Sekjen Kemendagri ke Pemda: Segera Susun Langkah Konkret Jaga Stabilitas Harga Pangan Jelang Ramadan
Jakarta, DN-II Menjelang Ramadan 2026, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar menyusun langkah antisipatif sejak dini dalam mengendalikan inflasi. Ia mengingatkan bahwa lonjakan harga pangan kerap terjadi pada periode tersebut dan hanya dapat dicegah melalui perencanaan berbasis data historis.
“Kalau sudah kerjanya di bulan Ramadan, enggak akan bisa kita menanggulanginya,” ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah. Forum tersebut berlangsung secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (12/1/2026).
Ia pun mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh daerah untuk segera melakukan rapat internal, membuka data inflasi tiga tahun terakhir, dan menyusun langkah konkret menghadapi Ramadan. Tomsi berharap, Ramadan 2026 dapat menjadi momentum pembuktian bahwa pemerintah pusat dan daerah mampu menjaga stabilitas harga pangan.
“Sekali-sekali Bapak-Ibu sekalian kita membuat sejarah, bahwa di Ramadan tahun 2026 sembako terkendali, barang tidak naik,” jelasnya.
Dalam arahannya, Tomsi juga menyoroti sejumlah komoditas pangan strategis yang perlu mendapat perhatian serius. Hal itu di antaranya bawang putih, bawang merah, telur ayam ras, cabai, minyak goreng, dan beras. Ia meminta kementerian/lembaga teknis serta Pemda memperkuat koordinasi termasuk dengan pelaku usaha untuk menjaga pasokan dan distribusi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di lain sisi, ia menjelaskan angka inflasi nasional secara year on year pada Desember 2025 terkendali di angka 2,92 persen. Angka tersebut dinilai masih berada dalam rentang target inflasi nasional, yakni 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen.
Menurutnya, angka inflasi ideal diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Inflasi yang terlalu rendah dapat menekan produsen, khususnya petani dan pelaku sektor perkebunan. Sementara inflasi yang terlalu tinggi akan memberatkan masyarakat sebagai konsumen. “Batas kita yang ideal adalah 2,5 [persen],” tegasnya.
Tomsi mengakui, pada Desember 2025 terjadi kenaikan inflasi bulanan sebesar 0,64 persen yang turut dipengaruhi oleh bencana di sejumlah wilayah, seperti Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut). Kondisi tersebut berdampak pada kenaikan harga pangan di daerah terdampak dan berkontribusi terhadap inflasi nasional.
“Dengan kondisi saudara-saudara kita mendapatkan musibah… kita masih mendapatkan angka yang baik, di mana masih dalam batasan 1,5 sampai 3,5 [persen],” katanya.
Atas capaian tersebut, Tomsi menyampaikan apresiasi kepada seluruh Pemda, kementerian, dan lembaga terkait atas upaya bersama dalam menjaga stabilitas harga. Namun demikian, ia menekankan pentingnya evaluasi yang lebih tajam terhadap daerah-daerah dengan inflasi tinggi, khususnya yang berlangsung dalam periode cukup lama.
Tomsi meminta agar laporan atau rapor inflasi daerah sepanjang tahun 2025 segera disusun dan ditampilkan sebagai bahan evaluasi bersama. Rapor tersebut akan memetakan daerah penyumbang inflasi tinggi beserta jenis komoditas pemicunya. “Rapat ini bukan formalitas. Rapat ini juga untuk menunjukkan upaya teman-teman di daerah, menunjukkan kemampuan teman-teman di daerah,” tegas Tomsi.
Turut hadir langsung dalam rapat tersebut Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rinna Syawal, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS) Windhiarso Ponco Adi Putranto, dan Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah. Hadir pula secara virtual pembicara dari kementerian dan lembaga lainnya. Kegiatan ini juga diikuti oleh jajaran Pemda secara virtual.
