BREBES, DN-II Perayaan Hari Jadi ke-348 Kabupaten Brebes yang bertepatan dengan momen Milad Bupati Brebes berlangsung khidmat dan penuh keakraban, Minggu (18/1/2026). Dalam kesempatan tersebut, putra daerah yang kini menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Ahsanul Haq, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan peran diaspora untuk mewujudkan visi “Brebes Berhias”.
Kado Pantun dan Kehangatan Logat Ngapak
Mengawali sambutannya, pria asal Klampok ini langsung mencuri perhatian tamu undangan dengan menyapa menggunakan logat Brebesan yang kental. Sebagai bentuk kebanggaan terhadap tanah kelahiran, Ahsanul mempersembahkan sebuah pantun bahasa daerah yang sarat makna:
“Tuku donat panggone laka, ngiup neng ngisor Masjid Agung. Dirgahayu Kabupaten Brebes, Brebes Berhias, kabeh urusan rampung!”
Selain memberikan ucapan selamat untuk kabupaten, Ahsanul secara khusus memberikan apresiasi kepada Bupati Brebes yang merayakan ulang tahun pada tanggal yang sama. Ia mendoakan agar nakhoda Kabupaten Brebes tersebut senantiasa diberi kekuatan dalam membawa kemajuan bagi seluruh masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sinergi: Bukan Sekadar Slogan
Sebagai sosok diaspora yang kini berkiprah di Jakarta, Ahsanul menyoroti slogan “Satu Langkah Menuju Brebes Berhias”. Menurutnya, visi besar ini mustahil tercapai tanpa kolaborasi yang solid, terutama koordinasi antara Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal.
“Sinergi itu harus diawali dengan rasa saling mengenal. Yen ora kenal, ora sayang,” tegas Ahsanul. Ia mengingatkan bahwa kedekatan personal dan komunikasi yang baik antar-pemangku kepentingan adalah fondasi utama pembangunan daerah.
Anekdot Jenaka: “Dilarang Masuk Mobil Sendiri”
Untuk mencairkan suasana sekaligus memberikan pelajaran tentang pentingnya koordinasi birokrasi, Ahsanul membagikan pengalaman unik saat ia bertugas sebagai Auditor BPK RI wilayah Jawa dan Sumatera.
Kala itu, ia melakukan kunjungan kerja ke Sorong, Papua. Setibanya di bandara pukul 06.00 WIT, Ahsanul langsung menuju mobil dinas di terminal VIP. Namun, langkahnya dihentikan oleh petugas setempat.
“Mas, Mas, jangan masuk situ! Itu mobilnya Pak Ahsanul Haq!” kisah Ahsanul menirukan teguran petugas saat itu, yang langsung disambut gelak tawa hadirin.
Rupanya, karena parasnya yang tampak masih sangat muda, petugas tidak menyangka bahwa ia adalah pejabat yang dimaksud. “Inilah poinnya. Saling mengenal itu krusial. Tanpa pengenalan yang baik, sinergi dalam membangun daerah akan sulit terwujud,” pungkasnya menutup sambutan.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Menanggapi dinamika internal serta isu mundurnya sejumlah kader, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes, Fery Angrainto, SE, menegaskan bahwa kondisi partai saat ini tetap solid dan kondusif. Pernyataan ini disampaikan Fery di sela-sela peringatan HUT Brebes di Pendopo Kabupaten, Minggu (18/1/2026).
Dalam sesi wawancara dengan awak media, Fery menanggapi dengan tenang namun tegas terkait isu keretakan di tubuh partai berlogo banteng moncong putih tersebut. Menurutnya, dinamika yang terjadi merupakan bagian alami dari proses penguatan organisasi.
Filosofi “Mundur untuk Maju”
Saat dimintai tanggapan mengenai fenomena pengunduran diri sejumlah kader baru-baru ini, Fery memberikan jawaban diplomatis yang sarat filosofi. Ia menilai langkah tersebut bukanlah sebuah kerugian bagi partai, melainkan momentum evaluasi.
