bencana.
Mendagri mengatakan, bantuan yang disalurkan berasal dari Kemendagri sebagai wujud solidaritas dan dukungan kepada warga yang tengah menghadapi musibah.
“Kami dari Kemendagri memberikan dukungan bantuan untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumatera Barat. Bantuan ini antara lain berupa peralatan masak, popok bayi, makanan bayi, dan kebutuhan lainnya,” ujar Mendagri.
Pada kesempatan itu, Mendagri juga menyampaikan apresiasi atas kecepatan dan respons Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar dalam menangani bencana. “Saya memahami bahwa Buya (Gubernur Sumbar-red) dan seluruh tim kerja sangat responsif dan cepat dalam penanganan awal bencana.
Bantuan ini adalah bentuk solidaritas dari Kemendagri,” katanya. Tidak hanya pada kesempatan ini, Mendagri menyebut Kemendagri juga akan menyalurkan bantuan tambahan bagi masyarakat yang terdampak.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Besok akan ada tambahan bantuan berupa kain sarung untuk warga terdampak. Mudah-mudahan ini bisa membantu meringankan beban dan mempercepat pemulihan,” ucapnya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi, yang akrab disapa Buya, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta dukungan yang diberikan oleh Kemendagri kepada masyarakat Sumbar.
“Terima kasih Pak Menteri. Bantuan ini kami terima dan sangat bermanfaat bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.
Adapun bantuan yang diserahkan mencakup kebutuhan pokok dan logistik pangan, di antaranya beras, mi instan, dan telur; perlengkapan bayi, di antaranya susu bayi, bubur, dan popok; serta perlengkapan dapur, di antaranya wajan, piring, sendok, dan pisau.
Red
MAKASSAR, DN-II Menanggapi surat klarifikasi dari PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) No. 467/XII/CS/2025 tertanggal 1 Desember 2025, pihak korban melalui pendamping hukumnya memberikan bantahan keras. WOM Finance dinilai gagal memahami substansi hukum mengenai eksekusi jaminan fidusia pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi. (18/12/2025).
Terkait klaim WOM Finance yang menyatakan telah mengirimkan Surat Peringatan (SP) dan melakukan upaya mediasi sejak Mei 2024, pihak korban menegaskan bahwa hal tersebut hanyalah prosedur administratif internal dan TIDAK memberikan hak eksekusi mandiri di ruang publik.
“WOM Finance harus bisa membedakan antara hak menagih dan hak mengeksekusi. Pengiriman SP memang prosedur administrasi, namun untuk mengambil unit secara paksa di jalan tanpa kerelaan debitur, mereka wajib memiliki penetapan dari Pengadilan Negeri. Menarik unit dengan cara menggembok dan menderek di pelataran hotel adalah tindakan premanisme, bukan eksekusi hukum,” ujar ………….Kuasa Hukum.
Pihak korban menekankan bahwa WOM Finance telah secara nyata melangkahi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Berdasarkan putusan tersebut, jika debitur keberatan atau tidak menyerahkan unit secara sukarela, maka:
– Penerima hak fidusia (WOM Finance) dilarang melakukan eksekusi sendiri.
– Eksekusi wajib dilakukan melalui permohonan ke Pengadilan Negeri.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tindakan menggembok mobil di depan umum (Red Hotel) jelas menunjukkan adanya paksaan dan ketiadaan unsur “penyerahan sukarela” dari pihak Bapak Wahyudin.
Tindakan mitra debt collector WOM Finance juga dinilai menabrak aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan POJK 22/2023, penagihan dilarang dilakukan dengan:
– Menggunakan kekerasan, ancaman, atau tindakan yang mempermalukan konsumen.
– Dilakukan di tempat umum yang mengganggu ketertiban.
Dugaan perampasan dengan cara menderek unit secara sepihak adalah pelanggaran berat terhadap etika penagihan yang diatur oleh negara.
Merespons klaim “itikad baik” dari WOM Finance, pihak korban mengingatkan bahwa kasus ini telah resmi dilaporkan ke Polda Sulawesi Selatan (LP/B/1222/XI/2025/SPKT/POLDA SULAWESI SELATAN) dengan dugaan pelanggaran:
– Pasal 365 KUHP (Pencurian dengan Kekerasan/Perampasan)
– Pasal 368 KUHP (Pemerasan)
Pihak korban mendesak OJK untuk mengevaluasi izin operasional WOM Finance Cabang Makassar dan meminta Kapolda Sulsel untuk segera memproses laporan pidana tersebut sesuai dengan instruksi Kapolri terkait pemberantasan premanisme berkedok penagihan utang.