Red
Jakarta, DN-II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menurunkan tim ke Kabupaten Aceh Utara untuk mempercepat pemulihan dan penguatan layanan administrasi kependudukan (Adminduk) bagi masyarakat terdampak bencana. Penugasan tersebut dilaksanakan mulai tanggal 12 hingga 14 Januari 2026 sebagai bentuk dukungan langsung Kemendagri kepada pemerintah daerah (Pemda).
Langkah ini bertujuan untuk memastikan layanan serta penerbitan dokumen kependudukan dapat kembali berjalan secara optimal, khususnya di tengah keterbatasan sarana dan prasarana yang dihadapi daerah terdampak. Kehadiran tim Ditjen Dukcapil diharapkan mampu membantu Dinas Dukcapil Kabupaten Aceh Utara dalam menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
Tim ini dipimpin oleh Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Muhammad Nuh Al Azhar. Tim ini berisi sejumlah anggota di antaranya Kasubdit Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Wahyu Widayat, Kasubdit Keamanan Informasi Mensuseno, Kepala Bagian Umum Bastian Jacob Seimahuira, serta sejumlah pejabat dan staf teknis lainnya.
Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, tim membawa berbagai peralatan operasional pendukung layanan Adminduk. Hal itu di antaranya alat rekam, printer pencetakan KTP-el, card reader, perangkat penyedia daya dan jaringan, hingga ribuan blangko KTP-el dan kebutuhan operasional lainnya. Peralatan tersebut disiapkan untuk memastikan layanan tetap dapat berjalan meskipun terdapat kendala kelistrikan dan jaringan.
Sebagai bentuk dukungan nyata kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Ditjen Dukcapil Kemendagri juga akan menyerahkan sejumlah perangkat pendukung layanan kepada Dinas Dukcapil setempat. Bantuan tersebut meliputi 8.000 keping blangko KTP-el, satu set power station, satu set perangkat Starlink, serta satu set solar panel.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas layanan Disdukcapil setempat khususnya dalam menghadapi keterbatasan infrastruktur kelistrikan dan jaringan serta mempercepat pemulihan dan pemenuhan hak administrasi kependudukan masyarakat Kabupaten Aceh Utara,” ujar Muhammad Nuh.
Puspen Kemendagri
Bosnia, Herzegovina, DN-II Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin melaksanakan kunjungan ke Masjid Soeharto atau Masjid Istiklal Sarajevo, di sela rangkaian kunjungan kerja di Bosnia dan Herzegovina, pada Minggu (11/1/2026).
Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda bilateral Indonesia–Bosnia dan Herzegovina yang turut membahas penguatan kerja sama pertahanan antara kedua negara.
Masjid Soeharto memiliki nilai historis yang kuat sebagai simbol solidaritas dan komitmen kemanusiaan Indonesia kepada rakyat Bosnia dan Herzegovina pascakonflik Balkan pada dekade 1990-an. Pembangunan masjid Soeharto merupakan inisiatif Pemerintah Republik Indonesia sebagai wujud dukungan moral dan kemanusiaan bagi masyarakat Bosnia dalam masa pemulihan pascaperang.
Dalam kunjungan tersebut, Menhan Sjafrie menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Bosnia dan Herzegovina dibangun di atas nilai persahabatan, solidaritas, dan kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut hingga kini terus menjadi fondasi penting dalam memperkuat kemitraan strategis serta kontribusi bersama kedua negara bagi perdamaian.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
The Minister of Defence of the Republic of Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, paid a visit to Soeharto Mosque (also known as the Istiklal Mosque Sarajevo) on the sidelines of his working visit to Bosnia and Herzegovina, on Sunday (11 January). The visit formed part of the Indonesia–Bosnia and Herzegovina bilateral agenda, which also addresses the strengthening of defence cooperation between the two countries.
Soeharto Mosque holds strong historical significance as a symbol of Indonesia’s solidarity and humanitarian commitment to the people of Bosnia and Herzegovina in the aftermath of the Balkan conflict in the 1990s. The construction of the mosque was initiated by the Government of the Republic of Indonesia as an expression of moral and humanitarian support for the Bosnian people during the post-war recovery period.
