Jakarta, DN-II Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyiapkan Satgas Khusus Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) untuk mempercepat penanganan Karhutla di wilayah Pekanbaru, Riau. Satgas tersebut mulai dikerahkan pada hari ini, Senin (24/8/2026).
Satgas Khusus Penanggulangan Karhutla melibatkan personel TNI dari tiga matra dengan berbagai kemampuan khusus, terdiri atas unsur komando dan pengendali, tim free fall, tim fast roping, tim paramotor dan parastrike, serta tim drone. Kemampuan tersebut disiapkan untuk mendukung pemantauan, pemadaman dan pengendalian Karhutla di wilayah terdampak.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas Khusus Penanggulangan Karhutla dilengkapi alat peralatan yang disiapkan untuk merespons secara cepat untuk mencegah dan mengatasi Karhutla.
Pengerahan Satgas Khusus ini merupakan bagian dari komitmen TNI untuk mempercepat penanganan Karhutla melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan unsur terkait. Dengan mengoptimalkan kemampuan personel, satuan, serta alutsista yang dimiliki, TNI terus hadir membantu masyarakat, melindungi wilayah terdampak, dan mendukung upaya mencegah meluasnya dampak kebakaran terhadap lingkungan serta aktivitas masyarakat. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima #tnirakyat #indonesiaemas2045
Banjarbaru, DN-II Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Danlanud) Sjamsudin Noor, Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita, M.M.S., mendampingi Panglima Komando Daerah TNI Angkatan Udara II (Pangkodau II), Marsda TNI M. Untung Suropati, S.E., meninjau langsung pelaksanaan operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan, Sabtu (22/08/2026).
Usai melaksanakan peninjauan, Marsda TNI M. Untung Suropati menjelaskan bahwa peninjauan tersebut dilaksanakan atas perintah langsung Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau), Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M., untuk melihat dan memantau secara langsung kegiatan operasi penanggulangan karhutla di wilayah Kalimantan Selatan.
Lebih lanjut Pangkodau II menyampaikan bahwa dalam penanganan Karhutla, TNI AU berperan memberikan dukungan operasi melalui berbagai unsur dan kemampuan yang dimiliki, khususnya dalam pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta dukungan operasi penerbangan untuk pemadaman titik api dari udara menggunakan metode water bombing. “Upaya tersebut dilakukan untuk membantu mempercepat pengendalian kebakaran dan mencegah meluasnya titik api”, ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Pangkodau II bersama Danlanud Sam meninjau secara langsung beberapa titik api yang berada di sekitar wilayah pemukiman masyarakat. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena kebakaran yang terjadi berpotensi mengancam kesehatan serta keselamatan warga dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan serta kualitas udara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Saat melaksanakan peninjauan di lapangan, personel Lanud Sam bersinergi dengan unsur TNI, Polri, BNPB, BPBD, instansi terkait, serta masyarakat sekitar dalam melaksanakan pemadaman dan pengendalian kebakaran. Sinergi lintas sektor tersebut menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan karhutla, khususnya pada lokasi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Selain melaksanakan dukungan operasi pemadaman Karhutla, TNI AU juga berperan dalam upaya pencegahan melalui Bintara Pembina Teritorial Angkatan Udara (Babinterau) yang membantu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya kebakaran hutan dan lahan. Sosialisasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran. TNI AU menghimbau masyarakat agar tidak membakar lahan dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama ikut serta menjaga ligkungan.
Penanggulangan Karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi seluruh unsur, termasuk TNI, Polri, BNPB, pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat. TNI AU akan terus memberikan dukungan sesuai kemampuan yang dimiliki, baik melalui operasi udara maupun upaya pencegahan dan edukasi kepada masyarakat.
Melalui dukungan operasi udara, sinergi di lapangan, serta penguatan edukasi kepada masyarakat, TNI AU berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam upaya penanggulangan karhutla di Kalimantan khususnya Kalimantan Selatan guna melindungi masyarakat dan meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Red
Jakarta, DN-II TNI turut mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Dukungan tersebut dilakukan dengan mengerahkan 3 pesawat Cassa-212 TNI AU untuk membantu pelaksanaan OMC di sejumlah wilayah, Jumat (21/8/2026).