“Kami tidak membantah adanya hubungan kredit, namun cara-cara ‘koboi’ di jalanan harus dihentikan. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara leasing,” tutup rilis tersebut.
Publisher -Red
Filosofi Membumi: Rahasia Bahagia di Tengah Dunia yang Memuja Materi
Oleh: Casroni Kamis, 18 Desember 2025
DETIK-NASIONAL.COM II Perjalanan hidup manusia jarang sekali menyerupai garis lurus yang mudah ditebak. Ia lebih sering tampak seperti labirin penuh teka-teki, karena sejatinya tidak ada yang abadi di bawah langit ini. Dalam pandangan Al-Qur’an, dunia hanyalah mata’ul ghurur atau kesenangan yang memperdaya (QS. Ali Imran: 185).
Di tengah bisingnya dunia yang memuja materi, tantangan sering kali datang tanpa mengetuk pintu. Kualitas sejati seorang manusia justru tidak diuji saat ia berada di titik nadir, melainkan ketika ia berdiri di puncak pencapaian. Di sinilah relevansi pepatah Jawa, “Ojo dumeh” (jangan mentang-mentang), menjadi pengingat agar kita tidak silau oleh ketinggian posisi.
Jebakan Ego dan Esensi Syukur
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sering kali, embusan angin keberhasilan membuat kita lupa berpijak pada bumi. Padahal, Allah SWT telah mengingatkan: “Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong…” (QS. Al-Isra: 37). Secara eksistensial, tidak ada ruang bagi kesombongan di semesta yang luas ini.
Dalam kearifan Jawa, ini disebut sebagai sikap Eling lan Waspada. Eling berarti sadar akan asal usul (sangkan paraning dumadi) bahwa segala titipan akan kembali pada-Nya, dan Waspada berarti berhati-hati terhadap tipu daya nafsu pribadi. Kekayaan sejati adalah ketika keberadaan kita mampu menghadirkan kemaslahatan bagi sesama—sebuah manifestasi dari prinsip Memayu Hayuning Bawana (memperindah keindahan dunia).
Kemanusiaan Tanpa Sekat: Melawan Arus Arrogansi
Dalam struktur sosial modern, ada godaan besar untuk mengukur derajat manusia berdasarkan harta. Namun, merendahkan sesama adalah bentuk ketidaktahuan atas kuasa Tuhan yang Maha Membolak-balikkan keadaan (Ya Muqallibal Qulub).
Primbon Jawa menggambarkan kehidupan seperti Cakra Manggilingan—roda yang terus berputar. Siapa yang hari ini di atas, esok bisa di bawah. Oleh karena itu, menaruh hormat kepada siapa pun tanpa memandang kasta adalah cermin kemuliaan akhlak. Di mata keabadian, kita hanyalah peziarah yang hanya akan membawa bekal amal dan ketulusan.
Menjemput Takdir dengan ‘Active Surrender’
Sebagai manusia, kita harus memahami batasan diri. Ada wilayah ikhtiar (usaha), namun ada pula ranah tawakkal (kepasrahan). Dalam tradisi Jawa, kita mengenal konsep Pinasti, yaitu ketetapan yang tidak bisa dielakkan. Memahami empat ketetapan dasar akan membuat langkah terasa lebih ringan:
Rezeki: Yang mengalir melalui pintu tak disangka (QS. At-Talaq: 3).
Jodoh & Pertemuan: Garis pertemuan yang telah diatur oleh presisi waktu semesta.
Hidup & Maut: Misteri absolut yang tidak dapat dimajukan maupun ditunda (QS. Al-A’raf: 34).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kesadaran ini bukanlah keputusasaan, melainkan bentuk kepasrahan yang aktif. Kita bekerja keras, namun tidak mendikte hasil. Inilah yang disebut dalam falsafah Jawa sebagai “Narimo ing Pandum”—menerima dengan ikhlas apa yang diberikan Tuhan setelah usaha maksimal dilakukan.
