Brebes, DN-II Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Brebes mengumumkan bahwa terdapat 58 formasi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang akan bertugas melayani jemaah haji. Kepala Kemenag Brebes, Misbahudin, menekankan bahwa PPIH dibagi dalam dua kategori utama dengan fokus tugas yang spesifik: PPIH Kloter (Kelompok Terbang) dan PPIH Arab Saudi. (3/12/2025).
Pembagian ini bertujuan untuk memastikan pelayanan optimal bagi jemaah, mulai dari keberangkatan hingga kepulangan.
Rincian Tugas PPIH: Dari Kloter hingga Arab Saudi
PPIH memiliki peran yang sangat penting, yang terbagi dalam dua kelompok utama:
1. PPIH Kloter (Berangkat Bersama Jemaah)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
PPIH Kloter adalah petugas yang mendampingi jemaah sejak dari Tanah Air hingga kembali, bertugas langsung di dalam kelompok terbang.
Ketua Kloter: Berperan sebagai pemimpin, koordinator, dan komunikator utama kloter. Bertanggung jawab atas kepemimpinan kloter dan memastikan kelancaran alur perjalanan haji, serta menguasai manasik.
Pembimbing Ibadah Kloter: Fokus memberikan bimbingan dan panduan tata cara ibadah haji kepada seluruh jemaah kloter, mencakup niat, tawaf, sa’i, wukuf, dan seluruh rangkaian ibadah.
2. PPIH Arab Saudi (Melayani di Berbagai Sektor)
PPIH Arab Saudi bertugas di berbagai sektor pelayanan di Tanah Suci untuk mendukung kebutuhan logistik, kesehatan, dan informasi jemaah secara umum.
Pelayanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi: Petugas ini berfokus pada penyediaan layanan logistik dasar seperti tempat tinggal, makanan, dan pergerakan jemaah.
Pelayanan Bimbingan Ibadah Sektor: Memberikan bimbingan ibadah secara umum di sektor-sektor tempat jemaah menginap.
Petugas Kesehatan Haji: Memberikan layanan kesehatan yang komprehensif, mulai dari penanganan sakit ringan, dehidrasi, kelelahan, hingga kasus medis yang lebih berat.
Pelaksana SISKOHAT: Bertanggung jawab atas sistem informasi dan pengolahan data haji (SISKOHAT) untuk memastikan data jemaah dan operasional terkelola dengan baik.
Syarat Wajib Calon Petugas Haji (PPIH)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Misbahudin juga menjabarkan kualifikasi umum yang harus dipenuhi oleh setiap calon petugas, baik Kloter maupun Arab Saudi:
Warga Negara Indonesia (WNI) dan beragama Islam.
Memiliki Kesehatan Jasmani dan Rohani yang prima (dibuktikan dengan surat keterangan dokter/puskesmas).
Tidak sedang dalam keadaan hamil (bagi wanita).
Memiliki komitmen penuh dalam pelayanan jemaah haji.
Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik, serta tidak sedang terjerat proses hukum pidana.
Diwajibkan memiliki izin tertulis dari atasan langsung/instansi asal (bagi PNS/Pegawai Instansi).
Mampu mengoperasikan aplikasi komputer dan/atau gawai berbasis Android dan/atau iOS.
Diutamakan memiliki kemampuan komunikasi dalam bahasa Arab dan/atau bahasa Inggris.
Syarat Khusus Administrasi Berdasarkan Formasi
Persyaratan administrasi lebih spesifik dan berbeda-beda tergantung formasi yang dipilih. Beberapa syarat kunci meliputi:
Pembimbing Ibadah Kloter: Wajib memiliki Sertifikat Pembimbing Ibadah dan telah menunaikan ibadah haji. Pendidikan minimal S1.
Ketua Kloter: Wajib berstatus Pegawai ASN Kemenhaj/Kemenag. Batas usia minimal 30 tahun dan maksimal 58 tahun saat mendaftar. Pendidikan minimal S1.
Tenaga Kesehatan: Wajib memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktik) yang masih berlaku.
