Banjarbaru, DN-II Dukungan TNI Angkatan Udara dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Selatan terus bergerak. Pesawat Hercules TNI Angkatan Udara A-1328 kembali mendarat di Apron Lanud Sjamsudin Noor. Sabtu, (05/09/2026), membawa dukungan logistik untuk memperkuat keselamatan dan kesiapan personel yang bertugas di lapangan.
Kali ini, Hercules A-1328 membawa 500 Koli Alat Pelindung Diri (APD) dari Kementerian Pertahanan RI serta 2 koli masker dari Pusat Kesehatan (Puskes) TNI AU. Setibanya di Lanud Sjamsudin Noor, seluruh bantuan segera diterima dan disiapkan untuk didistribusikan guna mendukung kebutuhan personel yang terlibat dalam penanganan Karhutla di wilayah Kalimantan Selatan.
Kedatangan bantuan tersebut menjadi bagian penting dari dukungan logistik dalam operasi penanganan Karhutla. Selain memperkuat kesiapan operasional, ketersediaan APD dan masker menjadi perhatian utama mengingat personel di lapangan berhadapan langsung dengan asap, panas, serta kondisi medan yang penuh tantangan.
Komandan Lanud Sjamsudin Noor, Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita, M.M.S., menegaskan bahwa keselamatan personel harus menjadi prioritas dalam setiap pelaksanaan tugas penanganan Karhutla. Dukungan APD dan masker ini sangat penting untuk melindungi personel yang berada di lapangan, sehingga seluruh personel dapat melaksanakan tugas secara maksimal, namun tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan.
Danlanud Sam juga menegaskan bahwa Lanud Sjamsudin Noor akan terus memastikan dukungan transportasi udara, penerimaan logistik, maupun kebutuhan operasional lainnya dapat berjalan dengan baik.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sinergi dan koordinasi dengan Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait akan terus diperkuat, karena dukungan udara memiliki peran penting dalam memastikan kebutuhan operasional dapat terpenuhi dengan cepat, khususnya ketika kondisi di lapangan membutuhkan tambahan logistik dan perlengkapan secara segera.
Kehadiran Hercules A-1328 dengan membawa dukungan APD dan masker menjadi bukti bahwa penanganan Karhutla dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pengerahan personel dan operasi pemadaman, tetapi juga dengan memastikan perlengkapan keselamatan serta kebutuhan pendukung penanganan Karhutla di Kalimantan Selatan tersedia tepat waktu. Red
BREBES, DN-II Organisasi Insan Pers Independen (INSPI) resmi menggelar kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) di Dapur Mangrove, Jalan Proklamasi, Kelurahan Pasar Batang, Kecamatan Brebes, Minggu (6/9/2026).
Berlokasi tepat di sebelah selatan Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Brebes, rangkaian kegiatan tersebut berlangsung khidmat, lancar, dan kondusif.
Agenda yang dimulai pukul 10.00 WIB ini dihadiri oleh para pendiri, dewan penasihat, jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC), serta segenap wartawan dari berbagai platform media, baik cetak, elektronik, maupun televisi.
Pendiri sekaligus Ketua Umum INSPI, Firdaus Andika, menyampaikan apresiasi mendalam atas tingginya antusiasme serta kehadiran para pengurus dan anggota dari berbagai wilayah dalam forum strategis tersebut.
”Alhamdulillah, acara Munas ini dihadiri oleh perwakilan dari beberapa daerah, seperti Cilacap, Tegal, Grobogan, Pemalang, Pekalongan, dan daerah-daerah lainnya yang turut hadir untuk menyukseskan rapat ini,” ujar Firdaus.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Firdaus Andika pada hari ini Minggu, 06 September 2026, secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari organisasi profesi sebelumnya, yakni selaku Ketua Umum Sekber-IPJT Jawa Tengah. Ia menegaskan bahwa ke depan, seluruh gerak langkah organisasi harus berpedoman penuh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Insan Pers Independen (INSPI) sebagai wadah perkumpulan yang independen dengan lingkup nasional. Ia juga berpesan agar para anggota senantiasa memegang teguh kode etik jurnalistik dalam menjalankan tugas peliputan di lapangan.
Pelaksanaan Munas ini bertujuan untuk mematangkan persiapan organisasi menjelang gelaran Musyawarah Nasional (Munas) utama. Melalui forum koordinasi ini, para peserta mendiskusikan berbagai agenda penting demi memperkuat soliditas internal, meningkatkan profesionalisme, serta menjaga marwah independensi insan pers di Indonesia.
