BREBES, DETIK NASIONAL.COM II Keputusan Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, untuk merombak 23 pejabat Eselon II dan III pada Senin, 24 November 2025, memicu reaksi dan kritik tajam dari pengamat politik lokal.
Sorotan utama tertuju pada penempatan sejumlah pejabat di posisi yang dianggap tidak sesuai dengan latar belakang keilmuan atau pengalaman mereka, memunculkan pertanyaan tentang prinsip the right man/woman on the right place.
​Pengamat politik Brebes yang juga mantan Ketua KPUD setempat, Reza Pahlevi, menyampaikan sejumlah catatan kritisnya.
​”Mutasi ini adalah hak prerogatif Bupati, tapi sebagai bagian dari diskusi publik, penting untuk memberi catatan. Beberapa penunjukan tampak aneh dan berpotensi menjadi bumerang,” ujar Reza.
​Tiga Penunjukan Kunci yang Dipertanyakan
​Reza Pahlevi menyoroti tiga penunjukan yang dianggap janggal:
​Kepala Satpol PP dari Latar Belakang Guru:
Penunjukan Caridah, M.Pd. (sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan) sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi sorotan. Satpol PP memiliki tugas utama penegakan Peraturan Daerah (Perda), yang membutuhkan ketegasan dan kompetensi spesifik.
​”Ibu Caridah memiliki basis sebagai guru, bahkan sempat menjabat Kadis Pendidikan. Mampukah beliau bersikap tegas dalam penegakan Perda? Jika berbicara ‘the right man/woman on the right place’, penempatan ini terasa tidak tepat. Kita tunggu saja pertimbangan khusus dari Bupati,” kata Reza.
​Kepala Dinas Pendidikan dari Latar Belakang Teknik:
Sebaliknya, posisi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) kini dijabat oleh Sutaryono, SH, M.Si., yang berlatar belakang teknik (sebelumnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum).
​”Dinas Pendidikan mengelola ribuan guru dan jutaan siswa. Ini bukan sekadar urusan infrastruktur. Orang teknik diminta menata pendidikan dasar dan menengah. Jangan sampai guru dan siswa dianggap sebagai ‘material proyek’,” tegas Reza, sembari membandingkannya dengan penunjukan Plt Kadinas Pendidikan sebelumnya, Djoko Gunawan, yang dinilai memiliki konteks berbeda.
​Alumni IPDN di Dinas Perikanan:
Penempatan Drs. Eko Supriyono, M.Si. (Alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri/IPDN) sebagai Kepala Dinas Perikanan juga disebut “dipaksakan” dan tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik sektor tersebut.
​Test Case untuk Pejabat Era Sebelumnya
​Lebih jauh, Reza Pahlevi menduga perombakan ini mungkin merupakan “Test Case” yang dilakukan oleh Bupati Paramitha Widya Kusuma terhadap pejabat Eselon II yang mayoritas merupakan peninggalan dari era Bupati sebelumnya, Idza Priyanti.
​”Apakah ini bagian dari strategi untuk ‘menyingkirkan’ yang tidak mendukung, atau justru upaya merangkul mereka agar bisa mewujudkan visi ‘Brebes Beres’? Mengingat masih ada beberapa jabatan Eselon II yang masih kosong, manuver ini patut dicermati,” tutup Reza.
​Bupati Paramitha sendiri dalam sambutannya saat pelantikan menyatakan bahwa rotasi jabatan ini adalah hasil evaluasi kinerja dan merupakan strategi untuk mempercepat pelayanan publik. “Masyarakat menuntut aksi, bukan teori. Pergeseran jabatan ini hasil evaluasi yang betul-betul saya amati… Bupati bukan Superman. Kita butuh super team,” tegasnya, menargetkan agar birokrasi dapat “lari kencang.”
Red/Teguh
About the Author
Eksplorasi konten lain dari Detik Nasional.Com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
