PATI, DN-II Polemik sengketa kapal di Juwana, Kabupaten Pati, memasuki babak baru. Dugaan adanya upaya penggiringan opini atau framing mulai terkuak setelah Bank BPD Jateng Cabang Pati memberikan klarifikasi resmi terkait isu langkah hukum yang sempat mencuat ke publik. (3/4/2026).
Klarifikasi Tegas Bank Jateng
Pihak Bank Jateng Cabang Pati memastikan bahwa narasi mengenai rencana bank menempuh jalur hukum terkait sengketa agunan dua unit kapal adalah tidak benar. Pernyataan ini sekaligus mematahkan spekulasi yang beredar luas di masyarakat.
”Kami tidak pernah menyatakan akan membawa persoalan ini ke ranah hukum. Langkah yang kami ambil hanyalah melaporkan viralnya pemberitaan ini ke kantor pusat untuk dikaji secara internal,” ungkap perwakilan Bank Jateng saat dikonfirmasi di hadapan debitur, kuasa hukum, dan media.
Manuver dan Perubahan Peta Konflik
Seiring dengan bantahan dari pihak bank, sorotan kini tertuju pada Utomo. Ia diduga melakukan manuver sistematis dengan menyeret institusi perbankan ke dalam pusaran konflik demi mengaburkan substansi persoalan utama.
Kondisi semakin memanas menyusul perubahan arah dukungan. Suwarti, yang sebelumnya berada dalam lingkaran konflik, dikabarkan kini merapat ke pihak Zana. Langkah ini secara otomatis menempatkan Suwarti berseberangan dengan Utomo dalam peta perselisihan tersebut.
Daftar Nama yang Terseret dalam Sengketa
Konflik ini tak lagi sekadar urusan utang-piutang antara Budi dan Suwarti, melainkan telah meluas dan menyeret sejumlah tokoh serta praktisi hukum. Beberapa nama yang masuk dalam pusaran laporan maupun gugatan hukum antara lain:
Aparat Penegak Hukum: Kapolda Jawa Tengah.
Praktisi Hukum: Notaris Johan Nurjam Baha.
Pihak Terkait Lainnya: Hetty Gusmawarti, Karyono, Sri Harni, hingga Anis Subiyanti.
Publik Menanti Transparansi Hukum
Saling serang narasi dan klaim antarpihak membuat kasus ini kian kompleks. Bahkan, beberapa pihak dilaporkan telah menghadapi konsekuensi hukum hingga ke tingkat pidana.
Masyarakat dan para pelaku usaha di sektor perikanan Juwana kini menanti kepastian hukum. Tanpa transparansi dan penyelesaian yang tuntas, sengketa agunan kapal ini dikhawatirkan akan terus menjadi bola liar yang merugikan iklim usaha di wilayah tersebut.
Tim Red
About the Author
Eksplorasi konten lain dari Detik Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