Penutup: Warisan Jejak Kebaikan
Makna hidup yang sesungguhnya bukanlah tentang memenangkan kompetisi, melainkan tentang bagaimana kita berdamai dengan ketetapan-Nya. Di tengah krisis integritas saat ini, menjaga lisan adalah kunci. Jangan sampai kita mengumbar janji manis yang hanya menjadi selubung kebohongan, karena setiap kata akan dimintai pertanggungjawaban.
Tugas kita sederhana: berikhtiar dengan totalitas, tetap membumi dalam kerendahan hati, dan terus menebar manfaat. Sebab pada akhirnya, kita akan diingat bukan karena jabatan, melainkan karena jejak kebaikan dan kejujuran yang kita tanam di hati orang lain. Sebagaimana pesan luhur: “Urip iku urup”—hidup itu hendaknya memberi cahaya bagi sekitar.
Opini:
Oleh: Casroni / Kamis, 18 Desember 2025
BREBES, DN-II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi bersama Pemerintah Kabupaten Brebes, Rabu (17/12/2025). Pertemuan daring ini fokus menyoroti evaluasi pengelolaan dan kinerja BUMD, khususnya PDAM Tirta Baribis.
Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi koordinasi dan supervisi KPK guna memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan sektor pelayanan publik. Melalui surat resminya, KPK menekankan pentingnya optimalisasi transparansi serta akuntabilitas pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Evaluasi Kinerja dan Transparansi
Dalam forum tersebut, KPK meminta Pemkab Brebes menghadirkan Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kabag Perekonomian, serta jajaran Direksi dan Dewan Pengawas PDAM Tirta Baribis. Agenda utama mencakup paparan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat serta laporan kinerja dan kondisi keuangan dari pihak PDAM.
Di sisi lain, isu transparansi anggaran di sektor lain juga mencuat. Tokoh masyarakat, Dedy Rochman, memberikan catatan tambahan mengenai pentingnya pengelolaan dana publik yang tepat sasaran.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Saya lebih setuju gerakan bebas biaya sekolah alias gratis itu dioptimalkan secara nyata. Karena selama ini, meski disebut gratis, masyarakat masih sering dibebani iuran sekolah dan biaya buku,” ujar Dedy.
Kritik Pedas LBH KAHMI: “Jangan Sepelekan KPK”
Meski agenda rakor ini sangat krusial, pelaksanaannya menuai kritik dari Direktur LBH KAHMI Brebes, Karno Roso. Ia menyayangkan ketidakhadiran sejumlah pejabat teras daerah dalam pertemuan tersebut.
“Langkah KPK ini sangat kami apresiasi. Namun, sangat disayangkan pejabat terasnya justru tidak hadir. Hal ini terkesan kurang menunjukkan keseriusan dan seolah menyepelekan agenda penting dari KPK,” tegas Karno kepada media, Rabu (17/12/2025).
Karno mengingatkan bahwa PDAM Tirta Baribis saat ini tengah berada dalam pantauan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, ia mendesak Bupati Brebes agar proses seleksi Direktur Utama dan jajaran direksi mendatang dilakukan secara objektif.
“Penentuan direksi harus mengedepankan prinsip profesionalitas, transparansi, dan merit system. Hilangkan unsur Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Rakor ini adalah bentuk kepedulian KPK untuk menjaga pejabat Brebes agar tetap berada dalam koridor hukum,” tambahnya.
Harapan Publik
Pelaksanaan rakor ini sejatinya dipandang sebagai langkah preventif untuk membangun tata kelola BUMD yang lebih sehat dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Transparansi dinilai menjadi kunci utama untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi daerah.
Karno Roso menutup dengan peringatan keras mengenai konsekuensi hukum bagi pihak yang mengabaikan arahan pencegahan dari lembaga antirasuah tersebut.
“Jika arahan pencegahan ini tidak dijalankan dan prinsip tata kelola yang bersih diabaikan, maka risiko hukum menjadi konsekuensi yang tidak bisa dihindari,” pungkasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red: Teguh
KOTA BENGKULU, DN-II Sikap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bengkulu yang membiarkan restoran Mie Gacoan tetap beroperasi saat proses uji laboratorium limbah berlangsung adalah sebuah kecerobohan birokrasi yang fatal. Pemerintah seolah lebih sayang pada omzet pengusaha daripada kesehatan warga yang terancam dampak pencemaran. (17/12/2025).