Satu pesawat Cassa-212 A-2105 yang diawaki 11 personel saat ini berada di Lanud Dhomber, Balikpapan, untuk mendukung Operasi Modifikasi Cuaca di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). 
Dua pesawat lainnya, yaitu Cassa-212 A-2117 dan A-2103, disiapkan untuk mendukung OMC di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. A-2117 dengan 10 personel akan mendukung OMC di wilayah Kalimantan Timur, sedangkan A-2103 dengan 10 personel untuk wilayah Kalimantan Selatan.
Dukungan OMC tersebut merupakan bagian dari sinergi TNI bersama BNPB dan BMKG dalam upaya penanganan karhutla. Pengerahan pesawat TNI AU diharapkan dapat mendukung upaya pengendalian karhutla dan mengurangi risiko meluasnya dampak kebakaran di wilayah Kalimantan. Red
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Meriahkan HUT RI ke-81, Pemdes Benakat Minyak Gelar Karnaval Kemerdekaan
TALANG UBI, www.detik-nasional.com // Suasana Desa Benakat Minyak, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, mendadak semarak pada Kamis (20/8/2026). Pemerintah Desa (Pemdes) Benakat Minyak di bawah kepemimpinan Kepala Desa Edi Suprapto sukses menggelar perayaan karnaval dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
Kemeriahan acara tersebut turut dihadiri oleh jajaran pejabat daerah dan unsur jajaran Muspika. Di antaranya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) PALI, Drs. Hj. Yeni Novriani, M.Si., Camat Talang Ubi yang diwakili oleh Tris Marsadi, Babinsa Benakat Minyak Deri Wijaya, Ketua BPD Bibit Setyawan, S.H., serta jajaran tamu undangan lainnya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, ratusan masyarakat dari berbagai kalangan usia tampak sangat antusias mengikuti sekaligus menyaksikan jalannya pawai. Beragam pakaian unik, kostum kreatif, hingga atribut bertemakan kemerdekaan dan perjuangan menghiasi barisan peserta, berhasil memberikan nuansa penuh semangat di sepanjang rute perayaan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kegiatan ini tidak sekadar menjadi ajang hiburan semata, tetapi juga menjadi wadah efektif dalam mempererat tali silaturahmi antarwarga Desa Benakat Minyak. Penampilan para peserta dengan hasil karya kostum yang memukau terbukti mampu menyedot perhatian warga yang telah memadati tepi jalan sejak pagi hari.
Kepala Desa Benakat Minyak, Edi Suprapto, menyampaikan rasa bangga serta apresiasi yang setinggi-tingginya atas partisipasi aktif dan kerja sama seluruh masyarakat. Ia menilai tingginya antusiasme warga merupakan cerminan kuatnya rasa kebersamaan dan semangat gotong royong yang masih terjaga dengan baik di desanya.
”Kegiatan karnaval ini kami selenggarakan untuk memeriahkan HUT RI ke-81 sekaligus memberikan hiburan yang edukatif bagi warga. Kami sangat mengapresiasi kreativitas masyarakat hari ini. Semoga melalui momentum kemerdekaan ini, rasa nasionalisme kita semakin kuat dan kerukunan antarwarga terus terjaga,” pungkas Edi Suprapto.
RED.
Korem 071/Wijayakusuma dan Unsoed Perkuat Pengelolaan Data melalui Bimtek Sistem Informasi Satuan TP
PURWOKERTO, DN-II Korem 071/Wijayakusuma bersama Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) memperkuat sinergi dalam pemanfaatan teknologi informasi melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Manajemen Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kesehatan dan Konstruksi.
Kegiatan ini menjadi langkah konkret untuk membangun sistem penyajian data kewilayahan yang akurat, cepat dan terintegrasi guna mendukung pelaksanaan tugas satuan. Berlangsung di Gedung Pertemuan A.Yani Makorem 071/Wijayakusuma Sokaraja Banyumas, (18/7/2026).
Bimtek tersebut diikuti para prajurit dari Mabrigif TP dan Yon TP satuan di wilayah Korem 071/Wijayakusuma. Materi utama diarahkan pada pengenalan dan pemanfaatan sistem aplikasi berbasis web Satuan TP, yang digunakan untuk menyampaikan informasi serta data secara akurat mengenai potensi dan kegiatan pertanian, perikanan dan peternakan di satuan Brigif TP.
Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Sidik Wiyono, S.H., M.Tr (Han)., menegaskan bahwa penguasaan sistem informasi menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas satuan, terutama dalam mengelola potensi pertanian, perikanan dan peternakan yang membutuhkan data faktual dan terukur.
“Bimtek ini bukan hanya mengenalkan sebuah aplikasi, tetapi membangun kemampuan prajurit untuk menyajikan data yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang baik akan menghasilkan informasi yang baik, dan informasi yang akurat menjadi dasar bagi pimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat,” ujar Danrem 071/Wijayakusuma.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, keberadaan aplikasi berbasis web tersebut diharapkan mampu mempermudah satuan dalam melakukan pendataan, pemantauan dan penyampaian perkembangan kegiatan secara lebih cepat dan sistematis.
“Kita ingin setiap potensi yang ada di satuan, khususnya bidang pertanian, perikanan dan peternakan, dapat terdata dengan baik. Jangan sampai kita memiliki potensi yang besar, tetapi tidak memiliki data yang akurat.
Karena itu, manfaatkan aplikasi ini secara optimal dan pastikan setiap data yang dimasukkan benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan,” tegasnya.
Danrem juga menekankan pentingnya konsistensi dan ketelitian prajurit dalam memperbarui data. Menurutnya, sistem informasi akan memberikan manfaat maksimal apabila didukung kedisiplinan personel dalam menginput dan memperbarui informasi secara berkala.
“Teknologi hanyalah alat. Yang paling menentukan adalah kedisiplinan dan tanggung jawab personel dalam mengelola data. Saya berharap setelah Bimtek ini, para peserta mampu mengoperasikan aplikasi dengan baik dan menjadi penggerak bagi satuannya dalam membangun budaya kerja berbasis data,” lanjutnya.
Kolaborasi dengan Unsoed dalam kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mempertemukan kemampuan akademik dengan kebutuhan nyata di lapangan. Perguruan tinggi memiliki kapasitas dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan satuan TP memiliki data serta kondisi faktual di wilayah yang menjadi objek pengelolaan.
Melalui sistem aplikasi web Satuan TP, informasi mengenai pertanian, perikanan dan peternakan diharapkan dapat tersaji secara lebih terstruktur, sehingga memudahkan proses pemantauan, evaluasi dan penyusunan langkah tindak lanjut.
Selain mendukung tertib administrasi dan penyajian data, sistem tersebut diharapkan mampu menjadi instrumen untuk melihat perkembangan potensi satuan secara lebih objektif. Data yang terkumpul dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam menentukan program pengembangan ke depan.
Kegiatan Bimtek ini sekaligus menunjukkan komitmen Korem 071/Wijayakusuma untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dalam mendukung tugas pembinaan teritorial dan pengelolaan potensi wilayah.
Dengan sinergi antara Korem 071/Wijayakusuma dan Unsoed, pengelolaan data diharapkan tidak berhenti pada sekadar angka dan laporan, tetapi mampu menjadi informasi strategis yang akurat, aktual dan bermanfaat untuk mendukung keberhasilan tugas satuan serta pengembangan potensi pertanian, perikanan dan peternakan di wilayah. Red/Casroni
*Mendagri Salurkan Tali Asih untuk Ahli Waris Korban Meninggal Akibat Gempa NTT*
Manggarai Timur, www.detik-nasional.com // Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyalurkan tali asih kepada ahli waris korban meninggal akibat gempa di Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (17/8/2026). Santunan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii serta Bupati Manggarai Timur Agas Andreas di wilayah terdampak paling parah.
“Kemendagri memberikan tali asih sebanyak Rp15 juta per jiwa, per jiwa yang wafat pada keluarganya,” kata Mendagri.
Selain santunan tersebut, Mendagri memastikan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) juga memberikan santunan sebesar Rp15 juta untuk korban meninggal dunia. Dalam kesempatan ini, ia juga mengapresiasi inisiatif warga yang mendirikan posko sesaat usai gempa bermagnitudo 7,7 pada Sabtu, 15 Agustus 2026, pagi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia pun memberikan dua unit genset, 10 unit velbed atau tempat tidur lapangan untuk memperkuat posko tersebut, serta Rp200 juta untuk dua desa di Kecamatan Lamba Leda Utara. “Kita juga mengapresiasi ada posko yang dibangun warga. Tapi kita tambahi sekalian aja, namanya genset 2, sekaligus velbed ada 10 untuk operasionalnya,” ujarnya.