Salam Independen!
Tim Redaksi
KPP Pratama Subang Gelar Edukasi Sertifikasi Halal Usaha Mikro dan Kecil
SUBANG, www.detik-nasional.com // Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Subang menggelar program Business Development Services (BDS) bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) se-Kabupaten Subang. Kegiatan yang difokuskan pada edukasi dan pendampingan pengurusan sertifikat halal produk usaha ini berlangsung di Aula Kantor KPP Pratama Subang, Jl. Mayjend Soetoyo No. 52, Karanganyar, Subang, pada Kamis (13/8/2026).
Acara tersebut resmi dibuka langsung oleh Kepala KPP Pratama Subang, Faisal Fatahillah. Kehadiran para peserta yang merupakan perwakilan UMK dari 30 kecamatan di wilayah Kabupaten Subang menunjukkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat pelaku usaha lokal untuk terus berkembang dan melengkapi legalitas produk mereka.
Dalam sambutannya, Faisal Fatahillah menegaskan bahwa peran instansi perpajakan tidak hanya sebatas memungut pajak negara, melainkan juga turut membina para pelaku usaha kecil agar mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Langkah nyata ini diwujudkan melalui kemitraan strategis guna memfasilitasi kebutuhan legalitas para pengusaha di daerah.

Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”KPP bukan hanya menarik pajak, tetapi juga membina para usaha mikro dan kecil agar usahanya bisa naik kelas. Kali ini kami mengundang pendamping halal untuk membimbing pengurusan legalitas dan sertifikat halal produk usaha, agar para pengusaha kecil benar-benar siap berkembang, semakin maju, dan sejahtera,” ujar Faisal.
Guna memberikan pemahaman yang komprehensif, KPP Pratama Subang menghadirkan Rokib Elfariz, Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dari Lembaga LP3H Insan Halal Center, sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, ia membimbing para peserta mengenai tahapan serta kriteria yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan sertifikasi halal.
Pada kesempatan tersebut, Rokib Elfariz menekankan pentingnya kesadaran para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku terkait kewajiban kepemilikan sertifikat halal bagi produk yang beredar. Ia mengingatkan para peserta mengenai program penegakan aturan Wajib Halal Oktober (WHO) agar para pelaku UMK di Subang tidak tertinggal dan siap bersaing di pasar yang lebih luas.
REPORT :JULIYAN
KENDARI, DN-II Tindakan sewenang-wenang yang diduga dilakukan oleh oknum debt collector rekanan PT Astra Credit Companies (ACC) Finance Kendari menuai kecaman keras. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo (BEM FKIP UHO), Hendrawan, secara resmi mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara untuk menjatuhkan sanksi terberat berupa pencabutan izin usaha PT ACC Finance Kendari. (5/9/2026).
Desakan ini mencuat setelah terjadi insiden fatal di mana satu unit mobil ditarik paksa dari pekarangan rumah pribadi warga. Ironisnya, korban merupakan pemilik kendaraan dengan rekam jejak pembayaran bersih tanpa ada tunggakan sama sekali, menjadikan insiden ini sebagai kasus salah sasaran yang mencederai hak konsumen.
Poin Utama dan Tuntutan BEM FKIP UHO
Pencabutan Izin Usaha: Menuntut OJK Sultra segera mencabut izin operasional PT ACC Finance Kendari karena dinilai gagal melakukan pengawasan internal terhadap pihak ketiga.
Pengembalian Unit Kendaraan: Mendesak agar kendaraan korban segera dikembalikan secara utuh tanpa syarat apa pun dalam kondisi semula.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Permintaan Maaf Terbuka: Menuntut manajemen PT ACC Finance Kendari menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada korban dan publik.
Eskalasi Gerakan: Mengancam akan menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor OJK Sultra dan Kantor PT ACC Finance Kendari jika tuntutan tidak direspon secara progresif.
Pelanggaran Prosedur dan Asas Hukum
Aksi penyitaan sepihak di kediaman pribadi tanpa verifikasi data yang valid dinilai telah menabrak ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Berdasarkan aturan hukum tersebut, perusahaan pembiayaan dilarang melakukan eksekusi jaminan fidusia secara sepihak tanpa melalui permohonan resmi ke Pengadilan Negeri apabila terjadi sengketa atau keberatan.