“Tidak masalah. Jika diibaratkan, mundur itu terkadang diperlukan untuk mengambil ancang-ancang agar bisa maju lebih jauh. Kalau kita terus memaksakan maju sementara di depan ada lubang, itu justru berisiko. Jadi, lebih baik mundur sedikit untuk memastikan langkah ke depan lebih mantap,” ujar Fery optimis.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Soliditas Satu Komando
Fery juga menepis spekulasi bahwa kepengurusan DPC PDI-P Brebes sedang goyah. Ia memastikan seluruh jajaran pengurus, baik senior maupun kader baru, tetap bergerak dalam satu garis instruksi yang jelas.
“PDI Perjuangan tetap solid. Jika ada narasi yang menyebutkan sebaliknya, itu mungkin hanya suara dari pihak luar. Sampai detik ini, kami tetap tegak lurus terhadap keputusan Ibu Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri,” tegasnya.
Fokus Penguatan Akar Rumput
Mengenai struktur kepemimpinan, Fery membenarkan bahwa dirinya saat ini mengemban amanah sebagai Sekretaris mendampingi H. Carudin sebagai Ketua. Fokus utama mereka saat ini adalah konsolidasi internal, penuntasan urusan administratif, serta penguatan basis di akar rumput.
“Semua urusan kepengurusan sudah tuntas dan jelas. Kami saat ini fokus membangun partai dan menjalankan arahan Ibu Mega. Tidak ada masalah dalam internal kami, semua tetap dalam satu barisan,” pungkasnya.
Pernyataan tegas ini sekaligus menjadi pesan kuat kepada publik bahwa PDI-P Brebes tetap kokoh dan siap menghadapi agenda politik mendatang, terlepas dari dinamika personil yang terjadi.
Reporter: Teguh
Brebes, DN-II Fenomena kekosongan kursi Kepala Sekolah (Kepsek) definitif di tingkat SD dan SMP kini tengah menjadi sorotan tajam. Meski pemerintah berencana melantik sekitar 500 Kepala Sekolah pada Februari mendatang, minat para guru untuk mengisi posisi strategis tersebut justru dilaporkan minim.
Akar masalahnya sederhana namun krusial: ketimpangan antara beban tanggung jawab yang masif dengan kompensasi finansial yang dianggap tidak relevan lagi. (18/1/2026).
Kontras Tunjangan dan Tanggung Jawab
Rendahnya minat guru beralih status menjadi Kepala Sekolah bukan tanpa alasan. Banyak tenaga pendidik merasa kenyamanan sebagai guru jauh lebih menjanjikan dibanding memikul beban manajerial yang berisiko tinggi.
Tris Janto Deddy Pramono, seorang Kepala Sekolah di wilayah Karsa 1, mengungkapkan realita pahit di lapangan. Menurutnya, guru saat ini sudah merasa cukup dengan tunjangan sertifikasi tanpa perlu dipusingkan dengan urusan birokrasi sekolah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Menjadi guru itu sudah di posisi aman. Sebagai perbandingan, tunjangan jabatan Kepala Sekolah itu berapa sih? Hanya sekitar Rp125 ribu per bulan,” ungkap Tris Janto dengan nada getir.
Besaran tunjangan yang bahkan setara dengan biaya sekali makan di restoran ini membuat posisi Kepala Sekolah kehilangan daya tarik. Ia bahkan berseloroh bahwa keterlibatannya di posisi manajerial saat ini lebih karena keadaan. “Saya ini ‘terpaksa’,” ucapnya sembari tertawa, menggambarkan betapa posisi ini kurang diminati jika diukur dari sisi finansial.
Urgensi Jabatan Definitif
Saat ini, gerbong pendidikan di tingkat daerah banyak ditarik oleh Pelaksana Tugas (Plt). Di tingkat SMP saja, tercatat ada 22 sekolah yang belum memiliki nakhoda tetap. Padahal, status Plt memiliki keterbatasan ruang gerak yang menghambat akselerasi kualitas pendidikan.
Kepala Sekolah definitif memiliki kewenangan absolut yang tidak dimiliki oleh Plt, di antaranya:
Otonomi Anggaran: Kewenangan penuh dalam alokasi dana operasional sekolah secara mandiri.
Visi Jangka Panjang: Keleluasaan menyusun cetak biru pendidikan yang berkelanjutan.
Legalitas Hukum: Hak menandatangani dokumen strategis dan legalitas yang bersifat mengikat.