Logika sederhana publik bertanya: Jika sebuah usaha sedang diselidiki atas dugaan pencemaran, mengapa aktivitasnya tidak dihentikan sementara? Membiarkan mereka tetap buka sama saja dengan mengizinkan potensi pembuangan limbah terus berlanjut ke pemukiman warga.
Sesuai dengan semangat perlindungan lingkungan hidup, keselamatan warga adalah hukum tertinggi. Namun, pernyataan Kabid Penataan dan PKLH DLH Kota Bengkulu, Muhammad Iqbal, yang memilih “menunggu hasil lab” sebelum mengambil tindakan, menunjukkan lemahnya keberpihakan pada masyarakat.
“Hasil uji laboratorium masih kami tunggu. Setelah itu, kami akan memanggil pihak Mie Gacoan,” ujar Iqbal (15/12/2025).
Sikap pasif ini sangat berbahaya. Jika hasil lab nantinya mengonfirmasi adanya zat berbahaya, siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan warga selama masa tunggu tersebut? Apakah pemerintah mau menanggung biaya pengobatan warga?
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Publik mencium adanya standar ganda. Mie Gacoan yang hanya mengandalkan SPPL dokumen untuk usaha berisiko rendah seharusnya sudah “dikandangkan” sementara begitu ada laporan pencemaran yang meresahkan.
Penghentian aktivitas adalah prosedur standar untuk memastikan tidak ada bukti yang dimanipulasi dan untuk melindungi warga dari paparan limbah yang lebih luas. Jika setelah diuji ternyata tidak tercemar, silakan buka kembali. Namun, membiarkan mereka tetap beroperasi di tengah kecurigaan publik adalah bentuk pengabaian hak asasi manusia atas lingkungan yang sehat.
Dibalik perdebatan apakah izin usaha itu kewenangan Provinsi atau Kota, rakyat sebenarnya tidak peduli. Rakyat hanya ingin air mereka bersih dan udara mereka tidak bau. Saling lempar tanggung jawab antara DLH Kota dan Provinsi hanya mempertegas kesan bahwa birokrasi kita “mandul” saat berhadapan dengan raksasa waralaba.
Investasi tidak boleh dibayar dengan air mata warga. Jika Pemkot Bengkulu punya keberanian, seharusnya mereka memasang garis pembatas atau segel sementara di area pembuangan limbah hingga hasil lab keluar secara transparan.
Kepada Walikota dan Gubernur, jangan sampai kebijakan Anda baru terasa “pedas” setelah ada jatuh korban atau kerusakan alam yang tak bisa diperbaiki. Menunggu hasil lab bukanlah alasan untuk membiarkan operasional tetap berjalan.
Hentikan operasional Mie Gacoan sekarang juga hingga ada jaminan keamanan lingkungan secara ilmiah. Jangan sampai rakyat menilai bahwa pemerintah daerah hanyalah “petugas keamanan” bagi kepentingan modal besar, sementara warga dibiarkan terdampar di tengah pencemaran.
Publisher -Red
Aceh Utara, DN-II Akses jalan Simpang KKA yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dengan Kabupaten Bener Meriah kembali tersambung, Rabu (17/12/2025).
Jalur tersebut sebelumnya terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Weh Pasee. Pemulihan akses tersebut merupakan hasil sinergi prajurit Yonzipur 16/Dhika Anoraga, Zidam Iskandar Muda, dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Ruas jalan yang tertutup material longsoran sempat menghambat mobilitas warga serta distribusi logistik dan kebutuhan pokok masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, TNI bersama instansi terkait bergerak cepat melaksanakan penanganan darurat guna membuka kembali jalur transportasi vital di wilayah terdampak.
Dalam pelaksanaannya, prajurit Kodam Iskandar Muda mengerahkan alat berat untuk membersihkan dan menimbun material longsoran, serta melakukan pengerjaan manual pada titik yang tidak dapat dijangkau alat berat dengan tetap mengutamakan keselamatan di tengah medan berat dan cuaca yang tidak menentu. Saat ini akses Jalan Simpang KKA telah dapat dilalui secara bertahap, namun masyarakat diimbau tetap waspada karena masih terdapat titik rawan longsor.