”Bagaimana mungkin perusahaan pembiayaan berskala nasional melakukan kecerobohan sekasar ini? Ini membuktikan kegagalan total dalam sistem kontrol internal mereka. Tindakan ini sudah masuk dalam kategori teror terhadap ruang privasi warga negara,” tegas Hendrawan dalam rilis resminya.
BEM FKIP UHO menyatakan komitmen penuh untuk terus berdiri bersama korban dan mengawal kasus ini hingga tuntas demi menegakkan marwah hukum serta melindungi kenyamanan masyarakat Kendari dari praktik penagihan yang serampangan. Tim
Update Gempa NTT Hari ke-22: TNI Salurkan 12,5 Ton Bantuan via Udara, Total Logistik Capai 1.214 Ton
NTT, DN-II Penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) berlanjut hingga hari kedua puluh dua, Sabtu (5/9/2026).
TNI mengerahkan 3.545 personel untuk membantu masyarakat di sejumlah wilayah terdampak.
Pada hari ini, TNI mengirim 12,597 ton bantuan melalui jalur udara menggunakan pesawat TNI AU. Pengiriman tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terus terdistribusi ke wilayah yang membutuhkan.
Secara keseluruhan, bantuan yang telah dikirim TNI untuk masyarakat terdampak gempa NTT mencapai 1.214,097 ton, melalui jalur darat, laut, dan udara.
TNI terus bersinergi dengan BNPB, pemerintah daerah, serta unsur terkait dalam mendukung penanganan bencana dan membantu pemulihan masyarakat terdampak gempa NTT. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
Kaltim, DN-II TNI mengerahkan personel dan Helikopter H225M Caracal TNI AU untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (5/9/2026).
Penanganan dilakukan melalui darat dan udara untuk mempercepat pemadaman serta mencegah api meluas.
Untuk penanganan melalui udara, Helikopter H225M Caracal dari Skadron Udara 8 melaksanakan dua sorti penerbangan dengan 15 kali water bombing di sejumlah titik, antara lain Bukit Merdeka, Bukit Tengkorak, dan Wonotirto.
Dalam setiap sorti, helikopter membawa sekitar dua ton air dari sumber air terdekat untuk dijatuhkan pada titik api prioritas. Patroli udara juga dilaksanakan untuk memantau perkembangan karhutla dan menentukan sasaran pemadaman.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sedangkan penanganan di darat, personel Kodim 0913/PPU bersama Polres PPU, BPBD PPU, Otorita IKN, dan unsur terkait melakukan penyisiran serta pemadaman sisa api dan bara, termasuk di lokasi yang sulit dijangkau. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara terkoordinasi dengan pelaksanaan water bombing berdasarkan perkembangan titik api dan kondisi di lapangan.
TNI terus bersinergi dengan Otorita IKN, BNPB, pemerintah daerah, dan unsur terkait dalam penanganan karhutla. Pengerahan personel dan alutsista merupakan bagian dari upaya mempercepat pemadaman serta mencegah kebakaran meluas ke permukiman maupun kawasan pembangunan IKN. Red
#tniprima #tnirakyat
Jakarta, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyakto menghadiri pelantikan Pengurus Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Masa Bakti 2026–2030, Sabtu (5/9/2026). Dalam susunan kepengurusan tersebut, Panglima TNI dipercaya menjadi salah satu Dewan Pembina IPSI.
Dalam kepengurusan IPSI Masa Bakti 2026–2030, Presiden RI Prabowo Subianto menjabat sebagai Pembina Utama, Sugiono sebagai Ketua Umum, dan Dr. Edhy Prabowo, sebagai Ketua Harian IPSI.
Pelantikan pengurus menjadi momentum untuk memperkuat organisasi dan pembinaan pencak silat, sekaligus mendorong peningkatan prestasi di tingkat nasional maupun internasional serta menjaga pencak silat sebagai bagian dari warisan budaya bangsa.