During the visit, Minister Sjafrie underscored that relations between Indonesia and Bosnia and Herzegovina are built upon enduring values of friendship, solidarity, and humanity. These values continue to serve as an important foundation for strengthening strategic partnership and for joint contributions by both countries to peace.
Red
#SjafrieSjamsoeddin
#MenhanSjafrie
#KemhanRI
#PertahananUntukIndonesia #IndonesiaBosniaHerzegovina
BREBES, DN-II Kabar gembira bagi warga Kabupaten Brebes yang berencana mengakhiri masa lanjangnya. Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-348 Kabupaten Brebes tahun 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes menyelenggarakan program Nikah Gratis dengan fasilitas yang melimpah.
Kegiatan ini tidak hanya sekadar memfasilitasi administrasi pernikahan, tetapi juga memberikan dukungan nyata bagi pasangan baru untuk memulai hidup mandiri. Acara puncak rencananya akan dipusatkan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Brebes pada Kamis, 15 Januari 2026 mendatang.
Fasilitas Lengkap bagi Pengantin
Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes, Tahroni, dalam keterangan resminya menyampaikan bahwa panitia telah menyiapkan berbagai fasilitas menarik untuk memanjakan para calon pengantin, di antaranya:
Layanan Antar-Jemput: Calon pengantin akan dijemput dari rumah menuju lokasi acara di MPP Brebes.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Rias Pengantin (MUA): Disediakan tenaga ahli rias agar pengantin tampil maksimal di hari bahagia.
Bantuan Modal Usaha: Setiap pasangan akan mendapatkan bantuan modal sebesar Rp 2.000.000 dari Baznas.
Legalitas Usaha & Kependudukan: Bagi pengantin yang memiliki usaha akan langsung mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha). Selain itu, pasangan langsung menerima KTP dan KK dengan status terbaru, serta bingkisan menarik lainnya.
Ketentuan Wilayah Selatan
Khusus bagi calon pengantin yang berdomisili di wilayah selatan (Kecamatan Tonjong, Sirampog, Bumiayu, Paguyangan, Bantarkawung, dan Salem), fasilitas antar-jemput akan dikoordinasikan oleh pihak Kecamatan atau Desa setempat.
Jadwal dan Pendaftaran
Masyarakat yang berminat diharapkan segera mendaftarkan diri melalui KUA setempat dengan memenuhi persyaratan administrasi pernikahan yang berlaku. Berikut adalah detail kegiatannya:
Hari/Tanggal: Kamis, 15 Januari 2026
Waktu: 09.00 WIB s.d. Selesai
Lokasi: MPP Kabupaten Brebes
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kontak Informasi: Didah Mardiatin S. SE (082135388650)
“Program ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat menjalankan ibadah pernikahan sekaligus meringankan beban ekonomi mereka di hari spesial tersebut,” tulis pernyataan resmi Sekretariat Daerah.
Reporter: Teguh
Bosnia, Herzegovina, DN-II Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin melaksanakan kunjungan resmi ke Bosnia dan Herzegovina dalam rangka pertemuan bilateral dengan Menhan Bosnia dan Herzegovina Zukan Helez, yang berlangsung di Kemhan Bosnia dan Herzegovina, Sarajevo, pada Minggu (11/1/2026).
Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat hubungan bilateral sekaligus menjajaki peluang pengembangan kerja sama strategis di bidang pertahanan. Kedua Menteri Pertahanan membahas dinamika lingkungan strategis regional dan global, serta menegaskan kembali pentingnya kerja sama pertahanan dalam menjaga stabilitas, perdamaian, dan keamanan internasional.
Sebagai hasil konkret, kedua pihak menandatangani Joint Statement yang menegaskan komitmen bersama untuk meningkatkan kerja sama pertahanan melalui rencana penandatanganan MoU Kerja Sama Pertahanan. Kerja sama tersebut mencakup penguatan kolaborasi industri pertahanan, pendidikan dan pelatihan militer, serta dukungan bersama terhadap misi perdamaian di bawah mandat PBB.