Era Baru: Estafet Kepemimpinan ke Guru P3K
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dengan jumlah PNS yang kian menyusut—diperkirakan hanya tersisa 30% dari total tenaga pendidik—pemerintah kini mulai melirik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk mengisi kekosongan tersebut.
“Prediksinya pada tahun 2030, generasi PNS mungkin sudah purna tugas semua. Estafet kepemimpinan akan beralih ke P3K. Sekarang, peluang mereka terbuka lebar,” jelas Tris Janto.
Namun, jalan menuju kursi Kepsek bagi P3K tidaklah mudah. Ada kriteria ketat yang menjadi barikade:
Masa Pengabdian: Minimal telah mengabdi selama 10 tahun.
Kriteria Golongan: Wajib mencapai kriteria setara golongan 3C.
Saat ini, mayoritas P3K masih berada di Grade 9 (setara 3A), sehingga diperlukan waktu bagi mereka untuk naik jenjang sebelum memenuhi syarat administratif. Transisi kepemimpinan ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah untuk memastikan kualitas manajerial sekolah tidak merosot di tengah minimnya minat dan ketatnya regulasi.
Reporter: Teguh
Jakarta, DN-II Adanya Kabar akan terjadinya peristiwa perang Dunia diluar negeri yang dilakoni dua presiden yang bersiteru menghimpun masing masing kekuatan ini membuat negera kita juga harus bersiaga menjaga segela kemingkinan terburuk yang harus kita persiapkan Urgent kita lakukan tentu ada dasarnya kenapa karena diluar negeri sekarang ini dalam minggu ini sudah heboh kabar dipersiapkannya agenda perang oleh dua presiden yang saling bersebrangan segala sesuatu “, jelas Prof Dr Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom memberikan komentar stegmennya menanggapi materi pertanyaan para pemimpin Redaksi media cetak onlen dalam luar negeri dikantornya Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di Jakarta 18/1/2026.
Alasannya perang besar dunia ke tiga saat ini karena ujian akhir waktu siapakah terjago penguasa di semua benua. Prof Dr Sutan Nasomal SE,SH,MH meminta Presiden RI siap ikut perang dunia ke tiga karena INDONESIA akan jadi sasaran perang bila terjadi. INDONESIA akan dihancurkan dan jadi rebutan kekuatan militer perang dari dua blok saat ini.
Prof Sutan Menjawab pertanyaan para pimpinan media di kantornya karena memanasnya ketegangan perang antara Amerika sekutunya dan Israel melawan Rusia dan sekutunya. Dunia menjadi dua blok yang akan dalam waktu secepatnya akan beradu dalam perang terburuk. 
Setelah selesai perang dunia ke dua selesai maka perlombaan menyiapkan peralatan perang tercanggih terjadi. Persiapan perang dunia ketiga di butuhkan biaya yang sangat besar. Dalam waktu singkat selama 80 tahun ini. Maka tekhnologi perang di perlombakan. Selain rudal jarak jauh. Kapal tampa awak membawa bom tercanggih. Drone sebagai tentara tercanggih. Kapal selam dengan kekuatan senjata nuklirnya.
Industri peralatan perang di bangun di tempat penuh rahasia baik Amerika Eropa dan Rusia serta Asia. Para ahli perang menyusun peta perang karena satu alasan nyaitu bertahan untuk hidup dan tidak di jajah atau dikalahkan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Para milyader dunia memang sedang berjudi saat ini karena kebutuhan menguasai pasar dunia. Kebutuhan menguasai Sumber Daya Alam yang banyak. Kebutuhan mengatur Energi. Kebutuhan mengatur populasi dunia. Bahkan mengatur kekuatan di angkasa dengan peralatan perang yang canggih dengan istilah perang bintang.
Pangkalan militer di bangun di banyak tempat baik di laut dan di daratan. Bahkan pangkalan perang juga di bangun di angkasa luar.
Prof Dr Sutan Nasomal menyampaikan kepada para media bahwa Amerika akan mencaplok negara mana saja untuk kepentingannya. PBB tidak bisa berbuat apa apa. Maka mesin mesin perang yang selama ini dingin mulai di panaskan di semua negara negara yang pasti terlibat dalam perang.