Mendagri memastikan pemerintah terus bergerak pada masa tanggap darurat. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya posko Basarnas yang berdampingan dengan tenda warga serta pendataan kebutuhan guna mempercepat penyaluran bantuan.
Karena itu, ia mengajak masyarakat terdampak untuk bekerja sama guna memulihkan dampak bencana. “Ini harus kerja sama kita, pemerintah sama masyarakat,” tutupnya.
Sebelumnya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian memimpin Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Lapangan Natas Lehong, Kabupaten Manggarai Timur.
Kehadiran Mendagri merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk meninjau lokasi bencana gempa sekaligus mempercepat penanganan bencana di NTT. Hal tersebut merupakan wujud kehadiran negara di tengah masyarakat terdampak bencana.
Puspen Kemendagri
Redaksi.
*Mendagri Ungkap Prioritas Pemerintah Dorong Pemulihan Pascagempa Berbasis Data di NTT*
Manggarai Timur, www.detik-nasional.com // Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat memprioritaskan penanganan pascagempa di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terutama untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi.
Komitmen tersebut turut ditunjukkan dengan kehadiran Mendagri secara langsung di Kabupaten Manggarai Timur. Semula, Mendagri telah bersiap mengikuti Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Istana Negara. Namun, ia kemudian memutuskan untuk meninjau langsung kondisi masyarakat terdampak bencana di NTT, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta sejumlah menteri, pimpinan lembaga, dan wakil menteri turun ke lokasi bencana.
“Tadinya saya sudah siap-siap sama istri saya untuk hadir di Istana, istri saya sudah siapin pakaian juga, ada pakaian Toraja yang dia udah siapin … karena Bapak Presiden menugaskan kepada sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk turun langsung ke NTT, Flores khususnya untuk membantu daerah dan pemerintah pusat harus hadir, nah jadi [kami hadir di sini],” ujar Mendagri kepada awak media usai memimpin Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapangan Natas Lehong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT, Senin (17/8/2026).
Dalam penanganan pascagempa, Mendagri menekankan pentingnya pendataan dan verifikasi secara menyeluruh. Langkah tersebut diperlukan agar bantuan pemerintah dapat diberikan secara tepat sesuai dengan tingkat kerusakan dan kondisi masyarakat terdampak.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat saat ini memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari evakuasi, penyelamatan, penanganan korban, hingga pemulihan layanan dasar dan akses mobilitas. Sementara itu, terhadap rumah yang terdampak, pemerintah akan melakukan pendataan berdasarkan tingkat kerusakannya.
“Rumah yang rusak nanti harus didatakan ringan, sedang, berat. Ada kriterianya untuk gempa nanti itu ada bantuan dari BNPB,” katanya.
Menurut Mendagri, proses pendataan tersebut akan dilakukan melalui verifikasi dengan melibatkan pemerintah daerah (Pemda), yang selanjutnya akan divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pendekatan ini dinilai penting agar penanganan pascabencana dapat disesuaikan dengan karakteristik kerusakan di masing-masing wilayah.
Untuk rumah yang masih memungkinkan dibangun kembali di lokasi semula, pemerintah dapat menerapkan pendekatan pembangunan kembali di tempat atau on-site.
“Kalau di sini sepertinya tidak ada yang sampai habis. Sehingga bisa dibangunkan rumah yang ada itu dibangunkan kembali, namanya in situ, on-site,” ungkapnya.
Selain memastikan pendataan kerusakan, pemerintah juga terus memantau pemulihan layanan dasar di wilayah terdampak. Salah satunya sektor kelistrikan yang menunjukkan perkembangan positif.
Mendagri menyampaikan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Listrik Negara (PLN), pemulihan jaringan listrik di wilayah terdampak telah mencapai 88 persen.
“Dari Dirut PLN 88 persen sudah on. Tidak ada pembangkit listrik yang rusak, seperti dalam kasus dari beberapa daerah lain. Yang ada beberapa gardu yang rusak sudah diperbaiki, on,” tandas Mendagri.