Pengalaman Haji: Untuk formasi umum, diutamakan sudah pernah menunaikan ibadah haji.
Pendaftaran dan seleksi PPIH akan segera dibuka, dan calon petugas diharapkan mempersiapkan diri serta persyaratan yang telah ditetapkan.
Red/Teguh
Jakarta, DN-II Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (02/12/2025).
Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas sejumlah isu nasional, termasuk perkembangan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan, Ketua MPR menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menceritakan hasil kunjungannya ke wilayah terdampak bencana beberapa waktu lalu, di mana Presiden melihat langsung skala kerusakan, kerugian, hingga kondisi para pengungsi.
Presiden juga memberikan perhatian penuh terhadap pemulihan kondisi di tiga provinsi tersebut. Fokus penanganan mencakup pemenuhan kebutuhan warga, percepatan pemulihan sosial ekonomi, serta perbaikan infrastruktur yang terputus akibat bencana.
Dalam upaya percepatan pemulihan, Presiden terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Salah satunya memastikan pemulihan jaringan listrik dan pasokan bahan bakar berjalan optimal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
Sumber: BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
Padang, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meninjau lokasi terdampak banjir di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (2/12/2025). Peninjauan dilakukan bersama Wali Kota Padang Fadly Amran untuk melihat langsung kondisi terkini sekaligus memastikan langkah-langkah percepatan pemulihan berjalan optimal.
Dalam keterangannya, Bima menegaskan perlunya gerak cepat untuk memulihkan kondisi wilayah terdampak banjir. “Saya bersama Pak Wali mengunjungi satu titik yang perlu segera dilakukan pemulihan. Ada kebutuhan untuk pembersihan, membuka kembali akses jalan, perlu alat berat, perlu juga unit-unit Damkar untuk melakukan pembersihan, tadi saya sudah koordinasikan,” ujar Bima.
Ia menambahkan bahwa kebutuhan unit Pemadam Kebakaran (Damkar) dan alat berat menjadi prioritas dalam proses pembersihan maupun pembukaan akses. Karena itu, dirinya langsung berkoordinasi dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri. “Tadi saya telepon langsung Pak Dirjen Adwil, jadi Damkar yang dari daerah sekitar, mungkin dari Jambi, dari Bengkulu, mungkin bisa bergerak ke sini,” tegasnya.
Bima juga menyoroti kebutuhan jangka panjang berupa pembangunan dam sebagai upaya mitigasi bencana dan pelindungan warga di kawasan rawan. “Karena ini sangat dibutuhkan oleh warga. Dan Pak Wali sudah merencanakan untuk melakukan relokasi. Jadi warga sudah diminta, ya, untuk memahami kondisinya, untuk pindah ke lokasi lebih aman,” ujarnya.
Selain itu, Bima menekankan pentingnya pendataan kebutuhan warga secara akurat agar bantuan dapat disalurkan tepat sasaran. Data tersebut akan dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait untuk mendukung penyaluran bantuan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di lain sisi, Bima mengaku telah memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) agar melayani masyarakat terdampak yang membutuhkan pencetakan dokumen kependudukan. “Karena warga pasti membutuhkan itu, KTP, KK, itu kami teruskan untuk jemput bola. Jadi dicetak diantarkan,” jelasnya.
Ia juga meminta seluruh dinas terkait untuk siaga, terutama Dinas Kesehatan agar tidak terjadi wabah lanjutan pascabencana. Ia menegaskan pentingnya memastikan ketersediaan obat-obatan bagi masyarakat terdampak memadai.
Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan Wamendagri Bima dalam percepatan pemulihan pascabencana. Ia menyebutkan bahwa dukungan personel seperti Damkar atau alat-alat berat sangat diperlukan untuk pemulihan.
“Karena kita bisa lihat sendiri, ini sudah hari ke-6, namun kita bisa lihat ini pekerjaan, bukan pekerjaan ringan,” ujarnya.
Red
Solok, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meninjau langsung lokasi bencana banjir di Koto Sani, Padang Belimbing, Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (2/12/2025).