Politik Amerika melalui Israel telah menjadi bukti bahwa niatan amerika dan Israel untuk menguasai dunia dengan menghalalkan cara apapun. Menghancurkan ASIA adalah targed utama. Di mulai dengan dihancurkannya IRAQ dan Siria agar bisa membangun pangkalan perang di TIMTENG. Perang terjadi di Lebanon Mesir Yaman agar memudahkan Amerika dan Israel membangun kekuatan pangkalan militer. Perang Israel dan Palestina agar memudahkan membangun kekuatan militer Amerika di wilayah Persia.
Prof Dr Sutan Nasomal menyampaikan kepada Media bahwa Amerika perlu mengalahkan Rusia. Maka Amerika menggunakan Negara Ukraina menjadi basis perang terbuka. Mengukur kekuatan Rusia serta menguras peralatan perangnya agar ketika tensi panas perang tertinggi terjadi Negara Rusia sudah kehabisan tenaga serta peralatan perang. Dalam dua tahun ini perang memang juga tidak selesai di Negara Ukraina. Rusia membiayai perang pertahun dengan dana 9000 Trilyun. Korban perang semakin banyak. Maka Rusia mendorong sekutunya China dan Korut serta Iran mempersipkan perang terbuka yang terburuk.
Selama 15 tahun ini China membangun pangkalan militer di laut dan menguasai jalur ASIA tenggara. Memasuki tahun 2010 China mulai unjuk gigi dengan perang ekonomi dan industri. China bersaing menguasai pasar elektronik di seluruh dunia. Bahkan China juga menjual peralatan perang dengan harga murah. Hal ini membuat Negara China kebanjiran order dan mengalahkan penjualan peralatan perang amerika. Amerika tidak mau kalah strategi maka semua barang barang dari China dikenakan pajak tinggi. Perang dagang China dan Amerika selama tahun 2010 sampai 2025 telah membuktikan China tetap kuat menguasai pasar.
Maka Amerika merencanakan perang panjang dengan China melalui mendukung Taiwan sebagai Negara berdaulat dan memesan sangat banyak TSMC Chip untuk menopang kebutuhan industri peralatan perang Amerika.
Amerika dengan berani menentukan lokasi perang dunia ke tiga di samudra lautan Indopacivik. Bukan di TIMTENG. Karena Amerika harus menjaga Negaranya melalui menguasai Samudra Lautan Indopacivik.
Tidak di duga bahwa samudra lautan Indopacivik adalah sangat dekat INDONESIA, China, Jepang, Korea, Jepang, Australia, serta Malaysia. Maka ancaman keamanan INDONESIA pasti terjadi.
Prof Dr Sutan Nasomal menilai kedepannya Perang di samudra lautan indopacivik tentu akan menarik konsentrasi peralatan perang canggih seluruh dunia ke dekat INDONESIA. Presiden RI Jendral Haji Prabowo Subianto harus siap menjaga INDONESIA dan ikut terlibat perang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Amerika telah menyusun perang jangka lama di samudra lautan indopacivik untuk mengalahkan musuhnya. Tentu Eropa dengan NATO bersama Australia serta Amerika fokus mempersiapkan armada perangnya agar Negara China dan Korut hancur. Kekuatan rudal Nuklir akan di libatkan. Bisa di tebak kehancuran besar yang terjadi. Pemenang perang bisa ditebak nyaitu pemilik logistik peralatan perang yang sangat banyak dan sudah menyiapkan sumber daya alam dan makanan untuk puluhan tahun.
Memasuki tahun 2026 sangat sederhana Perang Dunia ke tiga kapan terjadi terjawab dengan mudah dan INDONESIA bagaimana nasibnya.
Narasumber : Prof Dr Sutan Nasomal SE,SH,MH Pakar Hukum Internasional Presiden Partai Oposisi Merdeka Jenderal Kompii Pendiri/Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS.
BREBES, DN-II Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes memberikan klarifikasi terkait keluhan ribuan guru mengenai pemotongan gaji yang mencapai 15 persen. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, Sutaryono, mengakui adanya kesalahan administratif dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
Sutaryono menjelaskan bahwa kesalahan tersebut terletak pada penerapan tarif pajak yang dipukul rata. Berdasarkan aturan, seharusnya terdapat perbedaan tarif antara guru Golongan III sebesar 5 persen dan Golongan IV sebesar 15 persen. Namun, dalam implementasinya, seluruh golongan dikenakan potongan 15 persen.