Keterlibatan Panglima TNI sebagai salah satu Dewan Pembina merupakan wujud dukungan TNI terhadap pembinaan dan pengembangan pencak silat, sekaligus mendorong lahirnya generasi yang berprestasi, disiplin, dan berkarakter. Red
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Prof Sutan Nasomal: Tembak Mati Bandar Narkoba, Indonesia Darurat Pasar Gelap Jaringan Internasional
Jakarta, DN-II Sangat berbahaya bila Presiden RI Prabowo tidak melaksanakan hukuman mati (hukaman tembak mati) bagi para bos besar narkoba dan kurirnya yang menjadikan Indonesia sebagai pasar terbesar untuk penjualan Narkoba dengan macam macam jenisnya. Bila ada oknum aparat yang terlibat maka harus di hukum mati juga. (4/9/2026).
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH tegas menyampaikan kepada awak media bahwa TIDAK BOLEH ADA TOLERANSI siapa saja bos narkoba dari luar negri bersama kurirnya dan para oknum yang terlibat harus di hukum mati. Begitu juga bila WNI ikut menyediakan fasilitasnya hukum mati.
Korban narkoba dari dewasa sampai anak anak sudah sangat banyak luar biasa dan akan lama untuk pemulihannya ketika berobat di BNN. Bisa tidak tertolong lagi karena dampak narkoba merusak jaringan otak manusia. Bisa 25 tahun lebih mengobatinya.
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH : Menjajah Indonesia dengan memasukkan Narkoba atau memproduksi Narkoba di Indonesia adalah sama saja mengajak perang dengan Indonesia. Para pemerhati masyarakat melihat Indonesia menjadi pasar besar jaringan Narkoba karena oknum aparatnya mudah di sogok.
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH : Seharusnya para KAPOLDA mundur dari jabatannya bila tak mampu memutus semua jaringan narkoba diwilayah kerjanya. Apa tidak malu sebagai KAPOLDA tetapi membiarkan narkoba mudah masuk dari LN ke semua wilayah hukum Indonesia. Mundur harusnya KAPOLDA yang wanprestasi. KAPOLDA yang cerdas tidak akan sayang sama peluru untuk menembak ditempat para bos narkoba karena menyerang Indonesia sebagai pasar besar pemasaran Narkoba.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Presiden RI Prabowo Subianto pasti tau semua persoalan narkoba menyerang Indonesia dengan secara besar besaran.
Presiden RI Prabowo Subianto pasti tau judol (judi online) juga bebas masuk merampok uang masyarakat dengan jumlah Trilyunan. Bila tidak di putus dan di perangi maka tiap bulan bisa 3 ribu Trilyun uang rakyat yang di tarik ke LN lewat judi online.
Bila tidak mau perang melawan mafia narkoba dan mafia judi. Indonesia pasti hilang dari peta dunia.
Narasumber : Prof DR Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Presiden Partai Oposisi Merdeka Jenderal Kompii Pendiri Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Assotion Of Young Indonesian Advocates Ketua YPLBH Profesor Sutan Nasomal SH MH Rektor Universitas STIA STIH Pronass Ketua Umum YPP Brigip.
TANA TORAJA, DN-II Pakar Hukum Internasional sekaligus Ekonom, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., mengecam keras kasus keracunan massal yang menimpa puluhan siswa SMP Negeri 1 Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, pada Kamis (3/9/2026). Ia menilai insiden tersebut seharusnya tidak terjadi jika pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
”Dengan sudah ratusan kasus serupa terjadi di berbagai daerah di Indonesia, ini mestinya jadi pelajaran. Kasus di SMPN 1 Makale ini tidak akan terjadi kalau saja pihak pengelola SPPG MBG tidak lalai terhadap bahan makanan,” tegas Prof. Sutan saat dimintai tanggapan di Kantor Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Cijantung, Jakarta, Jumat (5/9/2026).
Dugaan Penggunaan Bahan Pangan Kadaluwarsa
Prof. Sutan menduga kuat adanya unsur kesengajaan dari pengelola SPPG MBG Tana Toraja demi meraih keuntungan berlipat ganda. Menurutnya, insiden ini bukan lagi persoalan administratif biasa, melainkan menyangkut keselamatan nyawa anak bangsa yang seharusnya dilindungi melalui program peningkatan gizi negara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Negara hadir lewat program MBG untuk menyehatkan, bukan untuk meracuni,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan, untuk segera melakukan penyelidikan mendalam guna memastikan apakah insiden tersebut murni kelalaian atau ada unsur kesengajaan yang masuk ke ranah pidana. Selain proses hukum, ia juga meminta Badan Gizi Nasional mengevaluasi total seluruh unit SPPG di Sulawesi Selatan maupun secara nasional.