Puspen Kemendagri
Redaksi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mediasi Lahan PT BRK dan Marga Adat Muara Kuang Berakhir Tanpa Hasil
MUARA KUANG, www.detik-nasional.com // Upaya penyelesaian pengembalian lahan antara Marga Adat Muara Kuang dan manajemen PT Bumi Rambang Kramajaya (BRK) belum menemukan titik terang. Mediasi perdana yang difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan Muara Kuang pada Jumat (14/8/2026) di ruang kantor kecamatan berakhir deadlock. Pertemuan ini digelar khusus untuk membahas tuntutan masyarakat adat terkait pengembalian penuh tanah ulayat yang telah dikuasai perusahaan selama lebih dari tiga dekade.
Dialog yang berlangsung hangat tersebut dihadiri langsung oleh perwakilan manajemen lama maupun manajemen baru PT BRK. Sementara itu, kubu masyarakat dipimpin oleh tokoh adat Drs. H. Edward Juanda Rusydi, S.Pd., didampingi praktisi hukum juliadi, jajaran tetua adat, mantan pejabat pemerintah setempat, serta elemen warga Muara Kuang. Guna menjaga kelancaran dan kondusivitas dialog, jajaran Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Kabupaten Ogan Ilir mulai dari Camat kecamatan Muara kuang Muhhamad Alfian S.Sos, Kapolsek muara kuang IPDA Harry Setiawan S.H.,M.H, perwakilan Danramil pak Haryono, hingga Lurah kelurahan muara kuang Satria Reza Pratama S.Sos, turut hadir mengawal jalannya mediasi.
Dalam pembukaannya, Edward Juanda secara resmi menyerahkan berkas tuntutan berupa narasi dan peta atas pengembalian seluruh tanah ulayat milik masyarakat adat yang selama ini dikelola oleh PT BRK. Secara historis, ia menegaskan bahwa keberadaan Marga dan Desa Muara Kuang sudah ada jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Pembuktian batas wilayah ulayat tersebut diperkuat oleh dokumen historis berupa Peta Desa karya Pembarap Abdullah tahun 1978 serta Peta BAPPEDA OKI tahun 2002.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
beliau menegaskan bahwa seluruh kawasan yang kini masuk dalam konsesi PT BRK murni merupakan ‘Himbe Peramuan’, yakni hutan adat komunal milik bersama (public asset). Secara turun-temurun, area ulayat ini dimanfaatkan seluruh warga untuk mengambil kayu bahan bangunan, kebutuhan hajatan, pembuatan pagar kebun, hingga tempat berburu dan mencari ikan. Karena sifatnya yang murni komunal dan milik kolektif adat, kawasan ini sejak awal tidak pernah dibagikan atau dilengkapi sertifikat kepemilikan perorangan.
Terkait desas-desus transaksi lahan di masa lalu, Edward menggarisbawahi aturan tegas hukum adat bahwa Himbe Peramuan sama sekali tidak dapat diperjualbelikan oleh individu mana pun. Apabila di masa lalu terdapat oknum warga yang nekat menjual bagian dari tanah adat tersebut kepada pihak perusahaan, transaksi itu secara otomatis dinilai tidak sah dan batal demi hukum. Pengakuan awal perusahaan atas status tanah komunal ini sebenarnya sempat terbukti pada masa pembukaan lahan pertama, saat PT BRK memberikan uang tali kasih sebesar Rp 100.000 per Kepala Keluarga (KK) sebagai izin pemanfaatan.
Untuk mematahkan argumen perusahaan mengenai ketiadaan sertifikat perorangan, Edward Juanda menganalogikannya dengan status kawasan Gelora Bung Karno (GBK) di Jakarta. Kawasan GBK telah sah dimiliki oleh negara sejak era 1960-an meski dokumen resminya baru diterbitkan Kementerian Keuangan di era modern. Hal ini membuktikan bahwa ketiadaan sertifikat kepemilikan sejak awal tidak menghilangkan hak asal-usul masyarakat atas tanah ulayat adat mereka.