“Kami sudah berkoordinasi dengan BPKAD. Atas kelebihan pengenaan PPh 21 tersebut, solusinya adalah dikembalikan kepada para guru,” tegas Sutaryono, Sabtu (17/1/2026).
Prosedur Pengembalian Segera Diproses
Pihak Dinas Pendidikan mengimbau para tenaga pendidik untuk tetap tenang. Saat ini, proses pengembalian dana tengah berjalan sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mengacu pada aturan, kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap wajib dikembalikan oleh pemotong pajak (bendahara dinas) disertai bukti potong. Batas waktu pengembalian paling lambat adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir.
Dampak Luas pada 6.000 Guru
Kasus ini mencuat setelah sejumlah guru Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), baik berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), mengeluhkan pemotongan gaji tanpa penjelasan tertulis.
Tercatat ada lebih dari 6.000 guru di Kabupaten Brebes yang terdampak kebijakan ini. Sebagai gambaran, seorang guru golongan III/D yang seharusnya menerima gaji sekitar Rp3,9 juta, hanya menerima Rp3,3 juta. Selisih ratusan ribu rupiah tersebut dirasakan sangat memberatkan para guru di tengah meningkatnya kebutuhan ekonomi.
“Potongan ini awalnya tidak kami pahami dasar aturannya. Jika jumlah guru mencapai ribuan, tentu dampaknya secara kolektif sangat besar,” ujar salah satu guru SMP di Brebes yang enggan disebutkan namanya.
Keluhan ini kian menguat mengingat alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk dukungan gaji, gaji ke-13, dan THR dalam Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 sebenarnya telah dialokasikan 100 persen oleh pemerintah pusat.
Sorotan dari Lembaga Hukum
Persoalan ini juga menarik perhatian Direktur LBH KAHMI Brebes, Karno Roso, S.H., M.H. Ia menegaskan bahwa pemotongan gaji tanpa dasar hukum yang jelas berpotensi melanggar prinsip keadilan.
“Gaji dan tunjangan adalah hak normatif yang dilindungi undang-undang. Setiap pemotongan harus transparan dan memiliki landasan regulasi yang sah,” ujar Karno.
Karno mendorong pemerintah daerah untuk membuka data mekanisme pengelolaan gaji secara terbuka kepada publik. Ia juga menyatakan siap memberikan pendampingan hukum bagi para guru jika dikemudian hari tidak ditemukan kejelasan atau penyelesaian yang adil.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan dan BPKAD tengah melakukan validasi data untuk memastikan proses pengembalian dana berjalan akurat dan akuntabel.
Reporter: Teguh
Editor : Casroni
SEMARANG, DN-II Ikatan Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Semarang (IKA UNIMUS) bersiap menyelenggarakan perhelatan akbar Musyawarah Nasional (Munas) pada Sabtu, 17 Januari 2026. Mengusung tema “Sinergi Alumni untuk UNIMUS Unggul dan Berdampak”, agenda ini diproyeksikan menjadi momentum krusial untuk mengonsolidasikan potensi 28.118 alumni yang kini tersebar di berbagai belahan dunia.
Bertempat di Ballroom Lantai 8, Gedung GKB II UNIMUS, acara yang dimulai pukul 08.00 WIB ini tidak sekadar menjadi ajang regenerasi kepemimpinan, namun juga langkah strategis dalam memetakan kontribusi nyata alumni bagi almamater dan kemajuan bangsa.
Rejuvenasi Organisasi dan Kepemimpinan
Ketua Panitia Munas, Ns. Much. Nurkharistna Al Jihad, M.Kep, menegaskan bahwa Munas kali ini adalah titik balik penting bagi organisasi. Selain agenda utama pemilihan Ketua Umum, forum ini akan berfokus pada penguatan fundamental organisasi agar lebih adaptif.