Sinergi lintas sektor antara TNI, Kementerian PU, dan pemerintah daerah menjadi kunci percepatan pemulihan infrastruktur di perbatasan Aceh Utara–Bener Meriah. TNI menegaskan komitmennya untuk terus hadir membantu penanggulangan bencana dan pemulihan wilayah demi keselamatan serta kesejahteraan masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
#tniprima
#tnirakyat
#indonesiamaju
#tnisiagabencana
Jakarta, DN-II Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah dari Menteri Investasi/Kepala BKPM yang juga Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, di Istana Merdeka, pada Rabu, 17 Desember 2025.
Pembangunan Kampung Haji ini merupakan inisiatif langsung Presiden Prabowo yang dibahas saat pertemuan dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan ini, dilaporkan perkembangannya, sebagai berikut:
1. Sebagai langkah awal, pemerintah telah melakukan perjanjian jual beli bersyarat, sudah membeli satu hotel di daerah Thakher, dengan kapasitas kamar 1.461 kamar di 3 tower yang dapat menampung sekitar 4.383 jemaah haji Indonesia.
2. Pemerintah juga telah membeli lahan seluas total lima hektare yang berada di depan hotel tersebut untuk pengembangan kawasan Kampung Haji berupa 13 tower dan 1 mal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
3. Melalui rencana pembangunan 13 tower tambahan, kapasitas akan meningkat secara signifikan. Total kamarnya bisa menjadi 6.025 kamar, dan akan bisa mencangkup jemaah haji dengan total lebih dari 23 ribu.
4. Kawasan Kampung Haji Indonesia ini berlokasi strategis dengan jarak hanya sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram, jauh lebih dekat dibandingkan dengan lokasi pemondokan jemaah haji Indonesia saat ini. Akses menuju Masjidil Haram juga akan semakin mudah dengan pembangunan jembatan penghubung yang saat ini tengah berlangsung.
Pembangunan Kampung Haji Indonesia merupakan wujud pemenuhan harapan masyarakat Muslim Indonesia untuk memiliki fasilitas pemondokan sendiri di Tanah Suci.
Red
#CatatanSeskab
BREBES, DN-II Kabar baik bagi warga di wilayah perbatasan. Fasilitas kesehatan terbaru, Rumah Sakit (RS) Prima Insan Mulia, kini resmi hadir di Losari. Mengusung kategori Tipe D, rumah sakit ini telah mengantongi izin operasional dan berkomitmen menyediakan pelayanan medis berkualitas bagi masyarakat Brebes, Cirebon, dan sekitarnya. (17/12/2025).
Strategis terletak di Jl. Raya Pantura Losari, rumah sakit swasta ini menjadi titik krusial layanan kesehatan mengingat lokasinya yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Kolaborasi Dokter Spesialis dan Tokoh Masyarakat
Humas RS Prima Insan Mulia, Bowo, mengungkapkan bahwa rumah sakit ini lahir dari semangat kolektif. Di bawah naungan PT Prima Insan Mulia, kepemilikan RS ini melibatkan sekitar 40 investor yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat.
“Pemiliknya merupakan gabungan dari kalangan profesional medis dan tokoh masyarakat. Ada dokter spesialis seperti dr. Mifta, hingga figur lokal seperti mantan Camat Losari. Ini adalah bentuk gotong royong untuk memajukan kesehatan di wilayah kita sendiri,” ujar Bowo dalam keterangan resminya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Fasilitas Modern dan Layanan Spesialis Unggulan
Meski berstatus Tipe D, RS Prima Insan Mulia tidak main-main dalam hal fasilitas. Gedung megah setinggi tiga lantai ini telah dilengkapi dengan akses lift untuk kenyamanan pasien serta kapasitas total 50 tempat tidur.
Pada tahap awal operasional, RS Prima Insan Mulia memprioritaskan tiga layanan spesialis kunci yang paling dibutuhkan masyarakat:
Spesialis Bedah Umum
Spesialis Anak
Spesialis Kandungan (Obgyn)
Komitmen Menuju Layanan BPJS Kesehatan
Terkait pertanyaan masyarakat mengenai penggunaan JKN-BPJS, manajemen menjelaskan bahwa saat ini mereka tengah menempuh proses administratif yang diperlukan. Sesuai regulasi, rumah sakit baru harus melalui tahapan akreditasi sebelum menjalin kontrak kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Kami sedang berupaya maksimal untuk memenuhi syarat akreditasi dan kredensialing dari BPJS. Untuk saat ini, kami melayani pasien umum dan layanan darurat (emergency). Kami mohon doa dan dukungannya agar kerja sama dengan BPJS segera terealisasi,” tambah Bowo.