Masyarakat Muara Kuang juga meminta transparansi PT BRK untuk membuka dokumen perizinan Hak Guna Usaha (HGU) secara menyeluruh demi menghapus keraguan publik. Mereka menyayangkan penguasaan tanah ulayat selama puluhan tahun yang diawali janji manis oleh oknum tentang pembangunan ekonomi serta tekanan politik rejim Orde Baru ternyata tidak memberikan dampak kesejahteraan yang signifikan bagi masyarakat adat setempat.
Menanggapi tuntutan tersebut, pihak PT BRK yang diwakili staf manajemen lama (Darwis Wahab) dan manajemen baru (Pak Tarigan) tetap berpegang pada legalitas HGU perusahaan yang terdaftar di BPN . Karena dinamika diskusi belum mencapai kesepakatan, Edward juanda meminta Camat Muara Kuang menerbitkan notulen resmi dan menuntut penghentian sementara (moratorium) seluruh aktivitas operasional perkebunan PT BRK pada area klaim wilayah adat 1978 hingga ada kesepakatan hukum yang mengikat.
BY : JULIYAN
Banjarbaru, DN-II Bukan sekedar melihat dari dekat, kunjungan Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin bersama sejumlah unsur Forkopimda Kalsel ke stand Alutsista TNI Angkatan Udara Lanud Sjamsudin Noor di Kalsel Expo 2026 berlangsung semakin menarik ketika mereka mencoba langsung simulator pesawat tempur F-16 TNI AU.
Komandan Lanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita, M.M.S., turut mendampingi Gubernur Kalsel bersama sejumlah unsur Forkopimda dalam kunjungannya ke stand TNI AU yang berada di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (14/08/2026).
Kehadiran para pejabat tersebut menjadi kesempatan untuk melihat lebih dekat berbagai hal yang ditampilkan Lanud Sjamsudin Noor dalam ajang Kalsel Expo 2026. Salah satu yang langsung menarik perhatian adalah simulator F-16 TNI AU yang memberikan pengalaman virtual mengenal dunia penerbangan tempur.
Gubernur Kalsel dan sejumlah unsur Forkopimda pun mencoba simulator tersebut. Pengalaman itu menghadirkan sisi berbeda dari kunjungan ke stand Alutsista, sekaligus memberikan gambaran mengenai teknologi dan dunia kedirgantaraan yang menjadi bagian dari TNI Angkatan Udara.
Tak hanya simulator, stand Lanud Sjamsudin Noor juga menghadirkan berbagai informasi mengenai profil TNI AU, Alutsista, dunia kedirgantaraan, edukasi penerbangan, olahraga dirgantara, hingga informasi penerimaan prajurit TNI AU. Berbagai miniatur pesawat serta sejumlah perlengkapan bernuansa TNI AU turut melengkapi area pameran.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kalsel Expo 2026 sendiri merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mengusung semangat “Bekerja Bersama Merangkul Semua”, kegiatan ini menjadi ruang bagi berbagai instansi dan pelaku usaha untuk memperkenalkan program, produk, inovasi, serta kontribusi masing-masing kepada masyarakat.
Melalui kehadiran stand Alutsista tersebut, Lanud Sjamsudin Noor tidak hanya membawa unsur kedirgantaraan ke tengah masyarakat, namun juga menghadirkan pengalaman yang membuat TNI AU terasa lebih dekat, interaktif, dan mudah dikenal oleh generasi muda maupun masyarakat Kalimantan Selatan. Red
JAKARTA, DN-II Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan dukungan Kemendagri terhadap Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) yang digagas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dukungan tersebut diwujudkan melalui gerakan nyata menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memperkuat edukasi pengelolaan sampah dari tingkat masyarakat.
Hal itu disampaikan Tomsi saat mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian membuka kegiatan Gerakan Indonesia ASRI dan Edukasi Pengelolaan Sampah di lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Jumat (14/8/2026). Menurutnya, persoalan sampah tidak mungkin diselesaikan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Upaya untuk mengatasi persoalan ini telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk meneruskannya sampai ke tingkat masyarakat, bahkan sampai ke lingkungan rumah tangga,” ujar Tomsi.
Tomsi mengatakan, sesuai arahan Menteri Salam Negeri, salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah mengubah kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan sampah. Pemilahan sampah harus dimulai dari sumbernya, terutama dari rumah dan lingkungan tempat tinggal.