“Munas ini bukan sekadar seremoni rutin. Ini adalah wadah untuk menyatukan frekuensi dan visi. Kami akan melakukan penajaman AD/ART serta merancang program kerja yang relevan dengan tantangan global, sehingga IKA UNIMUS semakin solid, profesional, dan kontributif,” ujar Nurkharistna dalam keterangan resminya, Rabu (14/1).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Talkshow Inspiratif: Membangun Jembatan Kontribusi
Salah satu rangkaian acara yang menjadi sorotan adalah Talkshow bertajuk “Peran Alumni Bagi Negeri: Sinergi dan Kontribusi”. Diskusi yang dipandu oleh Dr. Siti Aminah ini menghadirkan dua figur alumni yang telah sukses di bidangnya:
Azmi Asmuni Majid, S.TP: Menekankan pentingnya kekuatan networking dan kolaborasi profesional sebagai pintu pembuka peluang bagi para lulusan baru (fresh graduate).
Tri Tuti Rahayu (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo): Mengulas peran strategis alumni dalam birokrasi dan pengabdian masyarakat yang berbasis integritas dan karakter.
Dari diskusi tersebut, IKA UNIMUS merumuskan Empat Pilar Manfaat Alumni: perluasan akses lapangan kerja, program mentoring lintas generasi, kolaborasi strategis lintas sektor, serta peran alumni sebagai sumber inspirasi (role model) bagi mahasiswa aktif.
Dukungan Penuh Universitas
Penyelenggaraan Munas ini mendapat apresiasi tinggi dari jajaran rektorat. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Dr. Eny Winaryati, M.Pd., menyatakan bahwa alumni adalah aset terbesar universitas.
“Kami berharap IKA UNIMUS mampu menjadi katalisator yang menghubungkan potensi besar alumni dengan pengembangan institusi. Sinergi ini sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi langkah UNIMUS menuju kampus unggul di kancah internasional,” pungkasnya.
Red/Casroni
BREBES, DN-II Menyambut perayaan Hari Jadi Kabupaten Brebes ke-348, Polres Brebes akan memberlakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah jalur utama kota pada Minggu (18/1/2026).
Langkah ini diambil guna memastikan pelaksanaan Kirab Budaya berjalan lancar tanpa memicu kemacetan total di pusat kota.
Kirab Budaya tahun ini dijadwalkan mengambil titik start dari Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) dan akan berakhir di Alun-Alun Brebes. Adapun rute yang akan dilalui peserta kirab meliputi Jalan Yos Sudarso, Jalan Ahmad Yani, hingga Jalan Diponegoro.
Skenario Pengalihan Arus Polres Brebes telah memetakan beberapa titik pengalihan arus sebagai berikut:
Pusat Kota: Area Simpang Rajak akan disterilkan dari kendaraan bermotor. Arus lalu lintas dialihkan menuju Simpang Tengglok dan Simpang Ahmad Dahlan (Pasarbatang).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kendaraan Besar: Bus dan kendaraan sumbu tiga dari arah timur diarahkan untuk masuk melalui Tol Brebes Timur.
Kendaraan Pribadi: Dari arah timur, sepeda motor dan mobil pribadi dialihkan dari Simpang 3 Kejaksaan menuju Jalan Lingkar Utara (Jalingkut) arah Jakarta.
Jalur Selatan: Arus di Jalan Jenderal Sudirman akan ditutup mulai Simpang BRI dan dialihkan menuju jalur Jatibarang.
Dari Arah Barat: Kendaraan dari arah barat akan dialihkan melalui Tol Brebes Barat dan Jalingkut.
Sementara itu, Kasi Humas Polres Brebes, Iptu Indra Prasetyo, dalam keterangan yang disampaikan pada Sabtu (17/1) menjelaskan bahwa rekayasa ini merupakan upaya terencana untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan, baik bagi peserta kirab maupun pengguna jalan.
“Kami mengimbau masyarakat untuk mematuhi arahan petugas di lapangan demi kelancaran bersama. Selain rekayasa lalin, ratusan personel gabungan juga akan disiagakan di sepanjang rute untuk pengamanan,” ujar Iptu Indra. (Red/Hms)
BREBES, DN-II Penanganan medis terhadap Abdur Rosyid (59), terdakwa perkara pidana Nomor 197/Pid.Sus/2025/PN Bbs, menuai sorotan. Meski Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Brebes telah mengeluarkan penetapan pembantaran (perawatan medis), RSUD Brebes justru mengembalikan terdakwa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan status rawat jalan.