The Minister of Defence of the Republic of Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, conducted an official visit to Bosnia and Herzegovina for a bilateral meeting with the Minister of Defence of Bosnia and Herzegovina, Zukan Helez, held at the Ministry of Defence of Bosnia and Herzegovina in Sarajevo, on Sunday (11 January).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
The meeting aimed to strengthen bilateral relations while exploring opportunities for the development of strategic cooperation in the field of defence. Both Ministers of Defence discussed regional and global strategic dynamics and reaffirmed the importance of defence cooperation in maintaining stability, peace, and international security.
As a concrete outcome, both sides signed a Joint Statement reaffirming their shared commitment to enhancing defence cooperation through the planned signing of a Memorandum of Understanding (MoU) on Defence Cooperation. The cooperation will encompass strengthened collaboration in the defence industry, military education and training, as well as joint support for peacekeeping missions under the mandate of the United Nations.
Red
#SjafrieSjamsoeddin
#MenhanSjafrie
#KemhanRI
#PertahananUntukIndonesia #IndonesiaBosniaHerzegovina
BOGOR, DN-II Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (Ratas) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (11/1/2026). Pertemuan ini membahas langkah strategis penguatan ekonomi nasional, mulai dari revitalisasi industri tekstil hingga kesiapan proyek hilirisasi raksasa.
Dalam arahannya, Presiden menekankan empat poin krusial sebagai pilar transformasi industri Indonesia ke depan:
1. Revitalisasi Industri Tekstil dan Garmen
Presiden menginstruksikan penguatan sektor tekstil dan garmen nasional melalui revitalisasi total pada rantai pasok (supply chain). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global dan menjaga stabilitas tenaga kerja di sektor padat karya.
2. Ambisi Industri Chip dan Semikonduktor
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pemerintah menargetkan penguatan sektor otomotif dan elektronik melalui investasi pengembangan teknologi semikonduktor. Presiden berharap Indonesia memiliki industri chip mandiri yang akan menjadi tulang punggung bagi masa depan industri digital, otomotif, dan elektronik di tanah air.
3. Hilirisasi Senilai USD6 Miliar
Presiden meninjau perkembangan rencana groundbreaking enam titik baru proyek hilirisasi yang dijadwalkan mulai berjalan pada awal Februari 2026. Proyek dengan total investasi mencapai USD6 miliar ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mempercepat nilai tambah komoditas dalam negeri.
4. Peresmian RDMP Balikpapan
Menutup agenda ratas, Presiden membahas kesiapan peresmian Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan yang dijadwalkan berlangsung besok, Senin (12/1/2026). Proyek ini merupakan tonggak sejarah dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
Kehadiran Menteri
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran menteri strategis, di antaranya:
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Danantara, Rosan Roeslani
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menteri Pertanian, Amran Sulaiman
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi
Pertemuan di hari libur ini menegaskan komitmen pemerintah untuk bekerja cepat dalam merealisasikan target ekonomi.
Red
— TIW —
#CatatanSeskab
MALANG, DN-II Genap 120 hari pasca penemuan jasad L (30) di belakang Rusun Desa Sendang Biru, tabir kematian yang penuh kejanggalan ini kian pekat. DPP IWO Indonesia bersama Redaksi Nasionaldetik.com resmi melayangkan Mosi Tidak Percaya terhadap kinerja penyidik Satreskrim Polres Malang yang dinilai lamban dan tidak transparan.
Melawan Logika Bunuh Diri
Berdasarkan investigasi lapangan dan keterangan saksi kunci, berikut adalah poin krusial yang menjadi dasar tuntutan:
Korban ditemukan tergantung dengan kedua tangan terikat rapi di depan tubuh. Secara sains forensik, mustahil bagi seseorang untuk melakukan teknik pengikatan mandiri yang presisi sebelum mengakhiri hidup. Ini adalah indikasi kuat adanya upaya staging (pementasan) TKP oleh pelaku profesional.
Sejak ditemukannya jasad pada 26 Oktober 2025 di area padat penduduk (Rusun Sendang Biru), penyidik gagal menghadirkan saksi kunci. Absennya progres selama 4 bulan di pemukiman padat menimbulkan pertanyaan besar: Ada apa dengan Polres Malang?