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan darurat berjalan optimal, mulai dari pendataan hingga percepatan pemulihan infrastruktur.
Dalam arahannya, Bima menegaskan pentingnya pendataan kerugian dilakukan secara cermat oleh pemerintah daerah (Pemda). “Yang paling penting memang kita data seakurat mungkin kerugian warga, luasan sawah, ternak, rumah,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa proses pemulihan harus segera dipercepat, khususnya dengan memaksimalkan penggunaan alat berat yang tersedia. “Kalau kurang, nanti dikoordinasikan Pak Bupati minta bantuan Pak Gubernur dan pemerintah pusat,” lanjutnya.
Bima juga meminta seluruh proses penanganan dilakukan dengan koordinasi yang baik agar berjalan efektif di lapangan. Ia mengingatkan bahwa kondisi cuaca masih berpotensi memburuk sehingga perlu tetap waspada. “Jadi warga tetap didampingi untuk ditempatkan di tempat-tempat yang aman,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mengelola sarana dan prasarana (sarpras) olahraga secara profesional. Dorongan ini disampaikan usai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentang Sinergi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarpras Olahraga Pusat dan Daerah di Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
“Dari fasilitas olahraga yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu, idenya adalah, fasilitas olahraga ini, dikelola secara profesional, secara komersial, sebagai industri,” ujar Mendagri.
Mendagri menjelaskan, banyak fasilitas olahraga, terutama stadion, dibangun untuk mendukung penyelenggaraan event besar seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) maupun kompetisi internasional. Namun setelah event berakhir, sebagian fasilitas tersebut tidak lagi digunakan dengan optimal—bahkan ada yang terbengkalai dan menimbulkan beban biaya bagi daerah.
Ia mencontohkan sejumlah fasilitas di beberapa daerah, seperti stadion dan venue olahraga lainnya yang kondisinya tidak terawat sebagaimana mestinya. Menurut Mendagri, kondisi tersebut menunjukkan perlunya perubahan pola pengelolaan agar sarpras olahraga tidak sekadar menjadi aset pasif.
Karena itu, Mendagri menekankan pentingnya menerapkan model pengelolaan profesional seperti yang banyak diterapkan di negara lain. Ia menyoroti pengalaman Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir yang pernah menjadi pemilik klub sepak bola internasional, serta bagaimana stadion di berbagai negara dimanfaatkan sebagai pusat aktivitas publik dan kawasan ekonomi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurut Mendagri, sarpras olahraga memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi ruang kegiatan masyarakat sekaligus sentra ekonomi. Pemanfaatannya dapat meluas, mulai dari penyelenggaraan event olahraga, ruang publik untuk olahraga harian, kegiatan seni dan hiburan, hingga area usaha bagi pelaku UMKM.
“Makanya kita kerja sama dengan Pak Maman, Menteri UMKM, karena dia menangkap peluang itu,” jelas Mendagri.
Ia menambahkan, jika dikelola secara profesional, fasilitas olahraga tidak lagi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebaliknya, sarpras tersebut dapat berkontribusi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui skema kerja sama bisnis, profit sharing, maupun retribusi dari UMKM yang beroperasi di kawasan stadion.
MoU yang ditandatangani hari ini, lanjut Mendagri, memberikan payung hukum bagi Pemda untuk mengembangkan skema kolaborasi tersebut. Ia meminta para kepala daerah memanfaatkan peluang itu agar fasilitas olahraga yang selama ini tidak produktif dapat kembali hidup dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Sebagai informasi, acara ini dihadiri langsung oleh Menpora Erick Thohir dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat, para pejabat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian UMKM, serta perwakilan Pemda yang mengikuti kegiatan secara virtual.
Red
Inflasi Year to Date November 2,27 Persen, Sekjen Kemendagri Tegaskan Masih Sesuai Target Pemerintah
Jakarta, DN-II Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengungkapkan bahwa angka inflasi year to date November 2025 terhadap Desember 2024 sebesar 2,27 persen. Angka tersebut masih sesuai target pemerintah, yakni 2,5 persen plus minus 1 persen. Kondisi ini dinilai masih menguntungkan produsen maupun konsumen.