Solusi Kesehatan di Jalur Pantura
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dengan keluarnya izin operasional dari Bupati, RS Prima Insan Mulia kini telah siap melayani pasien. Kehadirannya diharapkan mampu memutus jarak tempuh warga Losari dan sekitarnya yang selama ini harus pergi ke pusat kota untuk mendapatkan tindakan spesialis.
Ringkasan Informasi RS Prima Insan Mulia
|
Fitur |
Deskripsi |
|---|---|
|
Alamat |
Jl. Raya Pantura, Losari (Perbatasan Jateng-Jabar) |
|
Kontak |
0815-1100-0600 |
|
Fasilitas |
Gedung 3 Lantai, Lift, 50 Tempat Tidur |
|
Layanan Utama |
Bedah Umum, Anak, Kandungan (Obgyn) |
|
Status BPJS |
Proses Akreditasi (Saat ini: Umum & Emergency) |
|
Kepemilikan |
Kolektif (PT Prima Insan Mulia) |
Redaktur: Teguh
Kota Tegal, DN-II Menjelang Natal dan Tahun Baru, Polres Tegal Kota memastikan seluruh armada dinas siap digunakan untuk pengamanan Nataru melalui Operasi Lilin Candi 2025.
Sebanyak 216 kendaraan dinas, terdiri dari 157 sepeda motor dan 59 mobil patroli serta kendaraan taktis, diperiksa menyeluruh di halaman Mapolres Tegal Kota, Rabu (17/12/2025).
Pemeriksaan mencakup kondisi mesin, fisik kendaraan, lampu rotator dan sirine, kelengkapan administrasi, serta peralatan pendukung hingga perlengkapan P3K.
Pengecekan dipimpin Kasiwas Polres Tegal Kota Iptu Hani Purwanto, didampingi Paur Subbag Logistik dan personel Sie Propam. Ia menegaskan kesiapan kendaraan menjadi faktor krusial untuk kelancaran pengamanan Nataru
“Seluruh kendaraan operasional, baik roda dua maupun roda empat, termasuk kendaraan taktis dan ambulans, kami periksa menyeluruh. Tujuannya agar semuanya dalam kondisi siap pakai saat pengamanan berlangsung,” jelas Iptu Hani.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Iptu Hani menambahkan, kendaraan dengan kerusakan ringan akan segera diperbaiki, sementara yang tidak layak atau rusak berat akan dianggarkan perbaikannya pada tahun berikutnya,” ungkapnya
Pengecekan ini menjadi bagian penting persiapan Operasi Lilin Candi 2025, yang fokus mengamankan gereja, pusat perbelanjaan, jalur utama, aktivitas masyarakat, dan objek wisata di Kota Tegal.
Dengan armada siap dan personel siaga, Polres Tegal Kota siap menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat, sehingga perayaan Natal dan Tahun Baru di kota ini berlangsung aman dan kondusif ( S. Bimantoro )
Jakarta, DN-II Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa percepatan pembangunan Papua harus didukung oleh pengamanan kekayaan negara serta penguatan swasembada pangan hingga ke tingkat daerah. Menurutnya, percepatan pembangunan Papua di seluruh sektor harus dilakukan, dengan pangan sebagai fondasi utama kehidupan bangsa dan transformasi nasional. Presiden menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan kunci keberlangsungan bangsa yang harus dibangun dari tingkat nasional hingga daerah.
Selain sektor pangan, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi nasional dengan menyiapkan Papua sebagai salah satu kawasan strategis pengembangan swasembada energi. Menurutnya, Papua memiliki potensi sumber energi yang sangat besar dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan daerah serta nasional.
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, Presiden meminta para gubernur dan bupati, khususnya di Papua, untuk melakukan koordinasi yang erat dengan komite percepatan pembangunan, pemerintah pusat, Bappenas, serta kementerian terkait. Kepala daerah diminta menyusun prioritas utama sesuai kebutuhan dan tantangan di wilayah masing-masing.
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sumber: BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
You cannot copy content of this page