Ia menilai sampah juga perlu dilihat sebagai sesuatu yang memiliki nilai manfaat apabila dikelola secara tepat. Sampah, kata dia, dapat diolah menjadi energi listrik, pelet, maupun berbagai produk lainnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Jadi, apa yang kita lakukan hari ini bukan sekadar sebuah kegiatan seremonial. Ini adalah bagian dari upaya kita bersama untuk mengubah kebiasaan dan budaya dalam mengelola sampah,” tegasnya.
Senada dengan itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Restuardy Daud mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap Gerakan Indonesia ASRI sekaligus tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri agar upaya menjaga kebersihan dimulai dari lingkungan masing-masing.
“Kita akan mulai dengan kegiatan aksi bersih-bersih. Pada dasarnya ini adalah semangat peringatan HUT RI ke-81, sekaligus untuk menggulirkan atau mendukung program Gerakan Indonesia ASRI: Aman, Sehat, Resik dan Indah yang digagas Bapak Presiden dan diamanahkan oleh Bapak Menteri kepada kita semua,” ujar Restuardy.
Menurut Restuardy, Kemendagri tidak hanya melakukan pembenahan di lingkungan internal, tetapi juga memfasilitasi pemerintah daerah agar mampu memperkuat pengelolaan persampahan. Salah satunya melalui Local Service Delivery Project (LSDP) yang melibatkan 30 pemerintah daerah.
“Selain di lingkungan kita, kita juga diarahkan untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah,” katanya.
Rangkaian Gerakan Indonesia ASRI tersebut dikemas melalui sejumlah kegiatan. Pertama, Gerakan Bersih Lingkungan yang dilaksanakan dengan melibatkan pegawai Ditjen Bina Bangda dan masyarakat sekitar. Kegiatan ini menjadi simbol bahwa kepedulian terhadap kebersihan harus dimulai dari lingkungan terdekat.
Kedua, digelar pameran inovasi teknologi persampahan yang menghadirkan pemerintah daerah dan pelaku usaha. Berdasarkan rangkaian kegiatan, terdapat booth pemerintah daerah yang menampilkan inovasi pengelolaan sampah serta booth swasta yang menghadirkan teknologi dan solusi persampahan, termasuk penyedia teknologi dan offtaker.
Ketiga, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Local Service Delivery Project (LSDP) sebagai kick off bersama 30 daerah peserta. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola persampahan dari hulu hingga hilir, termasuk dukungan pembangunan TPST berkapasitas 100–150 ton per hari, penyediaan kendaraan pengangkut sampah, dan perubahan perilaku masyarakat.
Keempat, digelar edukasi Gerakan Bersih Lingkungan yang menyasar masyarakat dan peserta didik. Anak-anak TK dan SD diberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, serta membiasakan pengelolaan sampah mulai dari rumah.
Kelima, kegiatan diisi talkshow mengenai gerakan bersih lingkungan dan pengelolaan sampah dengan menghadirkan unsur pemerintah daerah, akademisi/pegiat inovasi, serta masyarakat. Talkshow menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik baik dalam membangun budaya pengelolaan sampah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain itu, digelar berbagai lomba bertema persampahan, seperti lomba mewarnai, pembacaan puisi, dan stand up comedy. Kegiatan juga dilengkapi sesi mendongeng sebagai sarana edukasi lingkungan yang lebih menarik bagi anak-anak.
Secara keseluruhan, kegiatan Gerakan Indonesia ASRI dan Edukasi Pengelolaan Sampah diikuti sekitar 700–800 peserta, termasuk pegawai Kemendagri, 157 perwakilan dari 30 daerah peserta LSDP, vendor teknologi dan offtaker, masyarakat, peserta lomba, serta pelajar. Sebanyak 58 anak, terdiri atas 30 siswa SD dan 28 siswa TK, turut mengikuti kegiatan edukasi.
Melalui rangkaian tersebut, Kemendagri menegaskan bahwa Gerakan Indonesia ASRI bukan sekadar gerakan kebersihan, melainkan bagian dari upaya membangun kesadaran dan budaya baru dalam pengelolaan lingkungan. Perubahan tersebut diharapkan dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, pemerintah daerah, hingga berkembang menjadi gerakan bersama di tingkat nasional. Red