Dugaan penutupan hasil autopsi dan minimnya publikasi SP2HP kepada keluarga adalah pelanggaran nyata terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik dan hak konstitusional ahli waris.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pernyataan Sikap Pimpinan Redaksi & IWO Indonesia
Edi Supriadi (Pimpinan Redaksi Nasionaldetik.com/DPP IWO Indonesia):
“Hukum tidak boleh menyerah pada misteri yang sengaja diciptakan. Mengabaikan fakta tangan terikat adalah bentuk penghinaan terhadap nalar hukum. Kami mendesak kepolisian berhenti bersembunyi di balik diksi ‘masih lidik’ sementara bukti-bukti lapangan sudah berteriak bahwa ini adalah pembunuhan!”
Mendesak Polres Malang segera menetapkan tersangka berdasarkan bukti fisik kejanggalan pada tubuh korban.
Meminta Kapolda Jawa Timur untuk melakukan supervisi dan mengevaluasi kinerja Kapolres Malang serta tim penyidik yang menangani kasus ini karena dianggap gagal memenuhi standar profesionalisme Polri.
Meminta hasil visum dan autopsi dibuka secara gamblang di depan keluarga dan kuasa hukum guna menghentikan spekulasi liar di masyarakat.
Kami telah mengantongi keterangan saksi kunci yang mengarah pada identitas oknum. Kami menantang keberanian Polres Malang untuk menindaklanjuti informasi ini tanpa pandang bulu
Keadilan bagi L adalah harga mati.
Jika dalam waktu dekat tidak ada perkembangan signifikan, DPP IWO Indonesia akan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi (Mabes Polri dan Kompolnas) demi menjaga marwah institusi Polri dari oknum yang mencoba menumpulkan hukum.
Hashtag Terkait:
Tim Redaksi Prima/DPP IWO Indonesia
#KeadilanUntukL
#Sendang BiruBerdarah
#PolriPresisi
#UsutTuntas
#PoldaJatim
#MabesPolri
#StopPetiEsKasus
Jakarta, DN-II Berbagai kasus peristiwa di situasi ekonomi yang kurang baik belakangan ini di Indonesia menimbulkan berbagai kejadian ada yang bunuh diri karena kemiskinan bahkan yang baru saja terjadi adalah ibu rumah tangga gantung diri karena keluarganya kelaparan. ini sangat memprihatinkan kita untuk untuk Yth Bapak Presiden Jenderal H. Prabowo Subianto Membuat Keppres tentang kewajiban pemdes untuk melindungi mengayomi membantu warganya yang miskin minimal dibantu sandang pangannya hingga terhindar dari keputusasaan karena lapar tidak makan, karena kalau ini berkenpanjangan di Indonesia akan banyak terjadi peristiwa bunuh diri gantung diri karena ekonomi. Sebaiknya pihak desa menyisir mendata warganya yang miskin kelaparan didaerahnya dan Bupati atau Walikota mengeluarkan Perbup Perwali untuk mengantisipasi permasalahan ini. Ujar Prof Dr Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional ini menjawab materi pertanyaan para pemimpin Redaksi media cetak onlen dalam luar negeri di kantornya Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di Jakarta 11/1/2025 via telpon selulernya.
Prof Sutan Nasomal Akui Dampak krismon Pemdes Gagal mengayomi warganya dan Menyedihkan Penyebabnya.!!!
Krisis Sosial di Masyarakat telah mencapai tahap warna merah. Sikap seorang ibu mengakhiri hidupnya dengan gantung diri serta melibatkan anaknya juga di gantung ini adalah bukti Desa tidak mendata dengan benar bahwa ada Masyarakatnya yang tenggelam dalam keputus asaan akibat faktor ekonomi. Kantor Desa dengan semua stafnya tidak pernah membuka mata apakah ada warganya yang tidak makan hari ini atau sakit parah dan tak mampu berobat.