Kronologi dan Kondisi Kesehatan
Abdur Rosyid diketahui menderita penyempitan pembuluh darah jantung yang serius. Selama di tahanan, ia kerap mengalami sesak napas dan nyeri dada hebat, terutama pada malam hari. Kondisi risiko tinggi ini yang kemudian mendasari pihak Lapas merujuknya ke RSUD Brebes.
Merespons kondisi darurat tersebut, Majelis Hakim PN Brebes mengeluarkan Penetapan Nomor 197/Pid.Sus/2025/PN Bbs. Hakim memerintahkan agar terdakwa menjalani pembantaran untuk mendapatkan perawatan intensif hingga dinyatakan pulih, sesuai dengan amanat Pasal 19 ayat (8) dan (10) PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
Kekecewaan Keluarga: “Ini Penyakit Jantung, Risikonya Nyawa”
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pihak keluarga mengaku kecewa karena RSUD Brebes dianggap tidak mengindahkan perintah pengadilan. Tri Melia, perwakilan keluarga terdakwa, menyebutkan bahwa kondisi Abdur Rosyid saat ini masih jauh dari stabil.
“Kondisi saudara saya belum pulih. Setiap malam masih sering sesak napas dan nyeri dada. Ini penyakit jantung, risikonya sangat tinggi dan bisa mengancam nyawa,” ujar Tri Melia kepada awak media.
Keluarga menegaskan bahwa mereka tidak meminta keistimewaan hukum, melainkan hanya menuntut hak kesehatan yang telah ditetapkan oleh negara melalui jalur pengadilan. Mereka khawatir fasilitas di dalam Lapas tidak memadai untuk menangani serangan jantung sewaktu-waktu.
“Kami hanya meminta agar hak medis yang sudah ditetapkan hakim dipatuhi. Jika sampai terjadi sesuatu yang buruk, siapa yang akan bertanggung jawab?” tegasnya.
Respons RSUD Brebes
Terkait tudingan pengabaian penetapan hakim tersebut, PLT Direktur RSUD Brebes, Imam Budi Santoso, belum memberikan penjelasan rinci mengenai pertimbangan medis di balik pemulangan terdakwa.
Saat dikonfirmasi pada Sabtu (17/1/2026), Imam menyatakan bahwa pihaknya masih perlu melakukan konsolidasi di internal rumah sakit sebelum memberikan pernyataan resmi.
“Koordinasi internal RS dulu mas, baru bisa beri tanggapan,” tulisnya singkat melalui pesan elektronik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai apakah RSUD Brebes akan mengevaluasi status rawat jalan terdakwa atau tetap pada keputusan semula meskipun terdapat penetapan pembantaran dari Pengadilan Negeri.
Reporter: Teguh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
CILACAP, DN-II Memperingati Hari Bakti Imigrasi (HBI) ke-76, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap menggelar Layanan Paspor Simpatik pada Sabtu (17/01). Langkah ini merupakan implementasi nyata dari komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menghadirkan pelayanan publik yang adaptif dan inklusif.
Layanan Paspor Simpatik ini dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0001.OT.01.01 Tahun 2026 (asumsi tahun berjalan) tentang Pelaksanaan Layanan Paspor Simpatik dan Eazy Passport dalam rangka HBI ke-76. Inovasi ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengurus paspor di luar hari kerja (akhir pekan).
Transformasi Pelayanan dan Kepastian Hukum
Kepala Kantor Imigrasi Cilacap, Ryo Achdar, menjelaskan bahwa kegiatan ini merujuk pada semangat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
“Kami berkomitmen memberikan pelayanan yang prima (service excellence). Melalui Layanan Paspor Simpatik, kami menjalankan amanat UU Pelayanan Publik untuk menyediakan jasa pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan, sekaligus merayakan momentum HBI ke-76 dengan kerja nyata,” ujar Ryo.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Secara teknis, prosedur permohonan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.
Ketentuan dan Batasan Layanan
Untuk menjaga ketertiban administrasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), layanan ini difokuskan pada:
Permohonan Paspor Baru.
Penggantian Paspor (karena habis masa berlaku atau halaman penuh).