Namun, Tomsi mengingatkan bahwa angka tengah dari target inflasi adalah 2,5 persen. Karena itu, kondisi tersebut perlu diwaspadai oleh berbagai pihak terkait. “Di mana 2,5 itu baik untuk produsen maupun baik untuk konsumen,” jelas Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Rangka Program 3 Juta Rumah. Kegiatan ini berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Lebih lanjut, Tomsi menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak terkait atas kerja sama yang berlangsung hingga saat ini dalam mengendalikan inflasi. Pasalnya, inflasi mampu dikendalikan di tengah kenaikan harga emas dunia yang menjadi salah satu penyumbang utama inflasi. 
Tomsi juga mengingatkan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah (Pemda), agar tidak lengah dalam mengendalikan inflasi. Terlebih menjelang hari-hari besar seperti Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang identik dengan meningkatnya konsumsi masyarakat.
“Di mana masyarakat kita ketika hari besar dan masa libur, itu lebih banyak membelanjakan uangnya dalam hal makanan dan perjalanan,” terangnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di lain sisi, dalam kesempatan tersebut Tomsi juga mengingatkan kepala daerah yang kapasitas fiskalnya memadai untuk membantu daerah-daerah yang tengah dilanda bencana seperti Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Menurutnya, tak sedikit daerah yang telah memberikan bantuan kepada tiga provinsi tersebut.
“Oleh sebab itu, bagi mereka yang masih memungkinkan, daerah-daerah yang masih memungkinkan, kami mengimbau untuk dapat memberikan bantuannya,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini mengatakan, inflasi pada November 2025 masih didominasi oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan tingkat dan andil inflasi masing-masing sebesar 1,21 persen dan 0,09 persen. Selain itu, kenaikan harga emas yang telah terjadi selama 27 bulan berturut-turut ikut memberikan andil yang cukup signifikan.
Turut hadir dalam forum tersebut Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran.
Red
Brebes, DN-II Berakhirnya periode Triwulan III (tiga) dan mulai berjalan periode Triwulan IV (empat) Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Kabupaten Brebes menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK), di Aula Lantai 6 Kantor Pemerintahan Terpadu Brebes, Senin (1/12/2025).
Bupati Brebes Hj Paramitha Widya Kusuma SE MM menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Bupati meminta agar semua program dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, serta sesuai prosedur.
“Saya mengimbau agar seluruh kepala OPD/unit kerja agar segera melakukan percepatan, mengoptimalkan waktu yang tersisa dan bekerja lebih keras lagi. Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang kita kelola dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” ucapnya.
Paramitha menjelaskan, APBD Kabupaten Brebes untuk total pendapatan daerah 84,3 persen, realisasi sebesar Rp3,060 triliun, masih kurang dari target sebesar Rp3,631 triliun. Sedangkan untuk total belanja daerah 72,2 persen, realisasi sebesar Rp2,745 triliun, masih kurang dari target sebesar Rp3,804 triliun.
“Rakor ini sangat penting karena akan membahas tentang implementasi dan evaluasi program-program unggulan yang telah kita luncurkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Brebes,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lanjut Paramitha, sembilan program unggulan yang telah diluncurkan seperti Beresi Dalan, Adminduk Digitalisasi Pelayanan Publik, Wardoyo (Wareg Sedoyo), Beresi Sampah, satu Keluarga sarjana Sarjana, Brebes Festival & Lestari Budayaku, Jaga Harga Bawang, Dan Nakes Door To Door.
“Program-program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat Brebes dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Melalui rakor ini, kita dapat membahas tentang implementasi dan evaluasi program-program unggulan tersebut,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Brebes Wurja SE juga mengingatkan kepada seluruh kepala OPD, direktur rumah sakit, camat, kepala puskesmas agar terus meningkatkan kinerjanya.
“Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Bupati bahwa kepala OPD harus melek digitalisasi dalam hal ini media sosial, dan apabila ada keluhan dari masyarakat untuk segara direspon atau ditanggapi dan dikoordinasikan dengan pimpinan. Jangan menunggu viral baru ada aksi,” ungkapannya.