Desa adalah Pemerintah yang terdekat dengan Masyarakat. Mengapa tidak mampu Desa mendata Masyarakat krisis sosial. Ini pertanyaan dasarnya ?
Seorang Ibu yang selama ini mampu menjalani kesulitan bersama anak anaknya biasanya ditopang oleh saudara saudaranya agar bisa terisi perutnya atau mampu berobat bila sakit. Bila tidak ada yang bisa membantu pihak saudaranya. Maka Desa wajib memberikan solusi yang dibutuhkan. Tidak boleh ada warga Masyarakat yang kelaparan di Desa di bawah Pemerintahan NKRI. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kejadian Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah beberapa hari yang lalu Ibu dan Anak Gantung Diri harusnya menjadi teguran keras untuk Pemkab sampai Pemdes dan Ulama di wilayah tersebut. Artinya perlu perhatian Masyarakat luas agar Pemkab Pemdes dan Ulama jangan hanya memikirkan perutnya saja. Perut Masyarakat harus di perhatikan.
Bohong bila Pemkab dan Pemdes tidak bisa memperhatikan lingkungan dan Masyarakatnya. Mundur saja para pejabatnya kalau tidak menolong Masyarakat.
Tahun 2026 Indonesia memiliki Presiden RI Jendral Haji Prabowo Subianto yang penuh kasih sayang dan perduli kepada Rakyatnya. Maka semua para pemimpin daerah juga harus sama. Ada puluhan milyar anggaran cadangan di setiap pemerintah provinsi. Bisa di gunakan untuk memberikan Masyarakat yang lagi sengsara kelaparan dan tidak ada solusi.
Semoga TNI Polri yang sangat di banggakan oleh Rakyat Indonesia bisa ikut serta memperhatikan permasalahan seperti ini. Jangan ada lagi Ibu dan Anak gantung diri karena permasalahan ekonomi dan kelaparan.
Narasumber : Prof DR Sutan Nasomal SE,SH,MH
BREBES, DN-II Suasana jalan sehat di Komplek Islamic Center Brebes mendadak riuh oleh gelak tawa. Bukan karena insiden, melainkan aksi teatrikal jenaka antara seorang perawat bernama Purnomo dan “pasien”-nya, Jono, yang sukses mengocok perut warga hingga pejabat Forkopimda yang hadir. (11/1/2026).
Meskipun tampil dengan gestur layaknya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), aksi Jono dan Purnomo ini bukan sekadar hiburan kosong. Di balik banyolan segar mereka, terselip pesan edukasi yang mendalam tentang bahaya narkoba dan kesehatan mental.
Edukasi Dibalut Komedi
Dialog dimulai saat Purnomo, yang bertindak sebagai MC, menyapa warga Brebes yang antusias mengikuti jalan sehat. Ia kemudian membandingkan kesehatan warga dengan kondisi Jono yang tampak “nyeleneh.”
“Harusnya yang mengisi acara ini orang-orang sehat kayak masyarakat Brebes!” seloroh Purnomo.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tak mau kalah, Jono langsung menimpali dengan percaya diri, “Lho, aku ya sehat!” yang seketika memicu tawa penonton.
Kekocakan berlanjut saat Jono mengaku memiliki menu sarapan yang tidak lazim, mulai dari telur semut (kroto) hingga cairan pembasmi serangga. Meski memancing tawa, dialog ini menjadi pintu masuk bagi pesan utama mengenai pentingnya menjaga pola hidup sehat dan menjauhi zat berbahaya.
Sentilan Bahaya Narkoba
Di tengah keriuhan, suasana sempat berubah serius saat Jono meneriakkan slogan antinarkoba. Ketika ditanya rahasia agar tetap sehat seperti warga lainnya, Jono menjawab dengan lantang.
“Jauhi Narkoba!” seru Jono disambut tepuk tangan riuh, termasuk dari Kapolres Brebes yang turut menyaksikan aksi tersebut.