Catatan Penting: Sesuai dengan regulasi pengawasan, layanan ini tidak melayani penggantian paspor karena hilang, rusak, atau perubahan data. Hal ini dikarenakan permohonan tersebut memerlukan prosedur Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014.
Mendorong Kepuasan Publik
Penyelenggaraan layanan di akhir pekan ini diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat dengan mobilitas tinggi, seperti pekerja dan pelajar. Langkah ini sejalan dengan upaya Kemenkumham dalam mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Momentum ini menjadi pengingat bagi kami untuk terus berinovasi. Kami ingin memastikan kehadiran Imigrasi dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat melalui pelayanan yang berorientasi pada public satisfaction,” tutup Ryo.
Red/Fitri
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
TEGAL, DN-II Aksi premanisme yang diduga dilakukan oleh oknum aparat kembali mencoreng citra institusi. Arip Budiman (45), warga Kota Tegal, menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok pria yang mengaku sebagai anggota TNI Angkatan Laut (AL). Insiden ini terjadi di tempat hiburan malam berinisial “DG”, Kota Tegal, pada Sabtu dini hari (17/1/2026).
Kronologi: Bermula dari Teguran Etika
Peristiwa bermula sekitar pukul 03.00 WIB saat korban, yang akrab disapa Budi, tengah berbincang dengan rekannya. Situasi memanas ketika seorang pria tak dikenal melontarkan makian kasar kepada rekan Budi tanpa alasan jelas.
Berniat memediasi secara kekeluargaan, Budi mencoba mengingatkan pelaku untuk menjaga etika (unggah-ungguh). Namun, niat baik tersebut justru dibalas dengan kekerasan fisik.
“Saya mencoba mengingatkan secara sopan, sesama orang Jawa harus saling menghargai. Namun, teguran itu justru dibalas dengan pukulan ke arah wajah. Tangan kanan saya juga mengalami luka lebam akibat menangkis serangan bertubi-tubi,” ungkap Budi kepada awak media.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dugaan Pengeroyokan Massal oleh Oknum Aparat
Kekerasan tidak berhenti di situ. Pelaku diduga memanggil rekan-rekannya yang berjumlah lebih dari 10 orang. Berdasarkan kesaksian Budi, para pelaku secara terang-terangan mengintimidasi dengan membawa-bawa status mereka sebagai anggota TNI AL yang sedang singgah (transit) di Dok Kapal PAI Tegal karena cuaca buruk.
“Awalnya hanya dua orang, tapi tak lama datang massa tambahan lebih dari sepuluh orang yang langsung mengeroyok saya. Mereka bersikap sangat arogan dan terus menunjukkan status mereka sebagai aparat,” tambahnya.
Tinjauan Hukum: Ancaman Pidana dan Disiplin
Tindakan para oknum tersebut, jika terbukti, merupakan pelanggaran berat terhadap hukum pidana umum maupun hukum militer. Beberapa pasal yang dapat menjerat para pelaku antara lain:
Pasal 170 KUHP: Tentang pengeroyokan secara bersama-sama di muka umum dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun 6 bulan (atau hingga 9 tahun jika menyebabkan luka berat).
Pasal 351 KUHP: Tentang penganiayaan.
Pasal 103 KUHP Militer (KUHPM): Terkait pembangkangan atau penyalahgunaan wewenang terhadap warga sipil.
Pelanggaran Disiplin: Melanggar Delapan Wajib TNI, khususnya poin ke-2 (bersikap ramah tamah terhadap rakyat) dan poin ke-8 (tidak sekali-kali merugikan rakyat).
Harapan Korban dan Penegakan Hukum
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pasca-kejadian, korban sempat mengamankan satu unit sepeda motor milik salah satu pelaku sebagai jaminan agar ada pertanggungjawaban atas luka-luka yang dideritanya.
Budi berharap pimpinan TNI AL, khususnya satuan tempat para oknum tersebut bertugas (diduga berdinas di Jakarta), mengambil tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku.
“Saya berharap setiap oknum aparat bisa menjaga wibawa instansinya, baik saat bertugas maupun di luar jam dinas. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi sasaran arogansi,” pungkasnya.
Tim Redaksi
You cannot copy content of this page