Turut hadir Sekretaris Daerah Brebes Dr Tahroni MPd, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, seluruh kepala OPD, camat, lurah, serta direktur rumah sakit, kepala UPT, kepala puskesmas se Kabupaten Brebes.
Red/Suprapto
Solok, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meninjau Posko Bencana di Kota Solok, Sumatera Barat (Sumbar), Senin (1/12/2025) malam. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat, terkoordinasi, dan menjangkau seluruh wilayah terdampak. Kota Solok menjadi salah satu daerah di Sumbar yang dilanda bencana banjir bandang.
Dalam arahannya, Bima menekankan dua kunci penting dalam menangani bencana, yakni pemimpin yang mampu mengoordinasikan seluruh jajaran dan jalur komunikasi penanganan yang efektif. “Saya lihat beberapa titik hari ini, termasuk terakhir tadi di Kabupaten Solok, saya lihat dua hal itu baik sekali, Pak,” ujarnya.
Ia menegaskan, apabila pemimpin kurang cepat bergerak menangani bencana, maka dampaknya akan berkepanjangan. Bahkan, dikhawatirkan akan berkembang opini yang menyatakan bahwa pemerintah tidak hadir dalam menangani bencana.
“Diingatkan oleh Bapak Presiden adalah itu, enggak boleh terkesan pemerintah itu lambat dan tidak hadir. Harus gerak cepat di saat pertama dan tidak boleh kehilangan momentum. Itu prinsipnya yang paling penting,” jelasnya.
Bima mengapresiasi langkah cepat jajaran Pemerintah Kota Solok. Namun, ia mengingatkan bahwa dinamika lapangan memiliki tantangan tersendiri. Hal ini seperti berpacu dengan waktu dan terbatasnya kesiapan logistik sehingga perlu disikapi oleh berbagai pihak terkait. “Data-data ini baik sekali, kita kalau mau perang itu harus tahu target yang harus diprioritaskan yang mana, jangan sampai kemudian luput dari informasi,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Bima turut menyoroti pentingnya pemulihan jaringan komunikasi, termasuk kelistrikan. Dari laporan jajaran terkait, pemulihan jaringan listrik telah mencapai 100 persen, sementara penanganan kebutuhan air bersih masih terus dilakukan. Diketahui bahwa TNI setempat juga telah dikerahkan untuk membantu mengangkat pipa-pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang hanyut akibat banjir.
“Karena biasa Pak, kalau dalam situasi bencana kalau tidak ditangani dengan baik sanitasi, nanti akan muncul persoalan-persoalan kesehatan. Nah, itu kemudian membuat pekerjaannya lebih rumit lagi,” tandasnya.
Red
Jakarta, DN-II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat administrasi kependudukan digital untuk mendukung pelayanan publik yang inklusif dan mendorong transformasi digital nasional. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir menegaskan pentingnya menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, semangat kolaborasi, dan dedikasi tinggi.
Tomsi menjelaskan bahwa pembangunan sistem big data kependudukan membutuhkan dukungan lintas pihak, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH), karena proyek ini merupakan pembangunan data kependudukan terbesar di Indonesia. Data tersebut akan menjadi rujukan penting tidak hanya bagi Kemendagri, tetapi juga bagi seluruh kementerian/lembaga (K/L), termasuk untuk berbagai layanan publik dan sektor ekonomi.
“Perlunya kebersamaan dan perlunya penguatan, di mana tantangan-tantangan yang kita hadapi itu berbeda dengan membangun suatu alat, atau membuat suatu alat. Di mana kita sekaligus membangun dan sekaligus juga mempertahankan daripada kinerja alat yang sudah ada,” jelas Tomsi pada Rapat Komite Pengawasan Proyek Penguatan Administrasi Kependudukan dan Identitas Kependudukan Digital di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Tomsi mengingatkan bahwa Indonesia pernah memiliki pengalaman kurang baik terkait pengelolaan data kependudukan pada 2011. Karena itu, melalui pengawasan yang ketat dan kolaborasi berbagai pihak, potensi risiko serupa harus dapat diantisipasi. Ia menambahkan, proses pembangunan sistem baru harus dilakukan bersamaan dengan menjaga kestabilan sistem yang masih berjalan. 