Purnomo kemudian menambahkan informasi layanan publik bagi masyarakat. “Bagi panjenengan (anda) semua yang membutuhkan Surat Keterangan Bebas Narkoba, bisa langsung mengurusnya dengan mudah di Satuan Reserse Narkoba Polres Brebes,” ujarnya mengedukasi warga.
Minta Jadi Adik Angkat Pj Bupati
Puncak kemeriahan terjadi saat Jono ditantang menyebutkan nama pemimpin daerah Brebes. Dengan gaya khasnya yang lugu, Jono mengaku sangat mengenal Pj Bupati Brebes, Iwanuddin Iskandar (atau dalam konteks ini disebut Ibu Yumita sebagai tokoh yang hadir).
“Siapa nama Bupati Brebes?” tanya Purnomo.
“Ibu Yumita namanya. Izin, Bu… mau punya adik Jono nggak, Bu?” tanya Jono dengan muka polos, yang langsung disambut tawa lepas oleh para tamu undangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Aksi kreatif ini membuktikan bahwa penyampaian pesan kamtibmas dan sosialisasi program pemerintah tidak harus kaku. Melalui pendekatan seni teatrikal dan komedi, pesan moral jauh lebih mudah diterima dan membekas di ingatan masyarakat.
Reporter: Teguh
KOTA TEGAL, DN-II Pengurus Cabang Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII) Kota Tegal periode 2025-2030 resmi dilantik. Pelantikan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Wakil Wali Kota Tegal, Minggu (11/1/2026) pagi.
Pengurus Cabang IKA-PMII Kota Tegal, Fahman Hidayat menyampaikan bahwa dirinya beserta pengurus memohon dukungan agar kepengurusan IKA-PMII Kota Tegal dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
“Saya mohon kerjasamanya, meminta dukungannya dari pembina serta dapat terus bersilaturahmi. Mudah mudahan kami dapat bekerja dengan baik dan diakui eksistensinya,” ujar Fahman.
Mukshin Jamin, selalu Pengurus Wilayah Ikatan Alumni PMII Jawa Tengah menyampaikan bahwa PMII memiliki kekuatan luar biasa.
“Saya mengapresiasi dengan adanya IKA PMII. Atas nama pengurus wilayah IKA-PMII Jawa Tengah menyambut baik momentum penting ini di Kota Tegal dalam konsolidasi IKA PMII. Konsolidasi menjadi penting, karena merupakan proses pembuatan kelembagaan dengan karakteristik,” ujar Muksin.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mukhsin Jamin berharap IKA-PMII dapat menjadi kekuatan yang sinergi pada semua level di daerah, provinsi dan nasional.
Wakil Wali Kota Tegal, Tazkiyyatul Muthmainnah menyampaikan atas nama Pemerintah Kota Tegal mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh jajaran Pengurus Cabang IKA – PMII Kota Tegal yang baru saja dilantik.
“Amanah yang hari ini disematkan bukanlah sekadar simbol organisasi, tetapi merupakan tanggung jawab moral, sosial, dan intelektual untuk mengabdikan diri kepada umat, bangsa, dan daerah,” ujar Mba Iin, sapaan akrab Wakil Wali Kota Tegal.
Mba Iin juga menyampaikan bahwa IKA-PMII bukanlah organisasi biasa. Organisasi yang lahir dari rahim pergerakan, dari tradisi intelektual, dan dari semangat keislaman yang moderat serta berwawasan kebangsaan.
“Oleh karena itu, para alumni PMII memiliki posisi strategis sebagai penjaga nilai, penggerak perubahan, dan jembatan antara idealisme dan realitas pembangunan,” tambah Tazkiyyatul.
Pengurus Besar IKA – PMII, Nur Nadlifah berharap kedepan pengurus IKA-PMII Kota Tegal tambah sukses, maju, dan berkah.
“Pengurus baru semoga langkah awal yang keren ini menjadi pondasi bagi generasi penerus. Mari kita bersama bergerak dengan arah yang sudah disepakati bersama. Mari kita komitmen terhadap keputusan itu dan In sya Allah pasti akan melakukan semua,” ujar Nur Nadlifah.(* S.Bimantoro )
You cannot copy content of this page