Kronologi Singkat Kejadian
Sebelumnya, sebanyak 42 siswa SMPN 1 Makale dilarikan ke Puskesmas Makale Kota dan RSUD Tana Toraja usai menyantap menu MBG yang terdiri dari nasi, ayam suwir, sayur lodeh, dan susu. Sebanyak tiga siswa dilaporkan harus menjalani rawat inap akibat dehidrasi, sementara sampel makanan kini tengah diuji lebih lanjut oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama Dinas Kesehatan setempat.
Narasumber:
Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., adalah Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), Ketua Umum YPLBH, serta Rektor Universitas STIA STIH Pronass.
Jakarta, DN-II Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta Tim Pemantauan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah tidak sekadar melakukan pemantauan dan mengumpulkan data. Tim harus mampu mengidentifikasi akar persoalan yang menghambat pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah, menentukan intervensi yang tepat, serta mengawal penyelesaiannya.
Hal tersebut disampaikan Tomsi saat memberikan pengarahan pada Rapat Penyusunan dan Pemaparan Rencana Kerja Tim Pemantauan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah menuju Target Pertumbuhan Ekonomi sebesar 8% di Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta, Jumat (4/9/2026).
“Bapak/Ibu sekalian penanggung jawab wilayah bukan sekadar hanya mengumpulkan data, tetapi kita harus dapat poin untuk penyelesaian masalah ekonomi di daerah itu,” ujar Tomsi.
Tim tersebut bertugas melakukan pemantauan terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah. Setiap tim memiliki wilayah tanggung jawab yang harus dikawal, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.
Tugas inti tim meliputi koordinasi pelaksanaan pemantauan sesuai wilayah, pengumpulan data dan informasi perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah, verifikasi data dan informasi yang disampaikan pemerintah daerah (Pemda), serta analisis dan evaluasi sebagai bahan pertimbangan pimpinan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam menjalankan tugas tersebut, tim juga diminta mengawal Pemda dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sembilan langkah konkret. Langkah tersebut meliputi percepatan realisasi APBD, percepatan realisasi APBN, percepatan proyek infrastruktur pemerintah, pengendalian harga bahan pokok, pencegahan ekspor dan impor ilegal, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan peternakan sesuai potensi lokal, peningkatan output industri manufaktur sesuai potensi lokal, serta kemudahan perizinan perusahaan.
Dari sembilan langkah tersebut, setiap daerah diminta menentukan setidaknya tiga langkah yang paling menentukan dalam mendorong pertumbuhan ekonominya. Penentuan prioritas perlu disesuaikan dengan potensi sekaligus persoalan utama yang dihadapi masing-masing daerah.
Karena itu, Tomsi menekankan bahwa pendekatan terhadap setiap daerah tidak dapat diseragamkan. Perbedaan karakteristik, potensi, dan persoalan ekonomi membuat intervensi yang dibutuhkan setiap daerah juga berbeda.
“Tidak semua daerah membutuhkan obat yang sama. Diagnosis [pasti] berbeda, maka intervensinya juga harus berbeda-beda. Kalau kita tidak tajam menganalisanya, penyakitnya enggak dapat secara rinci [gambaran masalah dan cara mengatasinya],” ungkapnya.
Untuk menghasilkan diagnosis yang tepat, Tomsi meminta Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah dilibatkan dalam koordinasi antara tim dan Pemda. Keterlibatan BPS diperlukan terutama untuk membantu memastikan data dan informasi mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi yang disampaikan Pemda benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan.

“Tim yang sudah kita bentuk tadi, ini kan sudah tahu provinsi, kemudian kota, dan kabupaten masing-masing, memiliki kewajiban … pengumpulan data dan informasi mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, setiap kita zoom dengan pemerintah daerah, tolong BPS daerah itu harus hadir di situ,” ungkapnya.
Dengan data yang terverifikasi dan analisis yang lebih tajam, tim diharapkan tidak berhenti pada identifikasi persoalan, tetapi mampu menentukan langkah penyelesaian yang konkret dan mengawal pelaksanaannya di masing-masing daerah.
Pada akhirnya, Tomsi menegaskan, keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak cukup diukur dari kenaikan angka pertumbuhan semata. Pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan kesejahteraan.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi tidak menciptakan pekerjaan belum cukup menjadi ukuran keberhasilan. Pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi investasi, lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan kesejahteraan,” tandasnya. Red
You cannot copy content of this page