“Setiap hari itu ratusan serangan hacker ke alat ini, ya. Sehingga kita tetap harus menjaganya dengan sebaik-baiknya,” terangnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, ancaman siber tersebut menjadi alasan penting untuk memastikan penguatan infrastruktur baru agar mampu menopang sistem lama yang sudah menua. Jika sistem yang ada mengalami gangguan, maka sekitar 7.200 stakeholder, baik K/L maupun sektor swasta, yang bergantung pada data kependudukan akan terdampak, mulai dari layanan perbankan, APH, hingga penyaluran bansos.
“Bansos itu semua datanya mengandalkan dari sini, kemudian berkaitan dengan kegiatan-kegiatan perekonomian. Nah, harapannya adalah sinergi kita bersama, kita sama-sama saling isi, saling mengingatkan,” ujarnya.
Tomsi juga menyoroti pentingnya koordinasi antarkonsultan yang terlibat. Konsultan induk akan merancang skema manajemen risiko, sementara konsultan bidang yang menjadi pendukung perlu memastikan seluruh spesifikasi berjalan harmonis dan saling mendukung. Masukan dari seluruh jajaran Ditjen Dukcapil juga dinilai penting agar sistem yang dibangun benar-benar sesuai kebutuhan lapangan.
Ke depan, Tomsi berharap big data ini menjadi fondasi utama layanan berbasis data kependudukan di Indonesia. Seluruh kementerian/lembaga dan sektor swasta diharapkan dapat mengembangkan pemanfaatan data secara lebih luas, mulai dari perpajakan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) hingga layanan publik lainnya.
“Mulai dari lahir, mati, cerai, rujuk, juga datanya ada di sini. Bapak-Ibu sekalian, itulah harapannya bahwa tim kita bersama pada hari ini dapat melaksanakan tugasnya sesuai bidang masing-masing, memberikan saran yang terbaik,” pungkasnya.
Red
Langkah ini dilakukan sebagai respon cepat atas terputusnya akses darat dan terbatasnya distribusi kebutuhan dasar di sejumlah titik. Melalui dukungan udara, TNI memastikan masyarakat tetap mendapatkan bantuan meski kondisi medan sulit dijangkau. Helikopter MI-17 V5 dengan nomor registrasi HA-5157 dipilih karena kemampuan angkut besar dan keandalannya dalam operasi kemanusiaan jarak menengah.
Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, S.I.P., menyampaikan bahwa bantuan yang dikirim merupakan bagian dari komitmen TNI dalam mendukung percepatan penanganan bencana bersama pemerintah daerah. Beliau menegaskan kesiapsiagaan penuh prajurit TNI untuk hadir membantu masyarakat kapan pun diperlukan.
“Pengiriman hari ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan Kodam IM untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Kami akan terus memantau situasi di lapangan dan menambah dukungan jika diperlukan,” ujar Pangdam IM.
Bantuan 1,5 ton logistik terdiri dari makanan siap saji Eprokal, vitamin, obat-obatan esensial, serta perlengkapan kesehatan yang telah dikemas oleh personel Kodam IM agar mudah dan cepat disalurkan setibanya di lokasi. Helikopter MI-17 V5 dijadwalkan mendarat langsung di titik distribusi yang telah ditetapkan pemerintah daerah dan tim tanggap darurat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selanjutnya, personel TNI bersama BPBD dan relawan siap menyalurkan bantuan kepada warga yang paling membutuhkan. Upaya ini menjadi bukti nyata peran aktif TNI dalam operasi kemanusiaan, menjangkau wilayah sulit, serta memastikan masyarakat terdampak mendapatkan bantuan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan.
#tniprima
#indonesiamaju
#tnisiagabencana
You cannot copy content of this page